BOGOR -- Pembahasan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor di pemerintah pusat sudah selesai. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi mengatakan, draf revisi RTRW bakal diserahkan oleh pusat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Setelah itu, eksekutif bisa segera membahas bersama dengan DPRD Kota Bogor.

Rudi menjelaskan, dalam revisi RTRW terdapat perubahan pada rencana pembangunan light rail transit (LRT) dan trem di Kota Bogor. Selain itu, adanya wacana pembangunan transit oriented development (TOD) di Kota Bogor. Dalam perencanaan makro yang sedang dibuat, Rudi memaparkan, nantinya ada enam titik yang menjadi TOD di Kota Bogor.

"TOD itu di Terminal Baranangsiang, Stasiun Bogor, Terminal Bubulak, Terminal Tanah Baru, Terminal Bogor Raya, dan Terminal di Bogor Selatan," kata Rudi kepada Republika, Senin (26/4).

Rudi mengatakan, dalam pembangunan TOD terdapat tiga jenis atau skala yang membedakan masing-masing. Tiga TOD itu terdiri atas skala kota, subkota, dan lokal atau lingkungan. Pada TOD skala kota, kata dia, nantinya melayani pergerakan pelayanan transportasi umum hanya di dalam Kota Bogor.

Sedangkan, untuk subkota, pelayanan transportasi dalam lingkup lebih kecil lagi. Adapun untuk TOD tingkat lokal, pergerakan transportasi berada di kawasan perumahan. "Jadi, kalau TOD skala lokal dia pelayanan pergerakannya secara lokal, klasternya lebih kecil," tutur Rudi.

Lokasi yang dijadikan TOD skala kota adalah Terminal Baranangsiang dan Stasiun Bogor. Adapun Terminal Baranangsiang merupakan tanggung jawab Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub dan Stasiun Bogor merupakan tanggung jawab PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Sementara itu, yang termasuk TOD skala subkota, yaitu Terminal Tanah Baru, Terminal Bubulak, dan Terminal Bogor Selatan yang rencananya dibangun berdekatan dengan Bogor Inner Ring Road (BIRR). "Kalau terminal lokal atau lingkungan hanya Terminal Bogor Raya," ucap Rudi.

Pemkot Bogor telah menjalin komunikasi dengan BPTJ dan PT Pancakarya Grahatama Indonesia (PGI) untuk mambahas pembangunan Terminal Baranangsiang, yang tertunda selama sembilan tahun. Pembangunan tentunya untuk menjadikan terminal tersebut sebagai kawasan TOD. "Karena kan butuh juga investasi dan pendanaan," kata Rudi.

Direktur PT PGI, Sumarsono Hadi, mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Pemkot Bogor dan syarat teknis dari BPTJ Kemenhub, sebelum membangun kembali Terminal Baranangsiang. "Tinggal desain saja, kalau bisa cepat kami juga siap gambar desain. Tahun depan harus bisa (mulai)."

Desain tersebut ditargetkan selesai maksimal tahun depan karena adanya diskresi. Antara lain, karena lokasinya dekat dengan Istana Kepresidenan Bogor sehingga mempertimbangkan aspek keamanan, selain tentunya kebutuhan dan pelayanan untuk masyarakat. Sumarsono mengatakan, konsep TOD di Baranangsiang mempertimbangkan menjadi titik temu masyarakat yang baru turun dari LRT Jabodebek, trem, ataupun bus antarkota antarprovinsi (AKAP).

"Ketika Terminal Baranangsiang disebut terminal terpadu, maka nanti jadi tempat berkumpulnya orang. Tempat makan, hangout, meeting, bahkan mungkin ada hunian juga," kata Sumarsono.

 

Ketika Terminal Baranangsiang disebut terminal terpadu, maka nanti jadi tempat berkumpulnya orang.

 

 

SHARE    

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Abdu Rachim, mengatakan, kawasan TOD di Baranangsiang secara keseluruhan sekitar delapan hingga 10 hektare. Lahan itu sudah mencakup kawasan milik BPTJ Kemenhub seluas 2,1 hektare. Dia ingin Baranangsiang menjadi titik temu beragam transportasi publik di Kota Bogor.

"Lalu lintas jadi prioritas utama. Kita mau semua pihak, LRT, trem, PGI semuanya duduk bagaimana mengintegrasikan. Jangan sampai pas dibangun, di beban biaya dan teknis timbul," jelasnya.

Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana, menyambut baik kabar sudah selesainya pembahasan revisi RTRW Kota Bogor di tingkat pusat. Dia berharap, dalam pembahasan revisi RTRW nanti, pemkot tidak hanya menitikberatkan pembangunan LRT, trem, dan TOD. Dewan ingin pembangunan sarana pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) juga menjadi prioritas utama bagi pembangunan di Kota Bogor.

Tidak lupa, Eka mengingatkan masalah lahan harus dibebaskan mulai sekarang. Jangan sampai nanti pembangunan tertunda karena ada lahan masih bersengketa. 

"Nah kaitan dengan itu saya berpikir dengan adanya rencana RTRW kita berharap semua yang direncanakan dengan pembangunan disesuaikan dengan ketersediaan lahan," kata Eka.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat