JAKARTA—Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB Luqman Hakim menyebut dimungkinkannya pengusulan Perppu Pemilu oleh Tim Kerja Bersama Pemilu 2024. Namun, usulan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) ini harus memiliki kejelasan poin.

Menurut Luqman, hal ini dibutuhkan agar perppu tidak melebar kemana-mana. Luqman menilai perppu dibutuhkan sebagai langkah terobosan dalam pelaksanaan pemilu, tapi belum diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

"Bisa saja salah satu hasil pembahasannya mengusulkan Presiden menerbitkan Perppu yang substansinya beberapa poin agar tidak melebar ke mana-mana," tutur Luqman, di Jakarta, Senin (24/5).

Luqman mencontohkan beberapa hal yang belum diatur dalam UU Pemilu seperti penggunaan teknologi informasi. Padahal sangat membantu dalam proses penyelenggaraan pemilu, tapi perlu aturan selevel UU yang mengaturnya.

Kedua, menurut dia, terkait beban kerja penyelenggara pemilu saat pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), harus ada langkah terobosan untuk mengatasi beban ini. "Pada UU Pemilu mewajibkan penghitungan kertas suara dilakukan setelah pencoblosan selesai pada hari itu. Lalu MK memberikan norma tambahan, kalau tidak selesai hari itu juga bisa diperpanjang 20 jam tanpa jeda," ujarnya.

Menurut dia, kalau ada perppu maka bisa diatur apakah jumlah pemilih di tiap TPS dibuat lebih sedikit sehingga suara yang dihitung di TPS lebih sedikit. Hal itu, menurut dia, bisa mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu di TPS atau ada cara lain, yaitu waktu di penghitungan suara diperpanjang.

Berbeda dengan Luqman, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa mengaku rapat kali ini masing-masing pihak baru menyampaikan pengantar dan laporan awal. Substansi konsep dan desain pemilihan akan dibahas pada konsinyering yang dijadwalkan kemudian.

Nantinya, Tim Kerja Bersama Pemilu dan Pilkada 2024 akan membahas jadwal tahapan pemilihan hingga waktu pemungutan suara. Simulasi perlu dilakukan secara komprehensif karena pesta demokrasi pada 2024 mendatang sangat kompleks.

Sebab, di tahun yang sama akan ada pemilu nasional yang terdiri dari pemilihan legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan pemilihan presiden. Ditambah pilkada di seluruh wilayah yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Pilkada untuk dilaksanakan pada November 2024.

"Termasuk juga nanti dengan teknis penganggaran serta nanti juga terkait dengan soal penataan penyelenggaranya," kata Saan.

Ketua KPU Ilham Saputra juga mengatakan hal serupa. Draf konsep dan desain yang telah disusun dan disampaikan KPU pada rapat kerja bersama Komisi II dan pemerintah pada 8 April 2021, menjadi bahan yang akan dibahas. Menurut Ilham, ada perubahan kecil dari simulasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 yang sudah dibuat KPU.

Namun, ia enggan menginformasikan hal tersebut dan menunggu rapat kerja yang akan membahas subtansi konsep dan desain Pemilu 2024. "Ada sedikit perubahan. Tetapi nanti akan dibahas, tunggu pembahasan saja ya," kata Ilham.

Tim Kerja Bersama Pemilu 2024 merupakan 14 anggota Komisi II DPR yang terdiri dari semua pimpinan dan perwakilan dari masing-masing fraksi, perwakilan pemerintah, dan penyelenggara pemilu.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat