JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Rasyid Anies Baswedan tiba-tiba menghentikan pengendara sepeda motor di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat (Jakbar), Rabu (7/7) siang WIB. Setelah berbincang, diketahui pengendara tersebut merupakan karyawan yang tetap masuk kerja. Padahal, ia bekerja di tempat yang masuk kategori nonesensial dan nonkritikal.

Anies pun meminta karyawan tersebut menghubungi bos di kantornya untuk izin tetap di rumah saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021. "Bapak mau ke mana?" kata Anies kepada pengendara sepeda motor di pos penyekatan di Daan Mogot, Rabu.

"Mau kerja Pak," jawab sang pengendara. Kemudian, Anies meminta pengendara itu menelepon atasannya di kantor untuk meminta izin bekerja dari rumah atau work from home (WFH) demi kesehatan bersama.

"Kenapa tidak di rumah saja, telepon bos kamu bilang 'suruh Bapak Gubernur DKI, Kapolda dan Pangdam suruh di rumah saja untuk kesehatan bersama'," ujar Anies.

Pengendara itu diminta foto bersama Anies sebagai bukti untuk dikirimkan ke atasannya di kantor. Anies pun meminta pengendara itu tidak menuju ke kantornya, dan putar balik pulang ke rumah.

Anies bersama Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mayjen Mulyo Aji berkeliling Ibu Kota meninjau pelaksanaan PPKM Darurat, termasuk mendatangi pos penyekatan di perbatasan Jakarta dengan daerah sekitar.

Kapolres Metro Jakbar Kombes Ady Wibowo, Wali Kota Jakbar Uus Kuswanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yodo juga terlihat di lokasi. Kombes Ady Wibowo menjelaskan, lalu lintas tampak lengang dan masyarakat mulai memahami kebijakan pemerintah mengurangi mobilitas pada hari kelima PPKM Darurat.

Ady menjelaskan, petugas gabungan menyeleksi pengendara sepeda motor dan mobil yang ingin masuk ke Jakarta dari Kota Tangerang. Mereka yang diizinkan melewati pos perbatasan adalah yang membawa kartu identitas atau tanda pengenal bekerja.

Wali Kota Uus Kuswanto berharap, petugas di lapangan tetap solid saat bertugas dan tidak berhenti memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan PPKM Darurat. Dia ingin agar masyarakat memahami PKKM Darurat demi kepentingan bersama.

 

Jangan sampai kemarahan Pak Anies berhenti sampai aksi teatrikal semata

WILLIAM ADITYA SARANA, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI

 

SHARE    

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mendorong Gubernur Anies terus melanjutkan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai perkantoran atau gedung berlangsungnya PPKM Darurat. Sehingga, dengan begitu penegakan aturan protokol kesehatan dapat semakin ditingkatkan.

"Jangan sampai kemarahan Pak Anies berhenti sampai aksi teatrikal semata, tapi harus dilanjutkan oleh tindakan penegakan protokol PPKM Darurat yang nyata kepada pelanggar prokes," katanya.

William menganggap, kemarahan Anies saat sidak ke sejumlah perusahaan dan menemukan karyawan dipaksa masuk kerja, merupakan tindakan tepat. Dia menilai, Anies sudah menunjukkan ketegasan terhadap aturan protokol kesehatan. "Namun, ironisnya pelanggaran protokol kesehatan masih ramai kita lihat. Ini sayang sekali," ujarnya.

Tutup perusahaan

Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menutup satu kantor di Kelapa Gading, Jakut pada Rabu, karena melanggar ketentuan jumlah karyawan yang masuk kantor. "Satu perusahaan nonesensial kami tutup sampai dengan masa PPKM Darurat selesai," ujar Ali saat inspeksi mendadak (sidak) bersama Polres Metro Jakut, Kodim 0502/Jakut, dan Kejaksaan Negeri Jakut di kawasan perkantoran Kelapa Gading.

Ali mengatakan, sidak dilakukan berdasarkan aduan dari masyarakat. Dia mengatakan, petugas gabungan memantau puluhan lokasi perkantoran yang dicurigai memaksa karyawan tetap masuk kantor. “Ada sebanyak 26 perusahaan yang kami pantau kepatuhannya dalam masa PPKM Darurat," katanya.

Kepala Sudin Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Jakut, Gatot S Widagdo, mengatakan, pihaknya bergerak berdasarkan aduan masyarakat. Mereka yang menemukan pelanggaran bisa melapor ke aplikasi Jakarta Kini (Jaki).

"Setiap hari biasanya hanya ada 10 aduan, tetapi sejak PPKM Darurat meningkat hingga 33 aduan. Kami berjanji menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan, baik sanksi administrasi berupa penutupan sampai dengan yang terberat sanksi pidana,” ucap Gatot.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat