JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta penyelesaian masalah di Papua dan Papua Barat tak menggunakan pendekatan keamanan. Wapres menilai, masalah kesenjangan yang ada di Papua sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. Presiden Joko Widodo telah menunjuk Wapres sebagai Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan (TKTPK) di Papua dan Papua Barat. 

"Bagaimana supaya keamanan di Papua pendekatannya, pendekatan-pendekatan kesejahteraan dan SDM. Jadi, pendekatan keamanan itu tidak dikedepankan, tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua," ujar Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi saat video conference mengenai arahan Wapres dalam tim tersebut, Jumat (6/11).

Menurut Masduki, arahan itu disampaikan Wapres Ma'ruf kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai ketua harian TKTPK beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, kata dia, Wapres meminta rencana kerja, berikut waktu target tim terpadu Papua tersebut. Wapres menekankan, peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat Papua menjadi pendekatan utama.

Selain itu, Ma'ruf juga meminta pembangunan di Papua dilakukan dengan kerja kolaboratif. "Istilah Wapres jangan bekerja sendiri-sendiri. Jangan sama-sama kerja, tapi enggak kerja sama. Selama ini kan sama-sama kerja," kata Masduki.

Masduki mengatakan, koordinasi yang dijalankan antara kementerian dan lembaga (K/L) selama ini masih belum terpadu. Ketika K/L itu dilibatkan, mereka akan berebut membuat rancangan APBN supaya mendapat anggaran. Setelah dapat anggaran APBN, dikerjakan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi. Hal ini membuat kerja penyelesaian masalah tak kunjung rampung. "Itu yang wapres tak mau. Jadi, kerja kolaboratif itu dalam kerja koordinatif," kata dia. 

Dalam tim tersebut, Wapres Ma'ruf memimpin para menteri sebagai anggota dewan pengarah, yaitu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menko Bidang Perekonomian; Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi; Menteri Keuangan; Menteri Dalam Negeri; dan Kepala Staf Kepresidenan. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditunjuk sebagai ketua harian TKTPK. 

Terkait pendekatan keamanan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD, pada Rabu (21/10), justru merekomendasikan agar daerah di Papua yang belum terjangkau aparat pertahanan keamanan organik untuk dilengkapi. Menurut Mahfud, itu merupakan permintaan rakyat Papua berdasarkan hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta kasus kekerasan di Intan Jaya.

Mahfud menegaskan, rakyat Papua menginginkan kehadiran aparat keamanan di daerahnya untuk menjaga kondusivitas daerah tersebut. Sementara itu, pihak yang menginginkan aparat TNI-Polri ditarik dari Papua merupakan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB). "Jadi tak ada yang menolak kecuali KKB, KKSB. Kalau rakyatnya sendiri kan justru malah minta Agar ada perlindungan yang mengamankan mereka," kata Mahfud.

Dana desa 

Sementara itu, pada Kamis (5/11), Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, mengungkapkan, KKSB kerap mengancam kepala dan sekretaris desa saat mengetahui dana desa telah cair. Dana desa itu digunakan untuk membeli senjata dan amunisi. 

Dia mengaku, pemerintah daerah tak bisa mengontrol penyaluran dana desa. Itu karena dana desa ditransfer langsung ke kepala kampung ataupun sekretaris kampung. "Di perjalanan itu dijarah. 'Saya (penjarah) mau sekian', kalau tidak ya habis, karena mereka pegang senjata," kata Natalis. Natalis menerangkan, pengawasan dana desa dan penjualan senjata harus jadi tugas bersama pemerintah dan petugas keamanan.  

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Kolonel Czi IGN Suriastawa menyatakan, permintaan secara paksa dana desa oleh KKSB tersebut merupakan rahasia umum. Namun, kata dia, publik secara luas juga harus mengetahuinya. 

"Penyergapan tim Gakkum gabungan TNI-Polri beberapa waktu yang lalu di Kampung Jalai juga bermotif sama, yaitu permintaan dana desa," ungkap Suriastawa, kemarin.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat