Pandemi Covid-19 belum berujung. Korona masih terus menyerang warga dunia. Di Indonesia pada Sabtu (14/11), kasus baru bertambah sebanyak 5.272. Bahkan, sejumlah negara Eropa menghadapi gelombang kedua dan kembali menerapkan lockdown.

Dalam konteks ini, selain soal penerapan protokol kesehatan, keberadaan vaksin dianggap sebagai hal penting. Vaksin bagaikan oase di tengah gurun gersang yang mampu menuntaskan dahaga seorang musafir yang menempuh perjalanan jauh.

Kabar terakhir soal vaksin, muncul ketika Pfizer, perusahaan asal AS yang bermitra dengan BioN Tech dari Jerman menyatakan, dari data awal, vaksin Covid-19 yang mereka kembangkan mampu melindungi lebih dari 90 persen orang dari gejala Covid-19. Pengujian dilakukan pada 43.500 orang. 

 

Meski demikian, diharapkan vaksin ini ataupun vaksin Covid-19 yang dikembangkan pihak lain tak dimonopoli oleh negara yang memiliki kekuatan finansial.

 

 

SHARE    

Perusahaan tersebut juga berencana mengajukan izin penggunaan dalam kedaruratan sehingga vaksin dapat digunakan untuk vaksinisasi akhir November ini. Uni Eropa pun sepakat membeli 300 juta dosis vaksin tersebut.

Tentu, kabar keberhasilan dalam uji coba ini menjadi harapan bagi banyak negara. Meski demikian, diharapkan vaksin ini ataupun vaksin Covid-19 yang dikembangkan pihak lain tak dimonopoli oleh negara yang memiliki kekuatan finansial.

Dalam penanganan pandemi Covid-19 dan vaksin ini, diharapkan adanya langkah multileral bersama. Dengan demikian, semua negara mendapatkan akses dan perlakuan setara dalam mengakses dan memperoleh vaksin.

Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya akses tersebut. Presiden mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan akses yang sama bagi semua negara untuk memperoleh vaksin Covid-19.

Ketersediaan dan kepastian akses vaksin, menurut Jokowi, menjadi salah satu tantangan terbesar PBB saat ini dalam menghadapi pandemi Covid-19. Apalagi, tahun ini cukup krusial bagi PBB yang genap berusia 75 tahun.

"Dalam jangka pendek, PBB harus berperan memenuhi akses terhadap obat-obatan dan vaksin bagi semua," ujar Presiden dalam pidato Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 ASEAN-PBB yang digelar secara virtual, Ahad (15/11).

 

Kita tentu mendesak negara yang memiliki kekuatan pengaruh dan finansial tak memonopoli dan menutup akses negara lainnya terhadap vaksin.

 

 

SHARE    

Dalam jangka panjang, menurut Presiden, PBB dan ASEAN dapat berkolaborasi memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan pandemi baru pada masa mendatang. Di antara negara ASEAN juga ada kerja sama dalam menangani pandemi ini.

Ini menjadi pengingat kembali atas sikap Sekjen PBB Antonio Guterres, pertengahan September lalu. Intinya, menurut dia, pandemi ini tak kenal batas negara maka vaksin yang ada nanti juga mestinya menjadi ‘barang publik’ global. Tersedia bagi semua.

Karena itu, kesepakatan dan solidaritas multilateral menjadi batu ujian dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Kita tentu mendesak negara yang memiliki kekuatan pengaruh dan finansial tak memonopoli dan menutup akses negara lainnya terhadap vaksin.

Meski kita juga tak menutup mata, kini setiap negara berjuang keras untuk memperoleh obat penangkal virus yang menginfeksi warganya. Mereka berlomba untuk memperoleh vaksin yang bisa menurunkan kasus infeksi berkurang atau bahkan menjadi nol.

Maka itu, PBB dan WHO, tentu memiliki peran penting dalam menguatkan kerja sama multilateral di tengah pandemi ini. Setiap negara juga harus memiliki kesadaran bahwa kebersamaan bakal lebih baik dalam menuntaskan masalah global ini.

Di sisi lain, selama menunggu vaksin, kedisiplinan setiap negara menerapkan protokol kesehatan dasar pada warganya, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, tentu akan membantu banyak dalam mengurangi kasus baru.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat