Ilustrasi tim swab hunter melaksanakan tes covid-19. | ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
07 Nov 2020, 07:12 WIB

Tim Swab Hunter Diklaim Efektif di Surabaya

Tim Swab Hunter bertugas mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.

SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengeklaim, Tim Swab Hunter yang dibentuk sangat efektif dalam upaya mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Itu terlihat dari terus turunnya kasus penyebaran Covid-19 seiring dengan angka kesembuhan yang juga terus meningkat.

“Apalagi, pascalibur nasional dan cuti bersama beberapa waktu lalu, kita terjunkan Swab Hunter di kawasan perbatasan. Ini kita lakukan karena setelah libur nasional dan cuti bersama diharapkan tidak menambah banyaknya kasus di Surabaya,” kata Risma di Surabaya, Jumat (6/11).

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menambahkan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) terbaru per Jumat (6/11), jumlah tes swab sejak pertama kali kasus hingga hari ini mencapai 217.463 spesimen. Kemudian, untuk angka kesembuhan per Kamis (5/11) berjumlah 14.896 pasien sembuh. "Sementara untuk kasus aktifnya per kemarin tinggal 75 kasus,” ujar Febri.

Febri mengatakan, hingga Rabu (4/11) jumlah kelurahan yang terbebas dari Covid-19 mencapai 100 kelurahan. Tinggal 54 kelurahan yang masih terdapat kasus Covid-19. Pemkot Surabaya memang menggencarkan tes swab dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Febri mengatakan, massifnya tes swab yang dilakukan juga tak lepas dari keberadaan Tim Swab Hunter.

Terkait

"Apalagi Tim Swab Hunter ini setiap hari bergerak di seluruh kecamatan dan menyasar kepada orang-orang yang melanggar protokol kesehatan (Prokes)” kata Febri. Pada Rabu (4/11) kemarin, operasi Swab Hunter digelar di sembilan kecamatan yang berbatasan dengan daerah lain. Bagi pengendara yang hendak masuk Surabaya dan kedapatan melanggar protokol kesehatan, utamanya tidak memakai masker langsung dites swab di tempat.

“Jadi, tadi yang di-swab adalah warga yang melanggar protokol kesehatan atau tidak bermasker dan ada yang memang diundang oleh pihak kelurahan atau kecamatan karena mereka tinggal di wilayah perbatasan Surabaya,” kata Wakil Sekretaris Sayuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto.

Mantan Kasatpol PP Surabaya ini menegaskan, operasi tersebut digelar untuk memastikan tidak ada transmisi penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya. Di samping itu, operasi ini untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di kawasan perbatasan, utamanya setelah libur panjang. Irvan pun warga Kota Surabaya untuk tetap menjaga protokol kesehatan meskipun kasus Covid-19 mulai melandai.

photo
Petugas yang berpakaian lengkap sedang memeriksa hasil tes usap atau swab, di Medan, Sumatra Utara, Senin (2/11) - (EPA/DEDI SINUHAJI)

Hotel untuk isolasi pasien OTG

Rencana penggunaan hotel untuk tempat isolasi pasien orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 di Kota Bogor ditunda. Sebab, saat ini kapasitas tempat isolasi pasien OTG di PPSDM BNN Lido masih di bawah 50 persen.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan, hotel untuk tempat isolasi pasien OTG masih dijadikan alternatif jika terjadi kebutuhan tinggi. 

“Saat ini tempat isolasi di PPSDM BNN Lido tingkat pemanfaatannya masih sekitar 50 persen dari kapasitasnya. Sehingga, hotel isolasi masih menjadi alternatif apabila terjadi kebutuhan yang tinggi,” ujar Dedie kepada Republika.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Dedie memaparkan, hingga Senin (2/11) baru terisi 36 persen tempat tidur atau bed di PPSDM BNN Lido, yakni sekitar 36  tempat tidur dari 100 tempat tidur yang tersedia.

“Angka kan dinamis ya, tapi berdasarkan data khusus untuk yang diisolasi di BNN Lido, sudah terisi 36 persen atau 36 pasien,” ujar dia.

Sementara itu, lanjut Dedie, secara umum dari 404 bed khusus pasien Covid-19 yang tersedia di Rumah Sakit (RS) rujukan, hingga Senin (2/11) sudah terisi 299 bed. Jika dipersentasekan, yakni mencapai 56,7 persen. Namun, dari 229 kasus Covid-19 tersebut tidak seluruhnya berasal dari Kota Bogor.

Sekitar 52 persen atau 119 orang di antaranya merupakan warga Kota Bogor, 91 orang warga Kabupaten Bogor, dan 19 orang lainnya berasal dari kota lain. Meski demikian, Dedie menegaskan, rencana penggunaan hotel sebagai tempat isolasi pasien OTG hanya ditunda. Bukan berarti tidak jadi sama sekali.

“Pengggunaan hotel jadi tempat isolasi pasien Covid-19 tanpa gejala nantinya menyesuaikan kondisi di lapangan,” kata dia.

 
Pengggunaan hotel jadi tempat isolasi pasien Covid-19 tanpa gejala nantinya menyesuaikan kondisi di lapangan.
DEDIE A RACHIM, Wakil Wali Kota Bogor
 

Jika ke depan terdapat situasi darurat terkait Covid-19, hotel untuk isolasi pasien OTG bisa diperlukan. Misalnya, kondisi pasien yang fluktuatif dan ketersediaan tempat tidur secara keseluruhan. Jika sudah mendekati batas kapasitas, kata Dedie, baru hotel tersebut akan diajukan ke pemerintahan pusat. Termasuk pengajuan anggaran kegiatannya.

“Tetap dipersiapkan bila diperlukan akan diajukan ulang. Prinsipnya siap bila benar-benar diperlukan,” kata Dedie.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan rapat lanjutan mengenai skema pembiayaan hotel isolasi pasien OTG bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Dari hasil tersebut, BPKP meminta Pemkot Bogor untuk memperbaiki rencana biaya untuk hotel. Alasannya, karena pihak hotel juga diminta untuk mengeluarkan minimum charge selama tiga bulan.

"Itu yang dijadikan dasar untuk kita menyusun RAB-nya (rencana anggaran belanja). Itu saja yang dikoreksi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah yang mewakili Pemkot Bogor pada rapat tersebut.

Namun, Syarifah menegaskan, tidak ada perubahan soal hotel yang sudah dipilih. Meskipun, memang ada perubahan dalam RAB yang harus mencantumkan minimum charge tersebut.

 

Sumber : Shabrina Zakaria


×