Ibu kota Yordania, Amman. Kota terbesar keenam di seluruh dunia Arab ini memiliki sejarah yang panjang. Sejak ribuan tahun sebelum Masehi, wilayah tersebut diketahui telah dihuni manusia. | DOK AP/Raad Adayleh
24 Jan 2021, 04:00 WIB

Selayang Pandang Negeri Yordania

Sejarah Yordania bermula dari kiprah Bani Hasyimiyah sebagai penguasa Makkah al-Mukarramah.

 

OLEH HASANUL RIZQA

Yordania adalah sebuah negara Arab di Asia Barat. Dalam sejarahnya yang panjang, kerajaan tersebut kini dipimpin dinasti keturunan Rasulullah SAW. Perannya aktif menyuarakan perdamaian dunia dan persatuan umat.

Berdirinya Kerajaan Yordania

Terkait

Bila melihat pada peta, kawasan yang subur mulai dari daerah aliran Sungai Eufrat, Sungai Tigris, pesisir Mediterania, hingga muara Sungai Nil berbentuk melengkung. Tak mengherankan bahwa sejak dahulu kala daerah tersebut dijuluki sebagai Bulan Sabit Subur (the Fertile Crescent).

Di sanalah tempat lahirnya beberapa peradaban tertua dalam sejarah umat manusia, semisal Mesopotamia atau Mesir Kuno. Sejak pertengahan abad ketujuh, region seluas 20 ribu kilometer persegi itu dikuasai kekhalifahan Islam.

photo
Peta Yordania - (Google map)

Kini, Bulan Sabit Subur meliputi sejumlah negara modern. Salah satunya adalah Yordania. Secara geografis, negeri itu berbatasan dengan Arab Saudi dan Irak di selatan dan timur, Suriah dan Lebanon di utara, dan Palestina—termasuk yang diduduki entitas Zionis Israel—di sisi baratnya. Ibu kotanya adalah Amman, yang juga kota terbesar keenam di seluruh dunia Arab.

Negara tersebut memiliki nama resmi Kerajaan Hasyimiyah Yordania. Sejarah pembentukannya memang tak lepas dari peran keturunan Hasyim bin Abdul Manaf, kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Nasab mereka sampai kepada Rasulullah SAW melalui garis Hasan, yakni seorang putra pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fathimah az-Zahra.

photo
Kawasan Hilal Subur atau the Fertile Crescent yang di dalamnya terdapat negeri Yordania saat ini - (DOK Wikipedia)

Dinasti Hasyimiyah yang termasuk keturunan Hasan bin Ali bergelar syarif. Pada mulanya, para syarif menetap di Madinah al-Munawwarah. Menurut catatan Ibnu Khaldun, pada abad ke-10 seorang pemimpin mereka, Ja’far bin Muhammad al-Hasani, datang dari Madinah untuk menguasai Makkah al-Mukarramah dengan membawa bendera Kerajaan Fathimiyah. Rajanya saat itu, Abu Tamim Ma’ad al-Mu’iz Lidinillah, baru saja menaklukkan Mesir pada 969.

Sejak itu, Fathimiyah menyandang titel kekhalifahan karena berhasil mengendalikan pemerintahan atas dua kota suci. Bagi Hasyimiyah, inilah awal dari sebuah riwayat panjang kekuasaan trah tersebut atas Makkah. Bahkan, kaum syarif tetap memimpin kota kelahiran Nabi SAW itu pasca-tumbangnya Daulah Fathimiyah pada abad ke-12.

 
Bagi Hasyimiyah, inilah awal dari sebuah riwayat panjang kekuasaan trah tersebut atas Makkah.
 
 

 

Berturut-turut, yang menyandang gelar kekhalifahan sesudahnya adalah Ayyubiyah (1171-1260), Mamluk Kairo (1250-1517), dan Turki Utsmaniyah (1517-1924). Sementara itu, Madinah dikendalikan elite keturunan Husein bin Ali atau kaum sayyid.

Selama empat abad, Utsmaniyah menguasai Bulan Sabit Subur, termasuk wilayah Yordania. Para sultan Turki membangun benteng-benteng pertahanan di sana, semisal Benteng Qasr al-Dab’a, Qasr Qatranah, dan Qal’at Hasa.

Pada waktu itu, Yordania cenderung dianggap sebagai daerah penghubung semata antara ibu kota Kesultanan Turki, Konstantinopel (Istanbul), dan Tanah Suci. Karena itu, pendirian benteng-benteng tersebut dimaksudkan sebagai tempat persinggahan bagi karafan-karafan pembawa calon jamaah haji. Di setiap benteng itu, mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan dari ancaman perampok di padang pasir, tetapi juga berbagai kebutuhan dasar, seperti makanan dan minuman.

