Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan keterangan pers saat kunjungan kerja di PT Bio Farma (Persero), Jalan Pasteur, Kota Bandung, Sabtu (10/7). Dalam kunjungan kerjanya di Bandung, Erick Thohir berkesempatan untuk memantau dan | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
31 Jul 2021, 10:03 WIB

Masa Pemulihan BUMN 2021-2022

Pandemi menjadi momentum tepat melakukan percepatan transformasi BUMN.

JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kementerian yang dipimpinnya telah memiliki peta jalan dalam situasi seperti saat ini. Ia menyebut, periode 2021 dan 2022 merupakan masa pemulihan bagi BUMN akibat tekanan pandemi sejak 2020.

"Kita harapkan pada 2023 dan 2024 kita kembali dalam keadaan stabil atau bahkan lebih baik daripada sebelum Covid-19," ujar Erick di Jakarta, Jumat (30/7). Maka, ia menekankan agar BUMN melakukan efisiensi, transformasi, dan digitalisasi  besar-besaran.

Kondisi pandemi, menurut dia, menjadi momentum tepat bagi BUMN melakukan percepatan transformasi. Itulah kenapa ia percaya diri banyak perusahaan BUMN yang tadinya di zona nyaman atau tenang-tenang, ia bongkar sekarang.

"Saya sangat keras kepada pimpinan BUMN. Sekarang bukan eranya lagi perusahaan BUMN ini seperti wilayah kekuasaan mereka," ucap Erick. Ia tak ingin, pemberian penyertaan modal negara (PMN) karena adanya kesalahan manajemen.

Terkait

Erick menilai, penggunaan PMN menjadi antisipasi menghadapi situasi pascapandemi agar mampu menekan tingginya biaya jalur logistik. Dalam pandangan dia, setelah Covid-19, harus disiapkan juga, tak boleh terbelenggu semua saat Covid.

Pasca Covid itu penting, contohnya, jelas dia, bagaimana logistik berpengaruh saat distribusi obat-obatan yang akhirnya ada inefisiensi dan itu cukup tinggi.

Peningkatan transparansi

Erick pun menjelaskan, upaya mendorong BUMN atau anak usaha BUMN go public merupakan bagian dalam peningkatan transparansi. Targetnya, penawaran umum saham perdana atau IPO BUMN atau anak usaha BUMN terwujud secara bertahap tahun ini.

"Saya tidak bisa spesifik apakah 2021, 2022, atau 2023 karena perlindungan daripada insider trading, itu tidak boleh, apalagi saya sebagai menteri," ujar Erick. Ia ingin, IPO pada anak usaha Telkom mendorong valuasi Telkom semakin baik ke depan.

Telkom tak seharusnya terpaku pada perusahaan komunikasi semata, tapi bertransformasi sebagai perusahaan digital telco. Maka, ia terus mendorong anak usaha, seperti Mitratel dan Telkom Data Center ke depan bisa go public.

Demikian pula grup Pertamina. Erick ingin meningkatkan transparansi di sana lewat IPO. Jadi, anak usahanya seperti Pertamina Integrated Marine Logistic, Pertamina Geothermal Energy, Pertamina Hulu, hingga Pertamina Hilir bisa melantai di bursa.

"Contohnya, kita sekarang terintegrasi dalam marine transportation yang tidak hanya kapal, pelabuhan, energy storage menjadi sebuah grup. Nah ini juga ke depannya go public,’’ ujar Erick.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Akun resmi Kementerian BUMN RI (kementerianbumn)

Pada Ahad (25/7) lalu, analis Indo Premier Sekuritas, Mino, menilai rencana IPO BUMN dan anak usahanya masih sangat mungkin untuk dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 ini. Hal itu didukung kondisi perekonomian yang telah memasuki proses pemulihan.

"Dengan program vaksinasi yang terus dikebut, proses pemulihan ekonomi kembali bisa ke jalurnya, saya pikir rencana IPO anak BUMN tersebut masih dibilang tepat," kata Mino kepada Republika

Menurut Mino, pandemi Covid-19 tak akan menyurutkan investor memburu saham-saham BUMN. Ia melihat saham sebagian besar BUMN yang IPO sejauh ini juga cukup likuid. Saham BUMN yang dilepas ke pasar lebih dari 30 persen dan banyak diminati investor.

Pengamat dari Pusat Studi BUMN, Syamsul Anam, menilai, IPO di tengah situasi sekarang ini sebenarnya cukup berisiko. Namun, Syamsul optimistis saham BUMN dan anak usahanya tetap akan menarik minat investor khususnya ritel.

"Jika melihat animo investor ritel yang memburu saham-saham yang baru melantai agaknya kita masih dapat menaruh optimisme, apalagi jika yang berencana listing adalah perusahaan-perusahaan milik pemerintah," kata Syamsul.


×