JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rabu (6/7/2022) resmi melantik Mayor Jenderal (Mayjen) TNI (Purn) Achmad Marzuki menjadi penjabat (pj) gubernur Aceh. Pelantikan dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

"Sebagai bentuk penghormatan atas keistimewaan dan kekhususan Provinsi Aceh, maka saya memilih pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan penjabat gubernur Aceh dilakukan di Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh," ujar Tito dalam sambutannya yang disiarkan daring.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Katahati Institute, Perludem, dan ICW menyoroti keputusan ditunjuknya Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Provinsi Aceh. Keputusan tersebut dinilai menunjukkan bahwa latar belakang militer masih dijadikan pertimbangan untuk mengisi jabatan sipil.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) menyaksikan Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki menandatangi berita acara pada prosesi pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh di ruang rapat paripurna DPRA, Banda Aceh, Aceh, Rabu (6/7/2022). - (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

SHARE    

Untuk diketahui, Achmad Marzuki merupakan prajurit TNI yang pernah menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda pada 2020-2021 dan saat ini telah berstatus sebagai purnawirawan prajurit TNI AD. Dia juga sempat menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas.

"Hal ini merupakan langkah yang tidak tepat sebab tidak berdasarkan pada prinsip merit sistem yang menghendaki penempatan posisi pada jabatan publik yang harus diisi berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerjanya," kata Staf Divisi Hukum Kontras, Adelita Kasih, Rabu (6/7).

Adelita mengatakan, dalam prosesnya, nama Achmad Marzuki menjadi satu dari tiga nama calon penjabat yang diusulkan DPR Aceh ke Kemendagri. Disamping itu, Kemendagri juga lebih memilih nama Mayjen Achmad Marzuki, sebagai Pj Gubernur Aceh tanpa memperhatikan aspek politis dan historis yang panjang.

Dia menyebut, hal Ini tentunya melukai hati masyarakat Aceh. Mengingat sejarah panjang konflik dan pelanggaran HAM serta sejumlah korban yang belum terpenuhi haknya, terutama hak atas pemulihan harusnya menjadi pertimbangan.

"Wakil rakyat Aceh dan Kemendagri tidak mempertimbangkan aspek historis konflik di Aceh. Dua tahun setengah bukanlah waktu yang singkat, namun dalam kepemimpinan transisinya ada sejumlah pekerjaan rumah dalam upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM, termasuk pendekatan humanis," ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan mengatakan, Achmad Marzuki telah mengundurkan diri dan pensiun dini dari TNI. Diketahui, jabatan terakhir Achmad Marzuki adalah staf ahli mendagri bidang hukum dan kesatuan bangsa.

"Jadi adanya anggapan Pak Achmad Marzuki itu masih menjabat sebagai anggota TNI aktif itu sama sekali tidak benar. Beliau sudah tidak lagi sebagai anggota TNI aktif, dan sekarang menduduki jabatan Staf Ahli Menteri di Kemendagri," ujar Benni dalam siaran persnya, Selasa (5/7) malam. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat