Produk halal diperlihatkan pada ajang Indonesia Industrial Moslem Exhibition (ii-motion) di Jakarta, Selasa (25/5). | Tahta Aidilla/ Republika
10 Jun 2021, 05:48 WIB

Wapres Minta IAEI Dampingi UMKM Halal

IAEI diharapkan dapat lebih berperan dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan global.

 

 

JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dapat mendampingi pengembangan industri halal. Menurut Wapres, industri halal terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan pola pendampingan yang tepat. Namun, Wapres menyadari pengembangannya tidak dapat hanya diupayakan oleh pemerintah saja.

"Strategi kolaborasi menjadi sangat penting, serta membuka peluang besar bagi para praktisi dan akademisi IAEI untuk dapat berperan aktif sesuai bidang keahliannya," kata Ma’ruf saat menghadiri secara virtual Halalbihalal IAEI di Jakarta, Rabu (9/6).

Terkait

 
Ketidakmerataan pemulihan ekonomi di tingkat global menjadi tantangan kita semua.
Ketua Umum IAEI Sri Mulyani Indrawati
 

Ma’ruf mengatakan, dalam rangka pengembangan industri halal, Indonesia telah memiliki tiga Kawasan Industri Halal (KIH) yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Banten, Safe n Lock Industrial Park di Sidoarjo Jawa Timur, dan Bintan Inti Halal Hub di Bintan Kepulauan Riau. Selanjutnya, kata Ma’ruf, pemerintah tengah mengembangkan penambahan KIH menjadi delapan lokasi guna mendukung visi Indonesia menjadi produsen produk halal terbesar dunia.

"Namun, kita masih memerlukan langkah-langkah percepatan, di antaranya terkait kodifikasi produk halal dan ketelusuran halal serta pengintegrasian sektor hulu-hilir industri halal agar Kawasan Industri Halal yang ada dapat termanfaatkan secara lebih optimal," ungkapnya.

Ma’ruf mengingatkan visi IAEI untuk terus berkomitmen mengembangkan dan menerapkan ekonomi syariah di Indonesia. Menurutnya, kunci utama keberhasilan pengembangan dan keuangan syariah terletak pada kekompakan, sinergi, dan kolaborasi.

"Saya berharap dapat menyegarkan kembali semangat dan optimisme seluruh anggota IAEI pusat dan daerah untuk berperan aktif mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah," kata Ma’ruf.

Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) diharapkan dapat lebih berperan dalam menyumbangkan pemikiran-pemikiran untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan global. Ketua Umum IAEI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tantangan ke depan akan terus meningkat sehingga para ahli ekonomi Islam diminta terus berperan aktif dalam berkontribusi melahirkan ide dan terobosan bagi kemajuan ekonomi.

"Ketidakmerataan pemulihan ekonomi di tingkat global menjadi tantangan kita semua, sehingga para ahli ekonomi Islam harus menyumbangkan ide pemikiran tentu dari konteks ekonomi syariah," kata Sri.

Sri mengatakan, sebagian negara sudah mulai bangkit dari pandemi sementara banyak lainnya masih tertinggal. Ada juga yang kembali terpuruk setelah sempat mengalami perbaikan, seperti India, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan lainnya.

Sejumlah negara juga tidak bisa mengakses vaksin sehingga pemulihan ekonomi menuju fase normal menjadi sangat tidak merata. Sri mengatakan, Indonesia harus mewaspadai segala kemungkinan yang mungkin terjadi untuk menyesuaikan kebijakan di sisi fiskal dan moneter.

"Maka dari itu saya berharap semua ahli ekonomi Islam memahami konteks ekonomi global dan nasional sehingga bisa terus menyumbangkan pemikiran yang bisa betul-betul menjawab persoalan ekonomi Indonesia dan menekankan pada aspek nilai keislaman," katanya.

Dari sisi APBN, Sri mengatakan, komitmen kuat pemerintah untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 700 triliun pada tahun ini. Tahun ini, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk sektor kesehatan, seperti pembelian vaksin dan penanganan Covid-19 masyarakat yang mencapai Rp 175 triliun. 


×