Penggagas vaksin Nusantara, mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto. | MUHAMMAD ADIMAJA/ANTARA FOTO
16 Apr 2021, 03:50 WIB

Satgas: Vaksin Nusantara Buatan Amerika

Wiku meminta tim pengembang vaksin Nusantara untuk berkoordinasi dengan BPOM.

JAKARTA -- Satgas Penanganan Covid-19 kembali menegaskan bahwa vaksin Nusantara besutan mantan menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto adalah produk vaksin dengan metode sel dendritik yang sudah lebih dulu dikembangkan di Amerika Serikat. Hanya saja, uji cobanya terkait Covid-19 dilakukan di Indonesia.

"Vaksin Nusantara adalah jenis vaksin yang dikembangkan di AS dan diujicobakan di Indonesia. Pada prinsipnya, semua vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus mendapat izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Terutama dalam aspek keamanan, efikasi, dan kelayakan," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Kamis (15/4). 

Terkait polemik yang lantas muncul, Wiku menekankan bahwa pada prinsipnya pemerintah mendukung semua inovasi bidang kesehatan. Apalagi, inovasi ini mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.

Namun, ungkapnya, apapun inovasi yang dilakukan tetap perlu patuh terhadap standar teknis dan etika yang ada. "Selama memenuhi kriteria, pemerintah akan memberikan dukungan," kata wiku. 

Terkait

Wiku pun meminta tim pengembang vaksin Nusantara untuk berkoordinasi dengan BPOM selaku regulator yang membidangi penelitian vaksin Covid-19 di Indonesia. Wiku berharap polemik terkait vaksin Nusantara bisa dirampungkan.  

"Pada prinsipnya pemerintah sangat mendukung langkah inovasi di bidang kesehatan. Apalagi untuk ketergantungan terhadap produk yang berasal dari luar Indonesia. Namun inovasi harus tetap ikuti kaidah, etika, dan tahapan ilmiah," kata Wiku. 

Vaksin Nusantara diklaim mulai dikembangkan Terawan sejak masih menjabat menteri Kesehatan melalui Balitbang Kemenkes. Metode vaksinasi itu dengan menghasilkan sel dendritik yang berasal dari darah penerima yang diimbuhi antigen Covid-19. 

Setelah perombakan kabinet, Terawan meneruskan penelitian tersebut. Meski tak disambut hangat komunitas kesehatan dan akademisi di Indonesia, belakangan penelitian itu justru mendapat dukungan DPR dan sejumlah tokoh nasional. 

Pada Rabu (14/4) Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena dari Fraksi Golkar, dan Anggota Komisi VI DPR Adian Napitupulu dari PDI Perjuangan menjalani uji klinis di RSPAD Gatot Subroto. Hari itu hadir juga mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.  

Sedangkan pada Kamis (15/4), giliran mantan menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang menjalani pengambilan darah sebagai relawan. "Ini penelitian. Bukan vaksinasi, tapi penelitian. Saya menghargai pendapat dokter Terawan yang saya sudah kenal,” ujar Siti, kemarin.

BPOM sebelumnya telah meninjau uji klinis fase I yang dilakukan di RSUP Dr Kariadi sejak 22 Desember 2020-18 Februari 2021 dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 28 orang. Dari tinjauan itu, BPOM menyimpulkan bahwa produk vaksin dendritik tidak dibuat dalam kondisi yang steril. Produk akhir dari vaksin dendritik juga tidak melalui pengujian kualitas sel dendritik.

BPOM mengungkapkan, proses pengembangan vaksin justru dilakukan perusahaan rintisan AS, Aivita Biomedical Inc. Bentuk transfer teknologi baru dalam tahap memberikan kesempatan sejumlah staf dari Indonesia melihat proses yang dilakukan tim Aivita. 

Formulir laporan uji klinis juga disetor ke cloud server yang berlokasi di AS. Selain itu, semua komponen utama pembuatan vaksin dendritik ini diimpor dari AS. Kendati demikian, menurut BPOM, dalam rencana pengembangannya, pihak Balitbang Kemenkes tak menyinggung adanya perjanjian kerja sama dengan Aivita Biomedical Inc.

Case Report Form (CRF) menggunakan sistem elektronik dengan nama Redcap Cloud yang dikembangkan oleh Aivita Biomedical Inc dengan server di Amerika. Keberadaan Aivita Biomedical Inc tidak disinggung dalam perjanjian kerja sama yang ada dengan Badan Litbangkes Kemenkes,” seperti tertulis dalam lansiran BPOM terkait evaluasi uji kinis tahap I.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh juga menjalani pengambilan sampel darah kemarin. Ia menuding BPOM bersikap pilih kasih dalam memberikan izin terhadap vaksin dalam negeri dan luar negeri. "Dalam pandangan saya, BPOM melakukan pencekalan apapun namanya, yang harusnya BPOM melakukan pendampingan terhadap vaksin Nusantara ini," ujar Nihayatul dalam diskusi daring, Kamis (15/4).

Meski vaksin Nusantara diketahui berkolaborasi dengan Amerika, vaksin yang digagas oleh Terawan ini seharusnya didukung penuh oleh BPOM. "Paling tidak ini (vaksin Nusantara) masih ada izinnya campur tangannya masih campur tangan anak negeri," ujat Nihayatul. 

Komisi IX, kata Nihayatul, selalu bertanya-tanya dengan sikap BPOM yang dengan mudahnya mengeluarkan izin penggunaan darurat bagi vaksin luar negeri. Patut diketahui, izin penggunaan darurat yang dikeluarkan BPOM sejauh ini kepada produk vaksin yang telah melalui uji klinis tahap III alias tahap terakhir. Sementara vaksin Nusantara baru pada uji klinis tahap I. 


×