Presiden Joko Widodo diminta mengeluarkan perpres terkait standardisasi gaji dan tunjangan bagi guru honorer.

Pemerintah belum berniat merevisi UU Pemilu maupun UU Pilkada.

Mendagri menginstruksikan pengetatan prokes di gereja, tempat perbelanjaan, dan tempat wisata lokal.

MK kembali menegaskan pentingnya evaluasi oleh pembentuk undang-undang dalam penjadwalan pemilu.

Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi anggaran.

Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah menjelaskan, pemerintah dan DPR yang menentukan model pemilu serentak dari berbagai aspek pertimbangan.

Pemerintah ngotot lembaga pengawas PDP di bawah Kominfo.

Pusat persemaian bibit demi memperbaiki kerusakan lingkungan di lokasi pertambangan dan kebun sawit.

Pemerintah masih fokus pada vaksinasi kelompok berbasis risiko.

JPPR memandang perlu perbaikan yang serius terhadap website KPU-Bawaslu.