Panorama kota Bandar Seri Begawan, pusat pemerintahan Kesultanan Brunei Darussalam. Negara ini mencapai kemakmuran ekonomi berkat cadangan minyak dan gas bumi yang berlimpah. | DOK REUTERS Ahim Rani
17 Jan 2021, 04:00 WIB

Kesultanan Brunei, Riwayat Negeri Petrodolar

Dari semula kerajaan kecil agraris, Kesultanan Brunei menjadi negara petrodolar yang disegani dunia.

OLEH HASANUL RIZQA

Kesultanan Brunei Darussalam berdiri sejak abad ke-14. Di bawah pemerintahan Sultan Bolkiah (1485-1524), kerajaan tersebut mulai bertransformasi menjadi salah satu mercusuar peradaban Islam di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaanya tidak hanya meliputi seluruh Pulau Kalimantan, tetapi juga sebagian Kepulauan Filipina.

Pada pertengahan abad ke-17, Brunei mengawali suatu periode kemunduran. Bermula sejak kematian Sultan Muhammad Ali, yang memerintah antara tahun 1660-1661, negeri itu terseret dalam kancah perang saudara. Para elite istana saling berebut takhta sehingga satu per satu daerah melepaskan diri dari kontrol pusat. Memasuki abad ke-18, wilayah Brunei hanya menyisakan sebagian utara Kalimantan.

Kolonialisme Eropa pun mulai menguasai pulau tersebut pada abad ke-19. Sebagian besar Kalimantan dicaplok Belanda secara berangsur-angsur. Yang berada di luar teritorial Hindia Belanda “hanya” bagian utaranya yang meliputi Serawak dan Sabah.

Sejak zaman Sultan Bolkiah, kedua daerah tersebut berada di bawah kendali Brunei. Namun, keadaannya berubah sejak pemerintahan raja-raja sesudahnya. Pada 1835, kalangan bangsawan Melayu-Serawak yang bekerja sama dengan komunitas Dayak melancarkan pemberontakan.

Sultan Brunei kala itu, Omar Ali Saifuddin II (1829-1852), tidak dapat memadamkan perlawanan lokal itu. Dalam kondisi demikian, James Brooke (1803-1868) tiba di Serawak.

photo
Sultan Brunei Omar Ali Saifuddin II (1829-1852) - (DOK Pusat Sejarah Brunei)

Petualang Inggris itu memiliki koneksi dengan perusahaan British East India Company, kongsi dagang Britania Raya untuk Asia Selatan dan Asia Tenggara. Brooke kemudian menawarkan bantuan berupa senjata dan berbagai logistik lainnya kepada paman sultan, Raja Muda Hassim, agar Brunei bisa segera mengakhiri pemberontakan tersebut. Kudeta lokal itu dapat dipadamkan. Sebagai balasannya, Brooke ditunjuk menjadi gubernur Serawak pada 1841.

Namun, ia tetap tidak puas terhadap keputusan itu. Dengan disertai para prajurit yang berbendera Inggris, ia mengepung ibu kota Brunei. Sultan Saifuddin II merasa balatentaranya tak akan sanggup melawan persenjataan Inggris.

Karena itu, tuntutan Brooke dikabulkan. Seluruh Serawak pun berada dalam kendalinya, baik secara politik maupun ekonomi. Sebagai penguasa Serawak, Brooke mengambil gelar untuk dirinya sendiri, yakni rajah (raja). Itulah rentetan peristiwa yang menjadi pengawal kolonialisme Britania Raya atas seluruh kawasan utara Kalimantan.

Sejak awal abad ke-20, Inggris semakin mencampuri urusan dalam negeri Brunei. Kedua belah pihak mengadakan perjanjian pada 1906. Salah satu butir kesepakatannya memberi ruang bagi para pejabat kolonial Inggris untuk menjadi penasihat sultan.

Dalam perkembangannya, posisi tersebut semakin menghegemoni kerajaan Islam ini. Bahkan, pada akhirnya kekuasaan eksekutif sultan berada di bawah kendali Inggris seutuhnya. Status Brunei sebagai protektorat Britania Raya bertahan lama, setidaknya hingga tahun 1959.

Penemuan minyak

Ekonomi Brunei sangat bergantung pada ekstraksi sumber daya alam (SDA). Sebelum kolonialisme Eropa datang, kerajaan Islam itu mengandalkan SDA dari sektor perkebunan, perkayuan, dan perikanan. Pasar utamanya adalah Malaka dan Cina, khususnya setelah kesultanan tersebut kehilangan kendali politik atas seluruh pesisir Kalimantan dan hanya menyisakan dominasi di utara pulau itu.

DS Ranjit Singh dan Jatswan S Sidhu dalam buku Historical Dictionary of Brunei Darussalam (1997) menjelaskan, perjanjian—yang tidak setara—antara Inggris dan Brunei pada 1906 dilatari penemuan ladang minyak bumi di negeri setempat. Eksplorasi ladang-ladang minyak di barat laut Kalimantan sudah dimulai sejak masa transisi abad ke-19 dan 20. Dan, itu pula yang menjadi daya tarik Brunei di mata Britania Raya.

Pada 1899, untuk pertama kalinya pengeboran minyak bumi dilakukan di Brunei, tepatnya daerah yang kini menjadi kota Bandar Seri Begawan. Keberhasilan proses tersebut membuat banyak perusahaan tertarik. Tercatat, sebanyak enam perusahaan asing mulai merambah peluang penambangan komoditas berjulukan emas hitam itu. Mereka tidak hanya berasal dari Inggris, tetapi juga Belanda dan Amerika.

Bagaimanapun, Britania Raya tetap menjadi pemain utama di sana. Bermula dari kiprah Perusahaan Minyak Burma Borneo (Burma Borneo Petroleum Company/BBPC) yang sukses menambang minyak bumi di Distrik Belait pada 1911 dan 1914. Hingga 10 tahun lamanya, perusahaan tersebut cukup sukses sehingga mampu menghasilkan sekitar 238 ton minyak per tahun.

Pada 1924, Perusahaan Minyak Inggris Melayu (British Malayan Petroleum Company/BMPC) mengambil alih hak sewa dari BBPC di sana. Kinerjanya terbilang sukses. Pada 1928, perusahaan itu membangun beberapa dermaga dan stasiun penghubung di Kuala Belait. Belakangan, infrastruktur tersebut memunculkan kawasan hunian tersendiri yang eksklusif di sekitarnya.

Setahun kemudian, tepatnya pada 1929, BMPC menemukan ladang minyak raksasa di Seria. Setelah diselidiki, ternyata cadangan minyak yang terkandung di sana termasuk yang paling besar tidak hanya di Kalimantan, tetapi juga bahkan seluruh wilayah persemakmuran Britania Raya.

Inilah yang mengubah wajah Brunei Darussalam untuk selama-lamanya. Dari yang semula kerajaan kecil agraris menjadi sebuah negara petrodolar yang disegani dunia. Meskipun masih berstatus protektorat Inggris, Brunei menikmati kekayaan yang besar dari penambangan minyak bumi setempat.

Pada 1933, sektor minyak bumi menyumbang sekitar 40 persen dari pendapatan nasional. Hanya berselang dua tahun kemudian, angkanya melonjak jadi nyaris 50 persen dari total penerimaan negara.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan negara, Brunei pun semakin gencar membangun berbagai infrastruktur publik untuk mendukung kemakmuran rakyat dan pencerdasan kehidupan umum. Sebelum penemuan ladang minyak raksasa, perhatian pada sektor pendidikan terbilang minim.

Begitu mendapatkan pemasukan yang fantastis dari sektor minyak bumi, pemerintah setempat memasifkan pembangunan sekolah-sekolah umum. Jumlah sekolah berbahasa Melayu meningkat pesat pada 1930-an. Begitu pula dengan sekolah-sekolah yang berbahasa Inggris dan Cina.

Pendudukan Jepang

Pada 1940-an, Brunei ikut terimbas gelombang Perang Dunia II. Jepang menginvasi kesultanan tersebut pada 16 Desember 1941, atau hanya berselang delapan hari usai melancarkan serangan atas Pearl Harbor, Hawaii, Amerika Serikat. Dai Nippon mendaratkan 10 ribu pasukan Detasemen Kawaguchi dari Teluk Cam Ranh di Kuala Belait.

Setelah enam hari bertempur, mereka menduduki seluruh Brunei. Pasukan Sekutu hanya mampu bertahan di Kuching, Serawak.

Setelah menguasai Brunei, Jepang membuat kesepakatan dengan Sultan Ahmad Tajuddin untuk mengatur negara. Adapun orang-orang Inggris, termasuk sisa-sisa birokrasi kolonial yang terjebak di sana, dimasukkan ke dalam kamp interniran.

Sultan mempertahankan takhtanya di bawah bayang-bayang pemerintahan pendudukan. Umumnya pejabat Melayu menolak patuh kepada Nippon sehingga sebagian besar mereka ditahan. Selama dijajah Negeri Matahari Terbit, wilayah Brunei terbagi secara administratif ke dalam sejumlah prefektur, termasuk Baram, Labuan, Lawas, dan Limbang.

Seperti halnya penjajahan Jepang di Indonesia, pemerintah pendudukan mengeliminasi segala unsur Barat dari keseharian penduduk setempat. Sekolah-sekolah dilarang mengajarkan bahasa Inggris. Hanya bahasa Jepang dan Melayu yang boleh diajarkan kepada para murid. Tidak hanya pendidikan, kehidupan ekonomi sehari-hari juga diatur ketat.

photo
Peta wilayah pendudukan Jepang pada 1943. - (DOK Wikipedia)

Mata uang yang beredar pada masa pra-Perang Dunia II dinyatakan tidak berlaku. Seluruh masyarakat Brunei hanya dibolehkan memakai uang yang dicetak otoritas setempat. Mata uang itu belakangan disebut sebagai “duit pisang” lantaran hiper-inflasinya yang menggila dari tahun ke tahun.

Tatkala Jepang kalah dari AS di kancah Perang Pasifik dan hengkang dari Asia Tenggara, bertumpuk-tumpuk uang tersebut tidak lebih berharga ketimbang sebuah pisang.

Bom atom yang dijatuhkan Sekutu ke Hiroshima dan Nagasaki mengakhiri Perang Dunia II. Pascakekalahan Jepang, negara-negara Barat kembali ke wilayah jajahannya masing-masing di Asia Pasifik. Britania Raya melanjutkan pemerintahan sipil di kawasan Semenanjung Malaya, Temasek (Singapura), dan utara Kalimantan yang sempat terjeda oleh pendudukan Nippon.

Pada Juli 1945, Dewan Negara Brunei dihidupkan kembali. Hingga era 1950-an, kerajaan itu terus berbenah untuk mengembalikan kemakmuran ekonominya.

Pada 1959, sebuah konstitusi baru diberlakukan. Isinya menyatakan Brunei sebagai negara dengan pemerintahan sendiri, tetapi urusan luar negeri, keamanan, dan pertahanannya tetap menjadi domain Inggris. Tiga tahun kemudian, Pemberontakan Brunei meletus.

Meskipun dapat cepat diredam, peristiwa itu mempengaruhi keputusan kesultanan ini untuk tetap berada di luar Federasi Malaysia. Pada 1 Januari 1984, Brunei memperoleh kemerdekaan dari Britania Raya.

photo
Sebagai bentuk antisipasi menipisnya cadangan migas dalam negeri, Brunei Darussalam berfokus pada pengembangan ekonomi terbarukan. Hal itu untuk mendukung kemakmuran negeri Islam itu di masa mendatang. - (DOK REUTERS Ahim Rani)

Wawasan Brunei 2035

Memasuki abad ke-21, Brunei Darussalam berupaya mengembangkan diversifikasi ekonomi. Caranya dengan meningkatkan investasi pada pelbagai sektor di luar pertambangan minyak dan gas bumi (migas), semisal pariwisata, jasa keuangan, industri halal, pertanian, dan perikanan. Langkah itu ditempuh untuk mengantisipasi surutnya cadangan migas di sana.

Hingga periode 2010-an, pemasukan dari lapangan migas mencakup sekitar dua pertiga produk domestik bruto negara Islam tersebut. Malahan, 90 persen pendapatan ekspor bergantung pada sektor itu.

Sementara, keterandalan komoditas yang berjulukan emas hitam tersebut diyakini tidak cukup feasible dalam beberapa dekade ke depan. Bahkan, cadangan minyak bumi Brunei diperkirakan akan habis pada 2038.

photo
Sultan Hassanal Bolkiah, raja Brunei Darussalam saat ini, merupakan salah satu orang terkaya di dunia. - (DOK AP Ahim Rani)

Karena itu, kesultanan ini mengusung paradigma yang dinamakan Wawasan Brunei 2035. Garis haluannya digagas Sultan Hassanal Bolkiah yang berkuasa sejak 1967 hingga saat ini.

Seperti dikutip dari laman resmi wawasanbrunei.gov.bn, ada tiga tujuan yang dicanangkan kampanye tersebut. Pertama, rakyat yang berpendidikan tinggi sehingga meningkatkan daya saing bangsa Brunei di level internasional. Sebab, pada masa kini dan mendatang tingkat persaingan sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM), alih-alih hanya sumber daya alam (SDA) masing-masing negara.

Tujuan kedua adalah meningkatnya kualitas kehidupan seluruh negeri. Menjelang tahun 2035, pemerintah Brunei menargetkan kenaikan pendapatan dan kesejahteraan rakyat setempat sehingga setara atau bahkan melampaui rata-rata umumnya negara-negara maju.

Target tersebut dapat dicapai melalui berbagai kebijakan negara, seperti pembangunan infrastruktur publik, keamanan nasional, perlindungan terhadap lingkungan, serta proteksi sosial.

Tujuan ketiga adalah mewujudkan perekonomian yang dinamis dan berkelanjutan. Wawasan Brunei 2035 menargetkan kerajaan itu masuk dalam jajaran 10 besar negara dengan pendapatan per kapita terbanyak di dunia. Pada poin inilah, Brunei secara bertahap meninggalkan ketergantungan pada sektor migas.

Alih-alih ekonomi ekstraktif, yang selanjutnya diandalkan adalah perkembangan sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk mendorong roda perekonomian. Dalam hal ini, Brunei juga membuka diri terhadap keterlibatan sektor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.

 
Alih-alih ekonomi ekstraktif, yang selanjutnya diandalkan adalah perkembangan sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk mendorong roda perekonomian.
 
 

Wawasan Brunei 2035 berjalan seiring dengan penguatan ideologi sekaligus dasar negara Brunei Darussalam, yakni “Melayu Islam Beraja” (MIB). Filosofi itu dirumuskan sendiri oleh Sultan Hassanal Bolkiah pada hari kemerdekaan Brunei, tanggal 1 Januari 1984.

MIB dimaknai sebagai perpaduan antara tiga elemen sekaligus, yakni kebudayaan Melayu, syariat Islam, dan sistem monarki. Ketiganya mesti dijunjung tinggi serta dipraktikkan oleh seluruh rakyat dan pemimpin negara yang namanya berarti ‘rumah kedamaian’ itu.

Sebagai sebuah negara yang begitu rentan terhadap fluktuasi harga dan produksi minyak dan gas bumi, Brunei Darussalam harus berinvestasi besar pada sektor-sektor nonekstraktif. Dari segi sosial-politik, stabilitas nasional juga perlu dipertimbangkan negara Islam di pesisir utara Kalimantan itu.


×