JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut pandemi Covid-19 merupakan momentum bagi BUMN untuk melakukan transformasi dan inovasi digital. Erick menilai transformasi dan inovasi digital adalah kunci untuk menekan dampak yang ditimbulkan pandemi bagi kondisi perusahaan pelat merah.

Atas alasan itulah, Erick terus mendorong perusahaan BUMN melakukan digitalisasi proses bisnis dan pelayanan. "Model bisnis sekarang berubah. Ini yang saya tekankan ke direksi (perusahaan BUMN) bahwa inovasi model baru harus mulai dipelajari," kata Erick dalam acara Indonesia Digital Conference bertajuk Digitalisasi BUMN yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) secara virtual,  Rabu (16/12).

Erick mengatakan, transformasi dan inovasi digital masuk ke dalam lima pilar prioritas utama yang dibuat Kementerian BUMN sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Saat ini, kata Erick, sejumlah BUMN sedang melakukan transformasi dan inovasi digital, salah satunya PT PLN (Persero). 

Ia menjelaskan, PLN melakukan inovasi dengan smart meter, smart grid, smart distribution, smart procurement, hingga transformasi bisnis. Menurut Erick, sejumlah inovasi tersebut dapat menjadi kunci untuk menekan subsidi listrik yang salah sasaran, komplain dari konsumen, serta mengurangi kasus pencurian listrik. "Kita harapkan PLN terus memperbaiki pelayanan," katanya.

Selain PLN, ada juga PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang tengah membangun pusat inovasi nasional, pusat data, dan program satu data pemerintah. Erick menilai kritikan kerasnya kepada Telkom pada awal ia menjabat sebagai menteri telah membuahkan hasil positif bagi kinerja Telkom. 

Ia pun menantang Telkom mewujudkan program satu data pemerintah. Menurut dia, program ini dapat menjadi fondasi bagi pemerintah dalam mewujudkan transparansi program pemerintah dan mampu menekan korupsi pada setiap program pemerintah. 

Kementerian BUMN, lanjut Erick, juga mendorong penggabungan satu data usaha ultramikro dan UMKM oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Erick berharap sinergitas ketiga BUMN ini mampu mendorong usaha ultramikro dan UMKM naik kelas.

"Usaha mikro yang tidak bankable, naik kelas menjadi bankable. Pinjaman yang awalnya Rp 2 juta bisa menjadi Rp 50 juta. Yang kita tekankan, bunga jangan sampai (usaha) kecil dapat bunga mahal, sementara yang (usaha) besar dapat bunga murah," ucap dia.

Digitalisasi pelayanan turut dilakukan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi, salah satunya PT ASDP (Persero). Menurut Erick, pelayanan digital yang dilakukan ASDP terbukti mampu mengurai persoalan antrean panjang dalam penyeberangan Merak-Bakauheni. 

Perajin mengerjakan pembuatan kerajinan dari bahan stik es krim dan tusuk sate yang dipasarkan melalui media daring di Kampung Baru Cijahe RT 06/01, Curug Mekar, Kota Bogor, Jawa Barat, Ahad (20/9). - (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/)

SHARE    

Ia mengatakan, pemesanan tiket kapal secara daring membuat tidak ada lagi antrean di pelabuhan tersebut. Hal itu berdampak baik meningkatkan pergerakan penumpang hingga 40 persen. 

Terkait dukungan untuk UMKM, kata Erick, Kementerian BUMN membuat platform bernama Pasar Digital (PaDi) UMKM. Platform itu mempertemukan BUMN dengan UMKM di berbagai bidang, seperti periklanan, jasa konstruksi, katering, dan mebel. Saat ini, baru ada sembilan BUMN yang bergabung dalam program tersebut. Ia menargetkan seluruh BUMN bisa berpartisipasi. 

"UMKM diberi kesempatan melakukan pengadaan barang yang dibutuhkan BUMN. Saya sudah keluarkan peraturan menteri, tidak ada lagi tender antara BUMN yang bernilai Rp 250 juta sampai Rp 500 juta. Ini untuk UMKM," ujar Erick.

Erick menilai keberpihakan terhadap UMKM saat pandemi Covid-19 ini sangat penting. Apalagi, UMKM adalah salah satu sektor yang terdampak berat oleh pandemi. 

Erick dalam kesempatan tersebut juga memaparkan peta jalan BUMN hingga 2024 yang dibagi dalam tiga tahapan. Tahap pertama ialah survival dan keberlangsungan hingga kuartal II 2021. 

Tahapan itu meliputi perlindungan terhadap BUMN strategis dan BUMN yang terdampak Covid-19. Lalu, pembentukan klasterisasi berdasarkan keterkaitan supply chain dan kesamaan industri untuk meningkatkan sinergi, memperbaiki landasan tata kelola perusahaan yang baik, serta restrukturisasi operasional untuk mencapai operational excellence.

Tahap kedua ialah restrukturisasi dan realignment hingga kuartal II 2022 yang terdiri atas memperbaiki portofolio dengan restrukturisasi korporasi. Tujuannya untuk melakukan konsolidasi dan simplifikasi serta mempersiapkan landasan untuk inovasi model bisnis baru. Sedangkan, tahap ketiga adalah inovasi dan transformasi hingga 2024 dengan menciptakan kesempatan partisipasi sektor swasta dan melakukan spesialisasi BUMN dengan tujuan komersial dan sosial.

Arah kebijakan 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut menghadiri seminar Indonesia Digital Conference memaparkan arah kebijakan transformasi digital sepanjang 2020 hingga 2024. 

Sri menyatakan, keberadaan teknologi digital mampu mengakselerasi perekonomian, tetapi juga bisa menimbulkan potensi terjadinya disrupsi maupun distabilitas. Oleh karena itu, penerapannya membutuhkan arah kebijakan yang tepat. "Menjaga stabilitas sistem keuangan dengan tetap mengakomodasikan teknologi digital menjadi sangat penting," katanya. 

Terdapat lima isu strategis yang menjadi latar belakang pembentukan arah kebijakan transformasi digital. Pertama, adanya 4.000 desa tanpa akses internet dan pengguna internet mencapai 54,7 persen dari total penduduk. Kemudian, kecepatan internet Indonesia fixed broadband 14 Mbps yang masih di bawah kecepatan internet dunia, yaitu 43 Mbps. Adapun kecepatan mobile broadband nasional adalah 10 Mbps dan dunia 22,16 Mbps.

Selain itu, ada isu tentang industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang masih relatif belum berkembang. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di sektor ICT juga masih belum cukup. "Untuk Indonesia supaya kita bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi dari ekonomi digital, maka kita perlu terus mendukung dari berbagai policy, mulai infrastruktur, SDM, dan kebijakannya," katanya.

Ia mengatakan, ada tiga strategi yang akan dilakukan pemerintah untuk melakukan transformasi digital, yaitu penyelesaian pembangunan infrastruktur TIK, penggunaan infrastruktur digital, dan fasilitas pendukung. 

Pembangunan infrastruktur TIK memiliki empat indikator utama. Keempatnya adalah jangkauan fiber optik atau Palapa Ring, kecepatan internet 25 Mbps dan mobile 20 Mbps, peningkatan indeks pembangunan TIK menjadi 5 sampai 5,3, serta 100 persen digital broadcast.

Kemudian, penggunaan infrastruktur digital meliputi lima indikator, yaitu terciptanya tiga unicorn start-up baru, implementasi layanan pemerintah berbasis elektronik, pelayanan daring untuk petani dan nelayan, kota pintar, serta beasiswa bagi SDM digital. 

Sementara itu, fasilitas pendukung transformasi digital mempunyai tiga indikator. Ketiganya adalah  satu data Indonesia, intra government network, dan pusat data nasional. "Selama pandemi Covid-19, kita lihat transformasi ini berjalan secara luar biasa cepat. Maka, kita perlu mengakselerasi pembangunan infrastruktur di bidang telekomunikasi informasi digital ini," ujarnya.

Sri menuturkan, tujuan akhir dari arah kebijakan transformasi digital ini adalah terciptanya akses komunikasi yang merata untuk seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang efektif dan efisien bagi masyarakat dan pelaku usaha.

"Jangan sampai yang menikmati hanya kota besar atau provinsi yang relatif sudah maju infrastrukturnya. Kita berharap seluruh daerah bisa terlayani dan terjangkau oleh infrastruktur digital tersebut," kata Sri. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat