BEOGRAD -- Uni Eropa (UE) telah menyuarakan keprihatinan dan penyesalan yang serius atas komitmen Serbia untuk memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem. UE mengharapkan calon anggota bloknya seperti Serbia untuk menyelaraskan dengan posisi kebijakan luar negeri mereka.

"Dalam konteks ini, setiap langkah diplomatik yang dapat mempertanyakan posisi bersama Uni Eropa di Yerusalem adalah masalah yang sangat memprihatinkan dan disesali," kata juru bicara urusan luar negeri UE, Peter Stano, dikutip dari Aljazirah. 

Serbia telah memutuskan mengikuti jejak Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Komitmen ini diberikan setelah Amerika Serikat (AS) memediasi normalisasi Serbia dan Kosovo. 

Presiden Serbia Aleksandar Vucic, dan Perdana Menteri Kosovo Avdullah Hoti telah, akan bertemu di Brussel untuk putaran kedua perundingan tatap muka yang ditengahi UE. Pertemuan ini untuk menyelesaikan dua dekade perselisihan setelah bentrok dalam perang. 

Pemindahan kedutaan besar Israel ke Yerusalem adalah langkah yang dipicu pengakuan AS atas wilayah itu sebagai ibu kota Israel beberapa waktu lalu. Kebijakan Presiden Donald Trump tersebut memicu protes warga Palestina yang juga mengklaim bahwa ibu kota masa depan mereka adalah Yerusalem Timur.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu diapit dua penasihat senior AS, Robert OBrien (kiri) dan Jared Kushner (kanan). - (EPA-EFE/DEBBIE HILL )

SHARE    

Langkah pengakuan sepihak AS tersebut dikecam banyak negara karena dinilai mengesampingkan bangsa Palestina dan menyalahi resolusi PBB. Merujuk berbagai resolusi PBB, status Yerusalem seharusnya dirundingkan Israel dan Palestina.

Belakangan, bebera negara mengambil langkah serupa AS. Selain Serbia dan Kosovo, Presiden Malawi Lazarus Chakwera juga menyatakan berencana membuka kantor perwakilan diplomatik untuk Israel di Yerusalem. Detail mengenai hal tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.

Chakwera, yang baru saja dilantik pada awal Juli lalu, mengumumkan serangkaian reformasi yang akan mencakup peningkatan kementerian luar negeri dan jaringan kedutaan besarnya di seluruh dunia. "Reformasi juga akan mencakup peninjauan kembali kehadiran diplomatik kami, termasuk tekad kami untuk memiliki misi diplomatik baru di Lagos, Nigeria dan Yerusalem, Israel. Saya akan berbagi lebih detail tentang ini dalam waktu dekat," katanya, dikutip laman Times of Israel pada Ahad (6/9).

Sejauh ini, Malawi, negara yang berpopulasi 21 juta orang dengan mayoritas penduduknya beragama Kristen, tidak memiliki kedutaan besar di Israel. Duta besar non-residen Israel untuk Malawi, Oded Joseph, berbasis di Nairobi, Kenya. Jika Chakwera memenuhi janjinya, Malawi akan menjadi negara Afrika pertama yang mendirikan kantor diplomatik di Yerusalem.

Warga Palestina memandang Masjid al-Aqsha. (ilustrasi) - (Maya Alleruzzo/AP)

SHARE    

Chakwera dikenal sebagai tokoh yang mendukung negara Yahudi. Dia terakhir kali mengunjungi Israel tahun lalu. Pada Februari lalu  Presiden Uganda Yoweri Museveni mengatakan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa dia akan melihat kemungkinan pembukaan kedutaan besar di Yerusalem. Tampil bersama Museveni pada konferensi pers di Entebbe, Netanyahu menyarankan bahwa Israel akan membuka kedutaan di Kampala jika Uganda membuka kedutaan di Yerusalem.

Permukiman baru di Tepi Barat

Perkembangan lain di Israel menyebutkan, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz tengah berupaya menyetujui pembangunan 5.000 unit permukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat. Hal itu diharapkan dapat disetujui pekan ini. 

Menurut laporan televisi Israel Channel 12, Gantz ingin mengadakan sidang dengan Dewan Perencanaan Tinggi pekan ini. Mereka bakal membahas tentang persetujuan rencana pembangunan permukiman baru. 

Laporan Israeli TV Channel 12 tidak mengutip sumber-sumber. Namun ia menginformasikan bahwa rencana pembangunan 5.000 unit rumah itu muncul sekitar enam bulan setelah adanya penangguhan kegiatan konstruksi di Tepi Barat. 

Channel 12 meyakini Gantz menggunakan manuver ini untuk mempermalukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sementara Netanyahu menangguhkan rencana aneksasi Tepi Barat demi normalisasi dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang tercapai 13 Agustus lalu.

Masa jabatan perdana menteri dibagi bergantian antara Netanyahu sebagai pemimpin Likud Party dan Gantz selaku ketua Blue and White Party. Netanyahu terlebih dulu menempati posisi perdana menteri. 

Namun saat ini sebagian masyarakat Israel mendesaknya mundur. Hal itu terkait dugaan keterlibatan Netanyahu dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat