Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, beberapa waktu lalu. Isu perombakan kabinet belakangan santer dihembuskan politikus tersebut. | RENO ESNIR/ANTARA FOTO
15 Apr 2021, 03:45 WIB

Kemendikbud Siap Sambut Perubahan

Kemendikbud masih menunggu pengumuman resmi terkait penggabungan dengan Kemenristek.

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo disebut-sebut bakal melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Perombakan ini salah satunya untuk mengisi dua kementerian yang nomenklaturnya baru saja diubah, yaitu Kemenristek yang digabung ke Kemendikbud. Selain itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berganti menjadi Kementerian Investasi.

Isu perombakan kabinet menguat setelah Rapat Paripurna DPR mengetok palu menyetujui peleburan dua kementerian itu dan perubahan lembaga BKPM, pekan lalu. Keputusan itu kemu dian disambut oleh cicitan Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin. Pada Selasa (13/4), Ngabalin menyebut reshuffle kabinet bakal dilakukan pada pekan ini.

Adapun pada Rabu kemarin, Ngabalin mencicit lagi melalui akun Twitter-nya mengenai rencana perombakan. Ngabalin menyebut Presiden Jokowi bakal melantik menteri baru, yaitu menteri pendidikan dan kebudayaan/riset dan teknologi dan menteri investasi. Kendati demikian, ia tak menyinggung mengenai perombakan di kementerian lainnya.

Istana, kemarin, belum mengomentari cicitan Ngabalin tersebut maupun soal reshuffle. Namun, Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu dikabarkan bertemu dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan membicarakan perihal kabinet ini.

Terkait

Di tengah kencangnya isu reshuffle, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea datang ke Istana pada Rabu (14/4) siang. Ketika ditanya awak media mengenai kemungkinan ia direkrut sebagai menteri, Andi yang juga menjabat sebagai Komisaris BUMN konstruksi PT PP (Persero) menegaskan enggan masuk ke dalam jajaran kabinet pemerintahan Jokowi jika kembali mendapatkan tawaran.

Kedatangannya ke Istana pun untuk membahas permasalahan tunjangan hari raya (THR) para pekerja. "Jadi kalau banyak pihak merasa lebih nyaman di kabinet, saya merasa lebih nyaman di luar kabinet. Dan yang penting bisa tetap menjadi temannya Presiden, memberikan masukan-masukan yang positif kepada Presiden," ujar Andi, Rabu.

Ia mengakui, pada saat penyusunan awal Kabinet Indonesia Maju, telah diminta Presiden untuk masuk dalam jajaran kabinet. Namun, Andi mengaku lebih nyaman berada di luar kabinet dengan posisinya saat ini.

"Saya lebih baik berada di posisi saya sekarang sebagai presiden komisaris BUMN PT PP dan sebagai presiden buruh. Saya merasa lebih nyaman di luar kabinet," kata dia.

Andi pun mengaku akan konsisten dengan sikapnya ini. Ia tak ingin bergabung dalam jajaran kabinet jika ada perombakan. "Tentu saya akan menjawab yang sama. Saya tidak berubah konsisten. Saya sudah menetapkan hati untuk tetap berada di luar kabinet. Saya merasa lebih nyaman dan bisa menyampaikan apa pun kepada Presiden," ujar Andi.

Terkait wacana reshuffle yang akan dilakukan Presiden dalam waktu dekat ini, Andi pun menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Ia yakin Presiden akan memutuskan yang terbaik. "Tetapi memang dengan adanya peleburan dua kementerian, pasti akan terjadi pergantian atau posisi yang sekarang tetap, dan hanya berganti nama saja," jelasnya.

Siap berubah

Kemendikbud menyatakan masih menunggu pengumuman resmi terkait penggabungan dengan Kemenristek. Kemendikbud juga menyatakan kesiapannya terkait penggabungan kedua kementerian ini.

"Mari kita tunggu pengumuman resmi oleh Bapak Presiden terkait penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud ini," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Hendarman, ketika dihubungi Republika, Rabu (14/4).

Ia menegaskan, Kemendikbud menyambut baik segala perubahan bentuk yang akan dilakukan. Segala bentuk perubahan dilakukan untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju ke depannya.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, posisi menteri dalam kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Termasuk untuk menentukan seseorang yang menduduki posisi menteri hasil peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Teknologi.

Saat ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat Nadiem Makarim dan Menteri Riset dan Teknologi diisi Bambang Brodjonegoro. "Tentunya posisi peleburan kementerian ini hanya akan dipimpin oleh satu orang. Siapa yang pas dan tepat untuk menduduki posisi tersebut, Presiden yang memiliki hak prerogratif," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/4).

 
Siapa yang pas dan tepat untuk menduduki posisi tersebut, Presiden yang memiliki hak prerogratif.
 
 

Dia mengapresiasi langkah pemerintah melakukan peleburan dua kementerian yang telah disetujui dalam rapat Paripurna DPR pada Jumat (9/4). "Saat ini semua negara dan instansi harus memperkuat riset, jadi sudah tepat langkah Presiden dalam membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk digabung menjadi satu bersama kementerian pendidikan dan kebudayaan," ujarnya.

Fokus pemerintah saat ini, katanya, adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM tidak dapat meningkat jika riset dan pengembangan tak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut politikus Partai Golkar itu, peningkatan IPM dapat dilakukan melalui latihan dari waktu ke waktu dan menempatkan orang yang tepat.

Kendati demikian, ia menilai Presiden perlu menempatkan posisi wakil menteri setelah adanya peleburan tugas Kemendikbud dengan Kemenristek. "Kalau beban berat nanti bisa dipilih atau dibantu dengan wamen. Tidak ada pekerjaan yang berat kalau orangnya itu adalah orang yang tepat," ujar Azis.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Kemenristek/BRIN (kementerianristekbrin)

Penggabungan Perkuat Riset

Kemendikbud menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo untuk menggabungkan Kemenristek ke Kemendikbud. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam, penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud akan memperkuat penelitian di perguruan tinggi.

"Dari kacamata perguruan tinggi, penggabungan ini membuat penelitian menjadi lebih simpel, lebih ringkas karena selama ini ada dua kementerian yang mengurus pendidikan tinggi, " ujar Nizam saat ditemui di Jakarta, Rabu (14/4).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, fungsi dari pendidikan tinggi selain pendidikan adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga, dalam Tridharma Perguruan Tinggi, disebutkan bahwa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat itu dalam satu kesatuan.

"Nah, kalau selama ini di bawah dua kementerian. Tentu bagi perguruan tinggi ini merepotkan, karena menghadapi dua inspektorat jenderal," jelas dia.

Nizam menjelaskan, dari kacamata perguruan tinggi lebih baik satu kesatuan seperti halnya Kemenristekdikti dulu, yang mana satu organisasi, satu kendali dan satu program. Hal itu akan mengoptimalkan penelitian. "Dengan demikian penggabungan ini justru akan memperkuat penelitian di perguruan tinggi, " tambah Nizam.

 
Penggabungan ini justru akan memperkuat penelitian di perguruan tinggi.
 
 

Nizam mengaku yakin proses transisi tidak akan mempengaruhi penelitian yang sudah berjalan. Jika pun ada pengalihan, maka lebih kepada sisi koordinasi dan monitoring.

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono menilai, penggabungan tugas dan fungsi Kemendikbud dan Kemenristek akan membuat tugas kementerian tersebut lebih berat. Sebab, bidang yang ditangani kementerian tersebut akan semakin luas.

Kemendikbud-ristek nantinya akan mengelola bidang pendidikan mulai dari PAUD, pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi. Selain itu, bidang riset juga akan dikelola oleh kementerian yang digabung nantinya.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Institut Teknologi Bandung (itb1920)

Panut menjelaskan, yang memiliki kaitan erat dengan riset, pengembangan teknologi, dan inovasi adalah pendidikan tinggi. Oleh karena itu, penempatan urusan ristek di struktur kementerian baru harus tepat. "Ini agar keterkaitan pengelolaan antara pendidikan, riset, pengembangan teknologi, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan saling mendukung satu dengan lainnya," kata Panut, dalam pesan singkat, Rabu (14/4).

Ia mengatakan, pengelolaan tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat dalam satu kementerian akan lebih mudah dalam penentuan kebijakan dan penganggaran. Namun, yang menjadi persoalan adalah seberapa besar anggaran riset untuk perguruan tinggi yang dapat dialokasikan ke dalam struktur kementerian baru nanti.

Kemenristek sebelumnya digabung dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Di dalam struktur yang baru, BRIN akan berdiri sendiri. Panut berpendapat, hubungan antara perguruan tinggi dengan BRIN juga harus saling berkaitan.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Kemenristek/BRIN (kementerianristekbrin)

"Mengingat perguruan tinggi merupakan motor penggerak dan inovasi dengan ide-ide yang begitu banyak dari para dosen yang implementasinya dilaksanakan dalam riset para mahasiswa yang tidak pernah habis, karena ada mahasiswa yang lulus dan ada mahasiswa yang baru masuk," kata dia lagi.

Menurutnya, hubungan kelembagaan yang baik antara Kemendikbud-ristek, perguruan tinggi, dan BRIN, serta pembiayaan riset yang memadai akan memajukan riset dan inovasi yang mendukung Indonesia maju. Ia juga berharap agar pada masa transisi penggabungan kedua kementerian, kegiatan riset dan inovasi tetap dilakukan.

"Riset dan inovasi yang saat ini sedang berjalan, dan komitmen-komitmen dengan mitra luar negeri terkait riset harus tetap berjalan dan ada yang mengurus," kata Panut menegaskan.

Sumber : Antara


×