Sejarah berdirinya Kerajaan Yordania tak lepas dari peristiwa Revolusi Arab yang mengakhiri dominasi Turki Utsmaniyah di sana pada 1916. | DOK EPA/Andre Pain
24 Jan 2021, 04:00 WIB

Dinamika Negeri Hasyimiyah

Anggota keluarga ningrat Bani Hasyimiyah, garis nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW.

OLEH HASANUL RIZQA

Yordania mendapatkan kemerdekaan penuh dari Britania Raya pada 25 Mei 1946. Dalam dekade pertama sebagai negara merdeka, kerajaan tersebut mengalami turbulensi politik yang signifikan.

Bahkan, raja pertamanya, Abdullah I, meninggal dunia akibat ditembak seorang ekstremis saat sedang mengunjungi Masjid al-Aqsha, Palestina, pada 20 Juli 1951. Posisinya sempat digantikan oleh Talal, tetapi putra sulung Abdullah I itu mengalami sakit sehingga turun takhta beberapa bulan kemudian.

Selanjutnya, negara yang memiliki nama resmi Kerajaan Hasyimiyah Yordania itu dipimpin putra Talal bin Abdullah, yakni Hussein. Seperti umumnya anggota keluarga ningrat Bani Hasyimiyah, garis nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih tepatnya, ayahanda Abdullah II—raja Yordania kini—itu adalah keturunan langsung Rasulullah SAW dari generasi ke-40. Pada Mei 1953, ia resmi diangkat menjadi raja.

Terkait

Kepemimpinannya yang berlangsung lebih dari empat dekade diwarnai berbagai peristiwa penting, yang tidak hanya berimbas pada situasi dalam negeri Yordania, tetapi juga dunia Arab pada umumnya. Ia sendiri tercatat beberapa kali menjadi target pembunuhan politik (assassination) kaum ekstremis, termasuk mereka yang anti-monarki.

Salah satunya terjadi pada 10 November 1958, Raja Hussein mengemudikan pesawat yang ditumpanginya. Ketika sedang melintas di atas Suriah, dua pesawat jet berupaya menyerangnya.

 
Ketika sedang melintas di atas Suriah, dua pesawat jet berupaya menyerang pesawat Raja Hussein yang dikemudikan sendiri.
 
 

 

Dengan piawai, sang raja bermanuver untuk menghindari serangan-serangan yang tertuju kepadanya. Tak lama kemudian, ia mendarat dengan selamat di Amman dan disambut gegap-gempita rakyat setempat.

Memasuki dekade 1960-an, Yordania mulai mengalami stabilitas politik dan kemajuan ekonomi, yang ditunjang pelbagai industri modern. Di Zarqa, sebelah timur Amman, sebuah kilang minyak dibangun.

Jaringan prasarana juga terus dibangun, seperti jalan raya dan rel kereta api. Hussein juga menggencarkan pembangunan fasilitas pendidikan untuk rakyatnya. Pada 1962, universitas nasional yang pertama berdiri di kerajaan tersebut, tepatnya pada Distrik al-Jubeiha, pinggiran kota Amman.

Sebelum pecah Perang Arab-Israel 1967, pertumbuhan ekonomi Yordania tergolong lebih tinggi daripada kebanyakan negara berkembang di Asia. Industri konstruksi tumbuh pesat sehingga menyediakan lapangan kerja bagi rakyat.

Industri pariwisata juga mulai dirintis dengan menetapkan berbagai kawasan sebagai destinasi turisme, semisal Yerusalem, Bethlehem, atau Tepi Timur. Laju perekonomian pun didorong pengiriman uang dari kaum ekspatriat Yordania yang pergi bekerja di negara-negara Teluk.

Kemajuan yang dialami Kerajaan selama tahun-tahun ini memunculkan kelas menengah baru dari kaum terpelajar. Mereka adalah modal utama pembangunan negara tersebut. Ketika kelompok-kelompok profesional ini tumbuh, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, maka Yordania pun kian lebih stabil.

Perang Enam Hari

Pada Mei 1964, Dewan Nasional Palestina (PNC) bersidang di Yerusalem untuk merealisasikan rencana Liga Arab. Palestine Liberation Organization (PLO) pun dideklarasikan pada 2 Juni 1964. Organisasi tersebut didukung presiden Mesir saat itu yang juga tokoh nasionalisme Pan-Arab, Gamal Abdel Nasser.

