JAKARTA – Presiden Joko Widodo mendukung TNI melakukan transformasi penguatan organisasi. Transformasi organisasi TNI ini perlu dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis, dinamika ancaman, dan perkembangan teknologi militer.

“Sebagai panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, saya menaruh harapan besar dan selalu mendukung transformasi penguatan TNI,” kata Jokowi saat memperingati HUT ke-75 TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/10). Ia mengatakan, sejak awal reformasi, TNI telah melakukan berbagai transformasi organisasi baik dalam menghadapi perubahan ancaman dan juga perkembangan teknologi militer yang berbasis teknologi.

Bahkan, kata dia, dalam lima tahun terakhir ini TNI juga telah melakukan transformasi organisasi dengan membentuk satuan organisasi tempur baru. Seperti Divisi III Kostrad, Komando Operasi III AU, Armada III AL, dan Pasukan Marinir III.

“Telah kita bentuk kekuatan gabungan TNI terutama tiga komando gabungan wilayah pertahanan dan tiga skadron AU, dan Satuan Siber TNI,” ujar dia. Jokowi mengatakan, pembentukan satuan organisasi baru ini dilakukan untuk memperkuat peran TNI dalam menjalankan tugasnya. 

Presiden Jokowi memimpin peringatan HUT ke-75 TNI yang diselenggarakan secara virtual di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/10). Perayaan HUT TNI ini dihadiri oleh tamu undangan terbatas, seperti Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Juga tampak hadir Kepala Staf Angkatan Darat TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Fadjar Prasetyo.  

Dalam peringatan itu, presiden juga menyampaikan apresiasi kepada para prajurit TNI yang selalu siap memenuhi panggilan tugas di berbagai daerah dan mengawal Pancasila, NKRI, serta UUD 1945. Ia juga memberikan apresiasinya terhadap peran aktif anggota TNI yang terlibat dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.

Dalam peringatan HUT TNI kemarin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerima kejutan dari Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis. Idham berkunjung ke Subden Merdeka Barat Denma Mabes TNI, Jakarta Pusat, untuk mengucapkan secara dan menyerahkan kue ulang tahun yang bertuliskan "Dirgahayu TNI". 

Panglima TNI mengaku sangat terharu dengan kejutan tersebut. Ia menilai hal itu sebagai bentuk perhatian dan sinergitas TNI-Polri. Panglima TNI juga mendapat laporan, kejutan pada hari jadi TNI ini tidak saja diberikan kepada Panglima TNI, tetapi juga diberikan kepada seluruh jajaran TNI mulai Sabang sampai Merauke dari satuan terkecil seperti Koramil.

“Saya yakin bahwa sinergi TNI-Polri adalah kebutuhan bagi Bangsa Indonesia untuk menjaga utuhnya wilayah NKRI,” ujar Hadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/10).

Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz memberikan kejutan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, pada Hari Ulang Tahun ke-75 TNI di Subden Merdeka Barat Denma Mabes TNI, Jakarta Pusat, Senin (5/10). - ( Dok Puspen TNI)

SHARE    

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen TNI Mohamad Hasan mengatakan, semua komponen bangsa harus bersinergi dalam memajukan bangsa. "Semuanya harus bersinergi bagaimana memajukan bangsa ini. Seluruh kekuatan bangsa ini, baik TNI, Polri, maupun seluruh masyarakat harus bersatu," kata Danjen Kopassus usai mengikuti upacara HUT Ke-75 TNI secara virtual yang bertema "Sinergi untuk Negeri" di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Senin. Meski dipusatkan di Istana Negara, perayaan HUT TNI diikuti seluruh jajaran dari Sabang sampai Merauke. 

Kekerasan

Sementara, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan atau melibatkan anggota TNI meningkat dalam setahun terakhir. Selama periode Oktober 2019 dan September 2020, Kontras mencatat ada 76 peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan atau melibatkan anggota TNI.

"Angka ini meningkat dari sebelumnya ketika ulang tahun TNI yang ke 74 ada 58 peristiwa," kata peneliti Kontras, Rivanlee Anandar, Ahad (4/10). 

Tindak kekerasan tersebut berupa penembakan, intimidasi, penyiksaan, konflik agraria, perusakan. Kemudian bentrokan dengan anggota polisi, tindakan tidak manuasiawi, kekerasan seksual, dan pembubaran paksa. Angka ini tersebar pada 19 Provinsi. Aktor kekerasan paling dominan dalam tubuh TNI adalah TNI AD yakni 64 peristiwa, disusul TNI AL sebanyak 11 peristiwa dan TNI AU 1 peristiwa. 

"Kami mencatat 100 orang korban luka-luka, 43 orang tewas, 4 orang ditangkap, dan 8 lainnya (tidak ada bekas fisik, misalnya diintimidasi)," ungkap Rivanlee.  Adapun 13 dari seluruh korban adalah anggota Polri  yakni 10 luka-luka dan 3 tewas. "Idealnya, kuasa yang besar dibarengi dengan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang baik, namun hal tersebut belum kami temukan ada dalam tubuh TNI, " tuturnya. 