Namun, birokrasi Utsmaniyah di Yordania cenderung stagnan. Kebanyakan aparat kesultanan tidak mengupayakan pembangunan infrastruktur publik yang menunjang kehidupan warga setempat.

 
Pada waktu itu, Yordania cenderung dianggap sebagai daerah penghubung semata antara ibu kota Kesultanan Turki, Konstantinopel (Istanbul), dan Tanah Suci.
 
 

Karena itu, cukup banyak kota atau desa yang menjadi sepi lantaran ditinggalkan penduduknya. Kalaupun ada yang bertahan, mereka tidak akan tinggal lama.

Sumber daya yang terbatas memaksanya untuk hidup berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Produksi dari sektor pertanian atau perkebunan pun merosot drastis. Alhasil, nyaris seluruh Yordania secara de facto dikuasai suku-suku Badui yang hidup nomaden.

Kondisi demikian terus berlangsung hingga akhir abad ke-19. Barulah pada awal abad ke-20, gelombang migrasi besar-besaran terjadi. Para imigran yang tiba di Yordania umumnya berasal dari Suriah atau Palestina.

Mereka hijrah dari tanah tempat kelahirannya untuk menghindari pajak yang meninggi. Pada masa itu, Yordania juga mulai kedatangan arus pengungsi Muslim dari sejumlah daerah Kaukasia Utara, semisal Sirkasia dan Chechnya. Kedua daerah itu masuk kendali Kekaisaran Rusia.

Revolusi Arab

Pembangunan infrastruktur publik yang paling signifikan selama periode kekuasaan Utsmaniyah di Yordania adalah Jalur Kereta Api Hijaz. Seperti tampak pada namanya, rute kereta api itu sampai ke Hijaz, Jazirah Arab. Secara keseluruhan, prasarana tersebut berawal di Damaskus dan berakhir di Madinah. Kota-kota besar yang dilaluinya adalah Amman, Ma’an, Tabuk, dan Madain Shalih.

Sultan Abdul Hamid II membangun Jalur Kereta Api Hijaz untuk menunjang transportasi para calon jamaah haji yang berasal dari arah utara Jazirah Arab. Prasarana itu mulai dinikmati penggunanya sejak dibuka pada 1908.

Pembangunan rel kereta api tersebut dapat dikatakan terlambat bila dibandingkan dengan proyek-proyek serupa di berbagai wilayah yang dikuasai kolonialisme Barat. Sebagai contoh, Hindia Belanda atau Indonesia memiliki jalur kereta api pertama di Jawa pada 1867.

photo
Stasiun kereta Damaskus-Hijaz. Jalur kereta ini menghubungkan Damaskus (Suriah), Amman (Yordania), hingga Madinah (Saudi). - (DOK Wikipedia)

Karena itu, banyak pihak luar Turki menyepelekan atau menyuarakan pesimisme ketika mendengar Sultan hendak membangun jalur kereta api untuk menghubungkan Hijaz. Apalagi, kerajaan Islam tersebut harus mengeluarkan dana hingga empat juta lira demi mewujudkan proyek ambisius itu, padahal situasi finansial dalam negeri sedang tertekan.

Akan tetapi, sang sultan tidak gentar. Kaum Muslimin di seluruh dunia malahan diimbaunya untuk berdonasi demi mendukung pengerjaan proyek tersebut. Waktu itu, Abdul Hamid II gencar menyuarakan semangat Pan-Islamisme, yakni persatuan dunia Islam di bawah bendera Kekhalifahan Turki Utsmaniyah.

Sayangnya, pembangunan rute kereta api itu tidak disertai dengan pemulihan ekonomi negeri-negeri yang dilaluinya, termasuk Yordania. Karena itu, penduduk setempat cenderung acuh tak acuh dalam merespons kebijakan Konstantinopel terkait infrastruktur ini.

Keadaan bertambah runyam sejak Perang Dunia I pecah pada 1914. Dalam kancah pertempuran itu, Utsmaniyah bergabung dengan kubu Poros. Musuhnya adalah pihak Sekutu yang terdiri atas negara-negara besar, semisal Britania Raya, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat.

Perang Dunia I menguji hubungan Konstantinopel dengan negeri-negeri Arab. Pada faktanya, banyak kebijakan pusat Utsmaniyah yang menimbulkan ketidakpuasan di tengah bangsa Arab.

photo
Sultan Abdul Hamid II yang memerintah di masa Kesultanan Turki Utsmaniyah - (DOK Wikipedia)

Selama Juli 1915-Maret 1916, Britania Raya melalui Letnan Kolonel Sir Henry McMahon berkorespondensi dengan syarif Makkah, Hussein bin Ali. Disepakatilah bahwa Inggris akan mengakui kemerdekaan Arab setelah perang usai sebagai kompensasi dari gerakan revolusi yang dilancarkan terhadap Utsmaniyah.

Revolusi Arab pun dimulai pada 10 Juni 1916 di Makkah. Hussein bin Ali menuntut kemerdekaan bangsa Arab yang menghuni kawasan antara Aleppo (Halab) di Suriah hingga Aden di Yaman. Bani Hasyimiyah bersatu di bawah kepemimpinannya untuk melawan rezim Utsmaniyah. Dalam hal ini, sang syarif didukung secara finansial dan persenjataan oleh Inggris yang mendirikan pangkalan militer di Mesir.

Konflik pun pecah antara orang-orang Arab pendukung Hasyimiyah dan pasukan Turki. Salah satu sasaran blokade Arab ialah Jalur Kereta Api Hijaz. Sebab, prasarana itu juga dipakai Konstantinopel untuk mengangkut tentara dan pasokan militer Utsmaniyah ke jantung Arab. Beberapa tahun setelah Perang Dunia I usai, terbentuklah Kerajaan Suriah dan Irak yang dipimpin Faisal, putra Hussein bin Ali.

 
Konflik pun pecah antara orang-orang Arab pendukung Hasyimiyah dan pasukan Turki. Salah satu sasaran blokade Arab ialah Jalur Kereta Api Hijaz.
 
 

Mengapa orang-orang Arab memberontak terhadap Utsmaniyah? Motifnya mesti ditelusuri sejak tahun-tahun menjelang Perang Dunia I. Alasan utamanya bukan hanya ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebab, terjadi pula pelbagai pergolakan politik di Konstantinopel, utamanya kudeta Gerakan Turki Muda pada 1908.

Imbasnya, Utsmaniyah meninggalkan kebijakan pluralistik dan Pan-Islamisme. Yang diutamakan justru nasionalisme sekuler Turki. Utsmaniyah yang dahulunya bersifat kosmopolitan dan toleran, mulai secara terbuka menerapkan diskriminasi terhadap penduduk non-Turki.

Perang Dunia I akhirnya usai. Namun, begitu suasana kembali kondusif, pihak Sekutu sebagai pemenang perang mengingkari janji-janji kepada bangsa Arab. Mereka tidak membiarkan tanah Arab merdeka setelah lepas dari kekuasaan Utsmaniyah. Justru, negara-negara Barat itu membagi-bagi kawasan luas di Bulan Sabit Subur untuknya masing-masing dengan sistem mandat atau protektorat.

 
Negara-negara Barat itu membagi-bagi kawasan luas di Bulan Sabit Subur untuknya masing-masing dengan sistem mandat atau protektorat.
 
 

Pengingkaran paling nyata terjadi pada 2 November 1917. Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour mengirimkan sepucuk surat kepada Federasi Zionis melalui pemuka Yahudi di Inggris, Baron Walter Rothschild. Surat tersebut berisi dukungan penuh Britania Raya terhadap pembentukan tanah air nasional bagi Yahudi Zionis di Palestina.

Ketegangan hubungan antara Hasyimiyah dan Inggris terjeda pecahnya Perang Dunia II pada 1939. Pada 1946, kakak Faisal, Abdullah, mengajukan negosiasi perjanjian dengan Inggris sehingga berakhirlah mandat Britania Raya atas Yordania—waktu itu disebut sebagai Transyordania.

Pada 25 Mei, tahun yang sama, parlemen setempat mengangkat Abdullah bin Hussein sebagai raja dengan gelar Abdullah I. Sejak itu pula, negeri ini memiliki nama resmi Kerajaan Hasyimiyah Yordania.

photo
Yordania juga turut andil dalam sejarah perjuangan Palestina merdeka. Bahkan, statusnya kini merupakan pelindung situs-situs berharga Islam dan Kristen yang ada di Yerusalem. - (DOK EPA/Jamal Nasrallah)

Dua tahun kemudian, segera setelah Proklamasi Israel pada 14 Mei 1948 perang pecah antara Yordania dan Israel. Abdullah I mendapat dukungan dari sesama negara Arab, seperti Suriah, Lebanon, Mesir, dan Irak. Sepuluh bulan lamanya kedua kubu saling menyerang. Aliansi Arab mengerahkan sekitar 45 ribu tentara, sedangkan Israel diperkuat 30 ribu prajurit—tetapi sejak Maret 1949 jumlahnya meroket menjadi 117 ribu tentara. 

Dalam Perang Arab-Israel 1948, kubu Arab menderita kekalahan. Israel menyebut momen itu sebagai hari kebebasannya, sedangkan orang-orang Arab mengenangnya sebagai Hari Petaka (Yaum an-Nakbah).

Pada hari itu, sekira 750 ribu rakyat Palestina terusir dari rumah-rumah mereka. Dimulailah penjajahan Israel atas Tanah Suci Yerusalem yang masih berlangsung hingga hari ini.


×