Pada 13 November 1966, Israel melancarkan serangan besar-besaran di Desa Samu, Tepi Barat. Pasukan Zionis mengumpulkan penduduk desa tersebut dan menghancurkan rumah-rumah mereka.

Pasukan Yordania tidak dapat mengungguli kekuatan militer musuh. Memasuki tahun 1967, bayang-bayang perang sudah tampak. Merasa bahwa perang segera akan terjadi, Raja Hussein memperkuat kerja sama dengan Mesir.

Pada 30 Mei 1967, perjanjian Yordania-Mesir pun ditandatangani. Salah satu butirnya menegaskan, pasukan Yordania akan ditempatkan di bawah komando jenderal Mesir Abdul Moneim Riad.

photo
Pasukan Israel memeriksa puing pesawat Mesir dalam Perang Enam Hari. Mesir meneken kerja sama militer dengan Yordania dalam memerangi Zionis Israel pada Perang 1967. - (DOK Wikipedia)

Pada 5 Juni 1967, Israel secara tiba-tiba memulai serangan pertama yang menarget pangkalan angkatan udara Mesir. Menanggapi itu, pasukan Yordania langsung melancarkan serangan balasan ke Israel. Namun, pergerakan militer kerajaan Islam ini dapat dipukul mundur pasukan Israel yang melakukan tekanan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Militer Zionis juga menunjukkan keunggulan pada armada udara. Kapal-kapal tempurnya menghujani wilayah Arab dengan bom napalm. Tentara Yordania yang kalah jumlah dan persenjataan terpaksa mundur teratur untuk menjaga Tepi Timur agar tidak jatuh ke tangan musuh.

Pada 11 Juni 1967, gencatan senjata diumumkan. Berakhirlah pertempuran yang akhirnya dikenang sebagai Perang Enam Hari itu. Momen tersebut menandakan suatu keterpurukan bangsa Arab. Akibat perang itu, Yordania kehilangan wilayahnya, yakni Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Kedua kawasan tersebut hingga kini diduduki oleh rezim Zionis Israel.

Boleh dikatakan, Yordania membayar harga yang paling mahal di antara anggota-anggota aliansi Arab dari Perang Enam Hari. Lebih dari 300 ribu orang Palestina mengungsi ke Yordania.

Fenomena Hari Petaka kedua—setelah pada 1948—ini berimbas pada kondisi dalam negeri. Perekonomian Yordania merosot drastis. Sebab, sekitar 70 persen lahan pertaniannya berlokasi di Tepi Barat.

Begitu pula dengan nyaris separuh dari pembangunan industri yang selama ini menaja kerajaan tersebut. Belum lagi dengan kota-kota destinasi pariwisata. Secara keseluruhan, wilayah yang diambil alih Israel menyumbang sekitar 38 persen dari produk nasional bruto Yordania.

Masa pemulihan

Memasuki dekade 1970-an, Raja Hussein memimpin negaranya untuk mulai melalui masa pemulihan sosial dan ekonomi. Agenda utamanya adalah persatuan nasional dan stabilitas politik.

Dengan berbagai upaya, keduanya dapat tercapai secara optimal. Yordania pun menyaksikan tingkat pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sejumlah bidang, terutama sektor jasa, konstruksi dan keuangan.

Laju perekonomian setempat juga ditunjang penemuan ladang-ladang minyak bumi di seluruh Timur Tengah selama pertengahan hingga akhir 1970-an. Pengiriman uang dalam jumlah besar terjadi dari sekitar 400 ribu warga Yordania yang bekerja di negara-negara Teluk yang kaya minyak.

Perang saudara di Lebanon pada 1975 menghancurkan banyak infrastruktur perbankan negara tersebut. Karenanya, banyak sektor finansial setempat yang kemudian pindah ke Amman sehingga memicu lonjakan industri jasa di Yordania.

 
Pada awal 1980-an, Amman sebagai wajah seluruh negeri Yordania telah menjadi salah satu ibu kota Arab yang paling dinamis.
 
 

Pada awal 1980-an, Amman sebagai wajah seluruh negeri Yordania telah menjadi salah satu ibu kota Arab yang paling dinamis. Meskipun demikian, keberadaan Israel tetap menjadi penghambat signifikan bagi kerajaan Islam tersebut. Oleh karena itu Yordania terus mendesak terwujudnya diplomasi Arab yang terkoordinasi dalam upaya membebaskan Tepi Barat yang diduduki entitas zionis tersebut.

Salah satu bentuk upaya ini adalah sebuah proposal yang ditawarkan Raja Hussein pada 1972. Isinya antara lain mengusulkan bahwa Tepi Timur dan Tepi Barat masing-masing memiliki parlemen dan pemerintahannya sendiri.

Adapun urusan luar negeri dan pertahanan masing-masing ditangani struktur pemerintah pusat. Namun, proposal tersebut ditolak pihak-pihak yang terkait.

Yordania juga dipandang sebagai mitra strategis dalam upaya menjembatani antara Arab-Israel yang dilakukan Barat. Sebagai contoh, inisiatif Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter menjelang Perjanjian Camp David 1978.

Carter menemui sejumlah pemimpin negara Timur Tengah, termasuk Raja Hussein. Tujuannya untuk menjajaki jalan tengah untuk Palestina-Israel. Pada akhirnya, presiden Mesir Anwar Sadat-lah yang menandatangani perjanjian tersebut.

Tentu saja, negara-negara Arab lainnya berang. Raja Hussein sendiri turut menolak kesepakatan itu karena menganggapnya dapat mengganggu kestabilan di Timur Tengah. Sejak saat itu, bangsa Arab tidak lagi satu kata dalam melawan Israel.

 
Raja Hussein turut menolak Perjanjian Camp David 1978 itu karena menganggapnya dapat mengganggu kestabilan di Timur Tengah.
 
 

Memasuki periode 1980-an, fokus kebijakan luar negeri Yordania mulai tertuju pada kawasan Teluk. Pada 1980-1988, pertempuran berlangsung antara Iran dan Irak. Selama delapan tahun itu, Yordania, bersama dengan AS, Prancis, dan negara-negara Teluk, mendukung Irak dalam melawan ancaman ekspansionisme revolusioner Iran.

Revolusi Iran pada 1979 berhasil menggulingkan kekuasaan raja Shah Muhammad Reza. Sejak itu, negara tersebut berubah dari yang semula kerajaan bercorak sekuler menjadi sebuah republik Islam teokratis-populis di bawah pemerintahan imam besar (ayatollah).

Meskipun demikian, Yordania selalu menyerukan penyelesaian damai untuk perang, yang pada akhirnya merenggut sekitar satu juta jiwa. Selama itulah, arus perniagaan antara Yordania dan Irak mulai berkembang.

Secara khusus, relasi itu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ekonomi Yordania. Kendalanya terletak pada Suriah yang kala itu bersekutu dengan Iran dalam kancah peperangan.

Terkait krisis Palestina-Israel, Yordania mengakui PLO sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina. Bagaimanapun, Raja Hussein mengakui bahwa penolakan terus-menerus dari Israel dan AS untuk bernegosiasi dengan PLO telah menghalangi prospek perdamaian.

Oleh karena itu, setelah berkonsultasi dengan pemimpin PLO Yasser Arafat, pada 11 Februari 1985 ia menawarkan negosiasi dengan Israel di bawah delegasi gabungan Yordania-Palestina.

Perjanjian tersebut menegaskan prinsip konfederasi antara Yordania dan negara Palestina merdeka yang akan didirikan di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Namun, Israel menolak inisiatif ini. Begitu pula dengan oposisi di internal PLO sendiri.

 

photo
Raja Hussein dari Yordania - (DOK Wikipedia)

Suara Persatuan Islam dari Amman

Raja ketiga Yordania, Hussein bin Talal, wafat pada 7 Februari 1999 ketika sedang dirawat akibat penyakit yang dideritanya. Bersama dengan kematiannya, berakhirlah masa pemerintahannya yang telah berjalan selama 47 tahun.

Periode tersebut diwarnai berbagai turbulensi, seperti konflik berkepanjangan Arab-Israel, Perang Irak-Iran, dan Perang Dingin, yang berimbas pada situasi dalam negeri Yordania. Bagaimanapun beratnya, Raja Hussein dapat membawa negerinya keluar dari pelbagai kemelut itu dengan cukup baik.

Sebagai contoh, beberapa tahun sebelum wafatnya ayahanda Raja Abdullah II itu menyepakati perjanjian antara Yordania-Israel pada 1994. Dalam butir kesepakatan itu, ditegaskan bahwa Yordania bertindak sebagai pelindung situs-situs berharga Islam dan Kristen yang ada di Yerusalem.

Penegasan tersebut pun diakui Israel. Bahkan, Vatikan juga mengakuinya, sekalipun kemudian pemerintahan Raja Hussein digantikan keturunannya.

Sejak 1999, Yordania memiliki raja baru, yakni Abdullah bin Hussein. Raja bergelar Abdullah II itu memimpin negerinya melewati masa transisi dari abad ke-20 menuju abad ke-21.

Periode tersebut sempat diisi beberapa peristiwa penting dunia, utamanya serangan terorisme yang mengguncang Amerika Serikat (AS) pada 11 September 2001 (9/11). Imbas dari tragedi tersebut turut dirasakan dunia Islam. Bahkan, yang marak muncul kemudian adalah Islamofobia dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama.

photo
Raja Yordania saat ini, Abdullah II bin Hussein al-Hasyim. Ia termasuk generasi ke-41 yang silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui Hasan bin Ali bin Abi Thalib. - (DOK EPA/Olivier Hoslet)

Raja Abdullah II berinisiatif untuk menggalang persatuan umat Islam dan dunia demi mengantisipasi situasi global pasca-9/11. Ia pun mengundang para cendekiawan dari sekurang-kurangnya 50 negara sedunia untuk menghadiri konferensi Islam internasional di Amman.

Pada 27 Ramadhan 1425 H atau bertepatan dengan 9 November 2004, Risalah Amman (the Amman Message) dibacakan oleh mufti agung Yordania, Syekh Izzuddin al-Tamimi dalam rangkaian ceramah Ramadhan. Turut serta menyaksikan prosesi tersebut adalah Raja Abdullah II bersama dengan para tokoh ulama Islam sebagai tamu undangan.

Risalah Amman berisi pernyataan yang bernas mengenai hakikat Islam serta tindakan-tindakan apa saja yang mewakili dan tidak mewakilinya. Raja Abdullah II bermaksud menegaskan kepada dunia modern tentang sifat-sifat sejati Islam, seperti ketaatan kepada Allah, rasa kasih sayang kepada tetangga, sikap yang moderat, dan mendukung kedamaian.

Kira-kira setahun kemudian, pada Juli 2005 pertemuan serupa kembali digelar di Amman, Yordania. Sebanyak 200 cendekiawan Muslim dari puluhan negara merumuskan tiga poin utama Risalah Amman. Indonesia direpresentasikan oleh dua organisasi besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)—masing-masing diwakili oleh Prof Din Syamsuddin dan KH Hasyim Muzadi.

 
Poin pertama mengakui delapan mazhab berikut: Sunni Hanafi, Sunni Maliki, Sunni Syafii, Sunni Hambali, Syiah Ja’fariah, Syiah Zaydi, Zhahiri, dan Ibadi.
 
 

Poin pertama mengakui delapan mazhab berikut: Sunni Hanafi, Sunni Maliki, Sunni Syafii, Sunni Hambali, Syiah Ja’fariah, Syiah Zaydi, Zhahiri, dan Ibadi. Poin kedua menekankan, ikhtilaf ulama dalam persoalan mazhab berada pada tataran cabang, bukan mendasar (ushul).

Karena itu, perbedaan hendaknya dipandang sebagai rahmat. Risalah ini juga mengecam prinsip takfiri yang menuduh sesat atau mengafirkan kelompok lain yang tak menyetujui pendapat satu kelompok. Poin ketiga menegaskan peran ulama dalam menentukan prasyarat-prasyarat dikeluarkannya fatwa.

Inisiatif Raja Abdullah II disambut positif banyak kalangan. Bahkan, pada Desember 2005 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengadopsinya secara penuh pada konferensi tingkat tinggi yang digelar di Makkah.

Risalah Amman dapat dikatakan sebagai sebuah terobosan sejarah. Sebab, inilah untuk pertama kalinya dalam dunia modern seluruh elemen umat Islam saling menghargai meskipun mereka berasal dari latar yang majemuk.


×