Sejumlah anggota TNI menampilkan atraksi marching band saat peringatan HUT Ke-75 TNI di Makodam XIV/Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (5/10). - (ARNAS PADDA/ANTARA FOTO)

SHARE    

Besarnya angka kekerasan oleh TNI tidak dibarengi dengan proses reformasi peradilan militer menuju mekanisme pertanggungjawaban tentara yang melanggar HAM pada pengadilan umum.

"Kami menemukan bahwa mayoritas tentara yang melakukan tindak pidana non-pidana militer masih diadili di Pengadilan Militer, yakni 27 kasus kekerasan dan kekerasan seksual yang mendapat putusan di tingkat pengadilan militer satu tahun kebelakang, meskipun UU TNI sudah menyatakan bahwa pelanggaran pidana oleh tentara seharusnya diadili di pengadilan umum, " ujarnya. 

Oleh karenanya, Kontras meminta Panglima TNI melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal di tubuh TNI, serta memastikan adanya proses hukum yang akuntabel terhadap seluruh anggota TNI yang melakukan pelanggaran HAM. Termasuk kepada atasan baik yang memberikan instruksi ataupun melakukan pembiaran terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bawahannya.

"Demi menjamin supremasi sipil, pelibatan TNI pada ranah di luar pertahanan negara harus dilakukan secara terbatas dan hanya melalui kerangka OMSP sebagaimana diatur dalam UU TNI, " ujarnya.

TGPF Intan Jaya

Salah satu kasus kekerasan terkini yang jadi kekerasan adalah pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani yang gugur dibunuh di Distrik Hipadipa, Intan Jaya beberapa waktu lalu, Pihak TNI dan kelompok separatis saling tuding soal siapa yang melakukan pembunuhan. 

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, tim gabungan pencari fakta (TGPF) Intan Jaya yang telah dibentuk hanya akan bekerja untuk kasus yang terjadi pada 16-20 September. Mahfud mengatakan, tim itu bukan pro justisia karena proses hukum tetap berjalan di kepolisian hingga pelakunya dibawa ke pengadilan.

"Sementara ini (TGPF) akan cari informasi-informasi lain di luar itu, fakta-fakta lain yang tidak pro justisia, tetapi kalau nanti ada yang bernilai hukum, itu nanti akan disalurkan ke Polri," ujar Mahfud usai menggelar rapat perdana TGPF Intan Jaya di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (5/10).

Rentetan penyerangan terjadi di Distrik Hipadipa, Intan Jaya, sepanjang September. Sebanyak empat orang meninggal, yaitu dua anggota TNI, Serka Sahlan dan Pratu Dwi Akbar Utomo. Kemudian, Pendeta Yeremia Zanambani dan tukang ojek bernama Badawi.

Polisi menyebut penyerang adalah kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB). Pada Jumat (2/10), Menteri Mahfud MD membentuk TGPF untuk mengungkap kejadian tersebut. 

Pendeta Yeremia Zanambi - (Istimewa)

SHARE    

Mahfud mengatakan, TGPF Intan Jaya akan mencari fakta yang lebih komprehensif lagi yang tidak hanya terkait dengan pasal-pasal hukum semata. Hasil kerja tim ini nantinya berupa rekomendasi langkah apa saja yang harus dilakukan pemerintah agar rakyat tenang.

"Tapi nanti ada masalah gelologis, agama, politis, dan sebagainya. Tim ini bertekad mengatakan, 'inilah temuan kami, kalau Anda punya informasi lain silakan juga'. Toh kita sama-sama mencari kebenaran. Tunjukan kalau ada informasi lain bedanya apa, buktinya apa, faktanya apa," kata Mahfud.

TGPF Intan Jaya akan bekerja dalam waktu dua pekan ke depan. Menurut Mahfud, jangka waktu tersebut ditentukan karena ingin tim bekerja cepat dan penyelidikan tidak terlalu melebar ke hal-hal lainnya. Pihak-pihak yang hendak ditanya dan didatangi juga diklaim sudah teridentifikasi.

"Jadi, sudah bisa diidentifikasi siapa yang harus ditanya, siapa yang harus didatangi, itu dalam dua pekan cukup. Karena ini tentang pro justisia, proses hukumnya berjalan sendiri dan bisa lama, berulang-ulang. Kalau ini kan enggak, menjadi fakta-fakta lain di luar prosedur hukum yang perlu mereka hadapi," kata dia.

Ketua Tim Investigasi Lapangan TGPF Intan Jaya Benny Mamoto mengatakan, sejak surat keputusan (SK) pembentukan TGPF terbit, dia beserta tim langsung menyusun rencana kegiatan pengumpulan data dan informasi lapangan. Dia beserta tim akan bergerak sesegera mungkin agar lekas terlaksana. "Kami ingin membuat terang peristiwa ini. Itu kuncinya. Kami ingin membuat terang peristiwa ini dari kesimpangsiuran informasi yang beredar saat ini," kata dia.

Menurut Benny, timnya nanti akan menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan temuan-temuan yang ada di lapangan. Ujungnya, kata dia, akan berupa rekomendasi agar masalah serupa tak kembali terjadi di kemudian hari.

Dia juga berharap hasilnya nanti akan dapat membuat masyarakat setempat dapat hidup tenang dan damai. "Sekali lagi, akses informasi kami buka ketika rekan-rekan media mempunyai informasi yang bermanfaat untuk sesegera mungkin masalah ini tuntas," kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat