JAKARTA -- Penetapan status tersangka kasus korupsi terhadap dua menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinilai sebagai momentum untuk dilakukannya reshuffle kabinet. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua menteri sebagai tersangka, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.  

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai kepercayaan publik akan makin redup kepada pemerintah jika presiden menunda reshuffle. "Dengan tertangkapnya dua menteri dalam dua pekan ini, bisa menjadi momentum untuk melakukan reshuffle atau mengocok ulang komposisi kabinet. Jika tidak, maka kepercayaan publik akan terus menurun," kata Karyono dalam keterangan resmi kepada Republika, Senin (7/12).

Reshuffle, kata dia, harus dilakukan dalam waktu dekat demi menjamin berlangsungnya tata pemerintahan dan mencegah kekosongan jabatan strategis untuk waktu lama. "Upaya melakukan reshuffle ditujukan untuk memperbaiki performa pemerintahan. Reshuffle merupakan hal biasa. Sama seperti yang dilakukan Presiden Jokowi pada periode pertama," ujar Karyono. 

Pada Ahad (6/12), KPK menetapkan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan paket Bansos Covid-19. Politikus PDI Perjuangan itu diduga menerima suap sebesar Rp 17 miliar. Pada Rabu (25/11), KPK juga menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster. Edhy adalah politikus Partai Gerindra.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro juga menilai Presiden Jokowi perlu sesegera mungkin mencari pengganti dua menteri yang terkena kasus korupsi. Meskipun, dirinya tak menampik jika hal tersebut tidaklah mudah. "Karena, harus mempertimbangkan calon pengganti yang berkualitas, mumpuni, berintegritas serta memenuhi unsur representasi partai-partai pendukung,’’ ujar dia, Ahad (6/12).

Secara ideal, kata dia, dalam kondisi pandemi ini, full team kabinet dan pemda seharusnya melakukan tugas bersama-sama. Khususnya untuk keluar dari krisis Covid-19. Hal itu, semakin penting  ketika Kementerian Sosial memegang peran yang sangat sentral. "Karena itu, agar kabinet bisa bekerja full team, perlu dilakukan reshuffle kabinet untuk mengisi posisi yang kosong seperti di kementerian KKP dan Kemensos," ungkap dia.

Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah juga mendorong Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle kabinet mengingat sudah ada dua menteri yang tersandung kasus korupsi. Menurut dia, menempatkan menteri sementara tidak akan efektif, dan hanya akan mengganggu menteri yang ditugaskan. Menteri juga tidak akan bisa bekerja cepat menangani persoalan yang tetap berjalan. 

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (6/12). KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial Adi Wahyono sebagai tersangka pada kasus dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial. - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

"Terlebih ini kementerian yang memang diperlukan saat pandemi, Presiden tidak akan kesulitan mencari tokoh baru yang siap bekerja, selama memang Presiden punya komitmen," ungkapnya, Ahad.

Pengamat Politik, Adi Prayitno mengatakan, tidak ada pilihan lain bagi Presiden Jokowi selain melakukan reshuffle. Menurut dia, rasuah Bansos yang dilakukan Mensos selaku kader PDI Perjuangan, tidak akan memiliki dampak jangka panjang, khususnya bagi partai. Sebab, publik mudah lupa dengan partai dan kadernya yang melakukan atau kerap kali disanksi kasus rasuah. 

Hal itu terjadi, kata dia, karena adanya kelemahan paham di antara masyarakat. ‘’Ini efek lemahnya pendidikan politik rakyat,’’ kata dia, Ahad (6/12).

Logis

Menanggapi itu, politikus PDIP, Hendrawan Supratikno menilai reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Ia meminta semua pihak menyerahkannya kepada Presiden Jokowi. 

Meski begitu, ia menilai wajar jika adanya reshuffle dalam waktu dekat. Sebab, dua posisi menteri yang tertangkap KPK harus segera diisi. Apalagi, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju sudah berkerja selama setahun lebih dan evaluasi sejumlah menteri mendapat sorotan. 

"Logis saja bila presiden memikirkan reshuffle, minimal pengisian nama-nama baru," ujar Ketua DPP PDIP itu, Senin (7/12). Sementara, partai Gerindra belum berkomentar terkait wacana tersebut. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat