YERUSALEM -- Organisasi kemanusian Israel, B'Tselem, menyebut Israel dan penguasa wilayah pendudukan Palestina sebagai rezim apartheid. Dalam laporannya, B'Tselem mengatakan, masyarakat Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang dikuasai Israel, Jalur Gaza, Yerusalem yang dianeksasi Israel, dan yang tinggal di Israel sendiri memiliki hak yang lebih sedikit dibandingkan orang Yahudi.

Ketidakadilan terjadi mulai dari Laut Mediterania hingga Sungai Yordan. "Salah satu poin utama dari analisis kami adalah satu wilayah geopolitik yang dikuasai oleh satu pemerintah, ini bukan demokrasi apalgi ditambah dengan aksi pendudukan, maka ini apartheid yang membentang dari pinggir laut hingga sungai," kata direktur B'Tselem, Hagai El-Ad, Selasa (12/1).

B'Tselem tidak mengambil posisi apakah perang harus diselesaikan dengan solusi dua negara atau satu negara. Organisasi yang dihormati di Israel itu menggunakan istilah yang tabu di negara tersebut.

Beberapa kritikus Israel enggan memakai kata itu. Namun, tahun lalu, kritikus Israel, Peter Beinart, menggunakan istilah itu saat menyarankan negara dwibangsa, tempat warga Yahudi dan Palestina memiliki hak yang sama. 

Dalam perang 1967, Israel mengambil sebagian Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Yerusalem Timur adalah kampung halaman lebih dari 5 juta warga Palestina dan diharapkan dapat menjadi ibu kota Palestina pada masa depan. Pada 2005, Israel menarik pasukan mereka dari Gaza, tapi memberlakukan blokade usai Hamas berkuasa 2007.

Israel menganggap Tepi Barat sebagai wilayah "yang disengketakan" yang masa depannya ditentukan perundingan damai. Langkah Israel menganeksasi Yerusalem Timur pada 1967 tidak diakui internasional dan menganggap wilayah itu bagian dari ibu kota mereka. Warga Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur adalah warga Israel, tapi tidak memiliki hak untuk memilih.

B'Tselem berpendapat, Israel menutupi kenyataan dengan memisahkan wilayah dan menggunakan cara pengendalian yang berbeda. Sekitar 7 juta orang Yahudi dan 7 juta orang Palestina yang tinggal di satu sistem yang sama hidup dalam ketimpangan.

"Kami tidak mengatakan tingkat diskriminasi masyarakat Palestina yang menjadi warga Israel atau tinggal di wilayah pendudukan Gaza harus sama, intinya tidak satu inchi pun dari laut hingga sungai, kehidupan orang Palestina dan Yahudi setara," kata El-Ad.

Mahkamah Pidana Internasional mendefinisikan apartheid sebagai rezim penindasan dan dominasi sistematik yang dilembagakan oleh satu kelompok rasial. "Tidak ada negara di dunia yang memiliki kebijakan apartheid sejelas Israel," kata penasihat senior Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Shaath.

Menolak 

Israel menolak istilah tersebut dengan mengatakan pembatasan yang diberlakukan di Gaza dan Tepi Barat hanya kebijakan sementara yang perlu dilakukan atas alasan keamanan. Israel selalu membanggakan diri sebagai negara demokrasi, tempat warga Palestina yang mencakup 20 persen populasi memiliki hak yang sama dengan orang Yahudi.

Otoritas Palestina memerintah sebagian besar masyarakat Palestina yang tinggal di Tepi Barat. Namun, tentara Israel dapat memasuki wilayah yang dikepung oleh pos-pos penjagaan tersebut kapan pun mereka inginkan. Israel menguasai lebih dari 60 persen Tepi Barat. 

Konsulat Jenderal Israel di New York, Amerika Serikat, Itay Milne, menyebut laporan B'Tselem sebagai 'alat lain untuk mempromosikan agenda politis mereka. Milner mengatakan, laporan tersebut berdasarkan pandangan ideologis yang terdistorsi. Ia menekankan warga keturunan Arab terwakilkan di seluruh lembaga Pemerintah Israel, termasuk jajaran diplomasi. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat