RAMALLAH -- Otoritas Palestina membuka kembali kontak dengan Amerika Serikat (AS). Sejak Washington mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada akhir 2017, Palestina memutuskan hubungan dengan Negeri Paman Sam.

Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengungkapkan dia telah melakukan pembicaraan dengan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Israel-Palestina Hadi Amro.

"Kami mendiskusikan cara untuk melanjutkan hubungan Palestina-Amerika, termasuk pembukaan kantor diplomatik dan konsuler, serta melanjutkan bantuan AS, mendukung UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina) dan mendorong proses perdamaian," kata Shtayyeh dalam rapat kabinet pada Senin (1/2), dikutip laman Middle East Monitor.

Saat berbicara dengan Amro, Shtayyeh mengungkapkan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas siap memulai proses politik berdasarkan legitimasi dan hukum internasional. Namun, hal itu harus ditengahi oleh tim Kuartet Internasional, yakni PBB, Uni Eropa, Rusia, dan AS.

Amro menyampaikan kepada Shtayyeh bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden akan berkomitmen secara bertahap untuk menunaikan janji kampanyenya terkait isu Israel-Palestina. Pada Desember 2017, mantan presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sejak saat itu, Palestina mundur dari perundingan damai dengan Israel yang dimediasi AS. Palestina menganggap Washington sudah tidak menjadi mediator yang netral karena terbukti membela kepentingan politik Israel.

Pemerintahan Biden telah menyatakan akan mendukung solusi dua negara Israel-Palestina. Solusi harus memungkinkan Israel hidup dengan damai dan aman di samping negara Palestina yang layak. "Presiden (Biden) berpandangan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan ke depan," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan pekan lalu, dikutip laman Aljazirah.

Pelaksana Tugas (Plt) Duta Besar AS untuk PBB Richard Mills mengatakan pemerintahan Biden akan mengambil langkah-langkah untuk membuka kembali misi diplomatik dengan Palestina yang sebelumnya ditutup pemerintahan Trump. Namun, AS pun bakal mendesak negara-negara lain untuk menormalkan hubungan dengan Israel.

"Untuk memajukan tujuan ini, pemerintahan Biden akan memulihkan keterlibatan AS yang kredibel dengan Palestina serta Israel. Ini akan melibatkan pembaruan hubungan AS dengan kepemimpinan Palestina dan rakyat Palestina," kata Mills.

Selain memulihkan hubungan, pemerintahan Biden pun bakal mengucurkan kembali bantuan finansial untuk Palestina. “Presiden Biden telah menjelaskan bahwa dia bermaksud memulihkan program bantuan AS yang mendukung program pembangunan ekonomi dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, serta mengambil langkah membuka kembali hubungan diplomatik yang ditutup oleh pemerintahan AS sebelumnya," ucap Mills.

Sebelum era Trump, AS berpegang pada solusi dua negara sebagai formula penyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Dengan solusi ini, Israel akan hidup berdampingan dengan Palestina yang berdiri sebagai negara merdeka.

Berdasarkan konsensus internasional yang diakui mayoritas negara dunia, Palestina akan mendirikan negara sesuai batas wilayah sebelum perang 1967. Wiayah Palestina itu meliputi Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat