Ilustrasi kegiatan MUI sebelum pandemi Covid-19. | Republika/Thoudy Badai
25 Nov 2020, 09:38 WIB

MUI Fokus Sebagai Mediator Keumatan  

Munas MUI diselenggarakan secara daring 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rabu (25/11) malam. Mengusung tema ‘’Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasatiyatul Islam, Pancasila serta UUD NRI 1945 secara Murni dan Konsekuen’’, munas berlangsung pada 25-27 November 2020 di Hotel Sultan, Jakarta. 

Ketua Panitia Pengarah Munas ke-10 MUI, KH Abdullah Jaidi menyampaikan, Presiden Jokowi dijadwalkan membuka munas secara daring. Sedangkan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan rencananya hadir langsung di lokasi munas saat pembukaan.

"Pembukaan (munas dilakukan) secara online (daring), tapi tidak tahu kalau ada perubahan. Gubernur (DKI Jakarta) hadir juga, kalau gubernur hadir secara offline (luring)," kata Kiai Jaidi kepada Republika, Selasa (24/11). 

Ketua Umum MUI yang juga Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin, akan mengikuti munas dari awal sampai akhir. ‘’Beliau insya Allah mulai Rabu (25/11) sore sudah masuk Hotel Sultan sampai selesai munas,’’ kata Kiai Jaidi. 

Terkait

Berbeda dari sebelumnya, Munas MUI kali ini digelar di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda. Karena itu, munas diselenggarakan secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Kiai Jaidi menerangkan, peserta yang mengikuti munas secara langsung sekitar 130 orang, sedangkan yang hadir secara daring sekitar 300 orang. Mereka merupakan perwakilan dari 34 MUI provinsi, komisi, dan lembaga di MUI pusat, para ormas pendiri, dan perwakilan dari perguruan tinggi, serta pesantren. 

Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI ini mengatakan, peserta munas yang hadir langsung di lokasi munas wajib menjalani tes swab. Peserta yang sebelumnya sudah melakukan tes swab atau PCR, tetap harus melakukan tes swab lagi sebelum masuk area munas. 

"Panitia (munas) sangat memperhatikan protokol kesehatan," ujar dia. 

Munas ini memiliki sejumlah agenda penting, salah satunya adalah pemilihan ketua umum MUI dan dewan pimpinan MUI periode 2020-2025. Ada pula pemilihan ketua dewan pertimbangan MUI periode 2020-2025. 

Adapun agenda munas lainnya, yakni menilai pertanggungjawaban pengurus MUI periode 2015-2020, menyusun garis-garis besar program kerja nasional 2020-2025, menetapkan perubahan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI, menetapkan fatwa, serta rekomendasi.

Sejumlah fatwa yang akan dibahas dalam munas, di antaranya fatwa terkait sel diploid manusia pada vaksin, penggunaan masker saat berihram haji dan umrah, pendaftaran haji melalui utang dan pembiayaan, serta pendaftaran haji pada usia dini. 

Mengenai rekomendasi, Wakil Sekretaris Pelaksana Munas MUI Kiai Rofiqul Umam Ahmad menyampaikan, para peserta munas akan membahas dan memutuskan sejumlah rekomendasi MUI untuk kemajuan dan kemaslahatan umat, bangsa serta negara. Beberapa rekomendasi yang telah disiapkan panitia antara lain rekomendasi di bidang keagamaan, bidang hukum, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan lainnya.

Sejumlah kalangan menaruh harapan besar pada Munas MUI kali ini. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin berharap, munas ini akan melahirkan kepemimpinan baru yang memiliki wawasan pengetahuan keagamaan luas, moderat, profesional, modern, dan menjadi panutan.

Sementara itu, Cendekiawan Muslim Komaruddin Hidayat berharap, ke depan MUI dapat terus meningkatkan kualitas, peran, dan citranya sebagai pemersatu umat. Dia juga berpesan agar MUI tetap fokus sebagai mediator agenda keumatan dan kebangsaan.  

“Jangan memperhadapkan agenda umat dengan agenda kebangsaan dan kenegaraan,” ujarnya.

Mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan, di kepengurusan yang baru nanti, ketua umum MUI harus memiliki wibawa keilmuan, integritas, dan mampu merangkul seluruh pihak.

“Mengingat namanya ‘majelis ulama’, diperlukan ketua yang bisa menjadi ikon atau simbol MUI yang punya wibawa keilmuan, integritas, dan punya kemampuan menciptakan dan mengendalikan kepemimpinan kolektif.’’


×