JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan siap mengakui Israel sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Syaratnya, Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina terlebih dahulu. 

Sikap Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan syarat untuk mengakui Israel itu merupakan bagian dari solusi dua negara (two state solution) yang didukung oleh Indonesia untuk menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel.

"Di berbagai tempat, di berbagai forum, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan mencapai perdamaian yang benar," kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

"Tetapi, di samping itu, saya tegaskan bahwa kita juga harus menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara berdaulat, dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu, Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel," sambung Presiden Prabowo.

Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Presiden Indonesia Prabowo Subianto usai konferensi persdi Istana Merdeka di Jakarta, Indonesia, Rabu, 28 Mei 2025. - ( AP Photo/Achmad Ibrahim)

SHARE    

Presiden Prabowo melanjutkan Indonesia juga siap menambah jumlah pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang paling banyak mengirimkan pasukannya untuk berjaga di kawasan perbatasan Lebanon-Israel bersama Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

Isu Palestina merupakan salah satu topik pembahasan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron di Istana Merdeka kemarin. Dalam pembahasan itu, Prabowo mengatakan Indonesia dan Prancis punya sikap yang sama, yaitu mendukung Palestina merdeka dan mendesak militer Israel menghentikan operasinya di Gaza.

Indonesia dan Prancis, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo, juga mendesak Israel membuka seluas-luasnya akses masuk Gaza sehingga bantuan kemanusiaan yang saat ini mengantre dan menumpuk di perbatasan dapat masuk wilayah Gaza.

"Salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron, apa yang disampaikan Presiden Macron tentang kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina, di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka," kata Presiden Prabowo.

Pada kesempatan sama, Presiden Prabowo juga menyebutkan rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menggelar konferensi tingkat tinggi mengenai Palestina dan solusi dua negara sebagai cara menuju perdamaian.

"Kami juga mendukung rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, konferensi tingkat tinggi, pada bulan Juni mendatang guna mendorong penyelesaian two state solution (solusi dua negara) dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah," ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo dan Presiden Macron menyampaikan pernyataan bersama di Istana Merdeka, di hadapan wartawan Istana Kepresidenan RI dan wartawan yang mengikuti kegiatan Presiden Prancis. Kegiatan itu merupakan rangkaian dari agenda kunjungan resmi Presiden Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Kondisi Palestina

Sejak 1967, Israel mencaplok semua wilayah Palestina. Perjanjian Oslo pada 1993, memberikan status administrasi terbatas bagi Otoritas Palestina di Tepi Barat yang terbagi menjadi area A, B, dan C. Area A awalnya mencakup 3 persen wilayah Tepi Barat dan berkembang menjadi 18 persen pada tahun 1999. Di Area A, Otoritas Palestina mengendalikan sebagian besar urusan administrasi dan keamanan.

Area B mewakili sekitar 22 persen wilayah Tepi Barat. Di kedua wilayah tersebut, meskipun Otoritas Palestina bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, Israel memiliki kendali penuh atas keamanan eksternal, yang berarti mereka berhak masuk kapan saja.

Area C mewakili 60 persen wilayah Tepi Barat. Berdasarkan Perjanjian Oslo, kendali atas wilayah ini seharusnya diserahkan kepada Otoritas Palestina. Sebaliknya, Israel tetap memegang kendali penuh atas segala urusan, termasuk keamanan, perencanaan, dan konstruksi. Pengalihan kendali ke PA tidak pernah terjadi.

Sementara pemukiman ilegal Yahudi juga terus didirikan di Tepi Barat. Saat ini sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di setidaknya 250 permukiman dan pos terdepan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Israel juga masih menguasai wilayah Yerusalem Timur, lokasi Masjid al-Aqsa harus dikembalikan ke Palestina. Perginya Israel dari wilayah ini tak bisa ditawar karena lokasi tersebut digadang-gadang jadi ibu kota Palestina merdeka.

Solusi dua negara juga diwarnai persoalan pengungsi Palestina. Saat ini ada sekitar 6,5 juta pengungsi Palestina yang rumahnya direbut oleh Israel dan tanahnya masuk dalam wilayah yang saat ini masuk ke dalam negara Zionis. Mereka terusir dalam pembersihan etnis pada 1948 dan 1973. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat