Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia memasuki babak baru. Mulai hari ini (13/1), proses vaksinasi Covid-19 dilakukan serentak secara bertahap. Sebanyak 1,46 juta tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia akan divaksin pada periode Januari-Februari 2021.

Kesekretariatan Presiden menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap menjalani vaksinasi Covid-19  pertama di Istana Kepresidenan Jakarta. Selain Presiden, turut divaksin perdana, yakni pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan serta pimpinan kunci dari institusi kesehatan di daerah, dan tokoh agama di daerah.

Vaksin Coronavac buatan Sinovac yang digunakan telah mendapat izin guna darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Vaksin ini juga telah mendapatkan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Senin (11/1). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin telah mulai didistribusikan ke 34 provinsi pekan lalu.

 

Pada tahapan pertama Januari-April 2020, pemerintah juga memprioritaskan vaksinasi 17,4 juta petugas publik dan 21,5 juta lansia.

 

 

SHARE    

Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengatakan, sebanyak 566 ribu tenaga kesehatan akan disuntik vaksin pada Januari.  Tahapan kedua pada Februari, yaitu sisanya sekitar 900 ribu. Totalnya  1,46 atau sekitar 3 juta dosis bisa dilakukan pada Januari-Februari. Alasan tenaga kesehatan jadi prioritas penerima vaksin karena berisiko tinggi terpapar Covid-19.

Pada tahapan pertama Januari-April 2020, pemerintah juga memprioritaskan vaksinasi 17,4 juta petugas publik dan 21,5 juta lansia. Vaksinasi Covid-19 ditargetkan akan dilakukan terhadap 70 persen populasi Indonesia atau 182 juta penduduk. Angka ini adalah batas minimal vaksinasi agar tercapai kekebalan kawanan.

Keluarnya izin penggunaan darurat (EUAO dari BPOM) dan fatwa halal dari MUI menambah kepercayaan kita untuk menggunakan vaksin. Dukungan masyarakat akan program vaksin mulai marak dengan kampanye siap vaksin di media sosial. Ini tentu melegakan, mengingat vaksinasi adalah langkah besar untuk menanggulangi Covid-19. Jika program itu terkendala karena masyarakat meragukan keampuhan dan kehalalan vaksin, tentu akan merugikan kita semua.

 

Tantangan selanjutnya pada babak baru penanganan Covid-19 ini adalah bagaimana pelaksanaan vaksinasi tahap pertama bisa berjalan lancar. 

 

 

SHARE    

PB IDI  pun telah mengimbau polemik vaksinasi dihentikan. Hal itu karena kesimpulan prosedur keilmuan sudah didapatkan. IDI telah mendengarkan, memperhatikan, dan mengikuti semua proses prosedur keilmuan yang sudah dilakukan untuk memberikan EUA vaksin Covid-19 Sinovac. Mulai dari penelitian, uji klinik, sampai penilaian yang dilakukan oleh otoritas.

Tantangan selanjutnya pada babak baru penanganan Covid-19 ini adalah bagaimana pelaksanaan vaksinasi tahap pertama bisa berjalan lancar. Vaksin-vaksin itu sebagian sudah disalurkan ke kabupaten/kota. Kendala pengiriman dan keterbatasan jaringan distribusi rantai dingin serta kapasitas penyimpanan di daerah mesti diminimalisasi.

Tantangan berikutnya adalah antisipasi dampak vaksinasi. Bukan tidak mungkin, vaksin akan menimbulkan efek samping pada sejumlah orang. Masyarakat mesti diedukasi bahwa efek samping akan terjadi dalam batas-batas tertentu. Jangan sampai isu efek samping ini menjadi kendala dalam program vaksinasi.

Dan yang lebih penting lagi adalah kesadaran bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk menangkal Covid-19. Kita harus  tetap membiasakan diri hidup berdampingan dengan Covid-19. Kendati vaksinasi dilaksanakan, protokol kesehatan tetap harus dijalankan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat