JAKARTA -- Bisnis ritel disebut mulai membaik seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Penjualan meningkat karena masyarakat mulai berbelanja sejak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilonggarkan pada Juli. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey menilai, konsumsi masyarakat mulai terlihat karena pemerintah pun telah menggelontorkan sejumlah program bantuan tunai. "Uang bergerak di masyarakat, akhirnya tingkatkan konsumsi walau belum signifikan," kata Roy kepada Republika, Kamis (3/9). 

Ia menyebutkan, saat ada beberapa ritel yang omzet penjualannya telah naik di kisaran lima hingga enam persen dibandingkan saat awal  terjadinya pandemi Covid-19. Bahkan, kata dia, ada yang penjualannya meningkat 10 persen. 

Menurut dia, peningkatan tersebut sejalan dengan rencana pemerintah yang menginginkan agar penanganan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi berjalan beriringan. Agar ekonomi bisa kembali tumbuh, ia menyarankan pemerintah agar konsumsi masyarakat terus ditingkatkan. 

"Protokol kesehatan tetap harus kita jalankan secara disiplin. Tapi, ekonomi harus tetap dibangkitkan dan dilindungi, misal peritel seperti kami ini diharapkan tidak dibatasi," kata Roy. 

Roy menambahkan, konsumsi rumah tangga memegang peranan penting terhadap perekonomian. Ketika tingkat konsumsi rumah tangga melemah pada kuartal II 2020, ekonomi Indonesia pun tumbuh negatif hingga 5,32 persen. 

Kendati demikian, Roy menyebut kondisi perekonomian saat ini cenderung membaik jika berkaca dari geliat di sektor ritel. "Tapi, belum bisa dikatakan pulih. Baru membaik," katanya. 

Peningkatan penjualan turut dirasakan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Menurut Ketua Umum Hippindo Budiharjo Iduansjah, ada peningkatan penjualan di pusat perbelanjaan pada Agustus. 

"Pada Agustus kemarin, ada kenaikan (penjualan) sekitar 20 persen dibandingkan Juli," kata Budiharjo lewat pesan singkat, kemarin.  

BPS pada pertengahan Agustus menyampaikan, aktivitas masyarakat di sejumlah tempat keramaian mulai meningkat pada Juli 2020. Bahkan, BPS mencatat aktivitas di tempat belanja kebutuhan sehari-hari mendekati keadaan normal atau sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

BPS mengumpulkan data dari Google Analytic untuk melihat mobilitas masyarakat di enam tempat sepanjang periode Maret-Juli 2020. BPS kemudian menjadikan data mobilitas pada periode 3 Januari-6 Februari 2020 sebagai pembanding.

Mobilitas penduduk di tempat belanja pada Maret atau saat kasus Covid-19 pertama kali terungkap di Indonesia tercatat sebesar 3,5 persen di bawah normal. Sementara, saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai diterapkan pada April, mobilitas merosot menjadi 21,1 persen di bawah normal.

Adapun pada Juli, aktivitas di tempat belanja berangsur pulih, yakni hanya 2,6 persen di bawah kondisi normal. Peningkatan aktivitas juga terjadi di tempat perdagangan ritel dan rekreasi, taman, tempat transit, dan tempat kerja. 

Pemerintah belakangan gencar mengeluarkan stimulus ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Terbaru, pemerintah memberikan subsidi upah sebesar Rp 2,4 juta kepada pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta per bulan. 

Kepala BPS Suhariyanto pada Selasa (1/9) mengatakan, pelemahan daya beli masyarakat masih terjadi. Hal tersebut tecermin dari indeks harga konsumen (IHK) yang mengalami deflasi selama dua bulan berturut-turut, yaitu Juli deflasi 0,10 persen dan Agustus deflasi 0,05 persen. 

Penyebab utama melemahnya daya beli adalah pandemi Covid-19 yang telah menekan pendapatan masyarakat dan mengurangi permintaan atas barang konsumsi. Lesunya daya beli juga tecermin dari inflasi inti dari tahun ke tahun (yoy) yang saat ini tercatat 2,03 persen atau lebih rendah dari rata-rata sebelumnya. 

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, deflasi yang terjadi pada Juli dan Agustus tidak hanya dikarenakan rendahnya daya beli masyarakat. Kebijakan pemerintah turut andil memberikan dampak terhadap deflasi.

Salah satu kebijakan yang disebutkan Yusuf adalah penggratisan maupun potongan harga tarif listrik pada beberapa kelompok masyarakat. Efeknya, inflasi untuk subkelompok harga yang diatur pemerintah (administered price) ikut rendah. "Kondisi ini juga berkontribusi pada deflasi," kata Yusuf saat dihubungi Republika, Kamis (3/9).

Kendati demikian, Yusuf menilai penurunan daya beli menjadi faktor yang lebih dominan pada deflasi. Karena daya beli berkurang, permintaan pun berkurang yang otomatis menyebabkan harga barang-barang juga ikutan turun. Khususnya untuk produk-produk bahan makanan yang sifatnya tidak tahan lama.

Dengan beragam bantuan yang telah dan akan digelontorkan pemerintah, Yusuf memprediksi akan terjadi inflasi pada kuartal IV. "Hanya saja, kenaikan inflasi tidak akan terlalu signifikan," tuturnya.

 

Hanya saja, kenaikan inflasi tidak akan terlalu signifikan.

 

 

SHARE    

Yusuf menekankan, menjaga daya beli masyarakat harus menjadi prioritas pemerintah. Apabila daya beli terus merosot, salah satu dampak signifikan yang akan terjadi adalah tidak maksimalnya penyerapan produksi industri lokal.

Padahal, menurut data Purchasing Managers’ Index (PMI) pada Agustus, kondisi output industri mulai menunjukkan perbaikan dengan indeks yang berada di level 50,3. Artinya, industri sudah memasuki masa ekspansi.

Kekhawatiran Yusuf bukan tanpa sebab. Ia menyebutkan, penyebaran kasus Covid-19 yang masih meningkat sampai saat ini akan menyebabkan masyarakat kembali membatasi aktivitas secara sukarela. "Jika terjadi, di sinilah potensi tidak optimalnya serapan produksi industri di dalam negeri bisa terjadi," tuturnya.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doddy Budi Waluyo menjelaskan, deflasi yang terjadi pada dua bulan berturut-turut menggambarkan permintaan masyarakat yang memang masih lemah di tengah tekanan ekonomi akibat Covid-19. Apabila krisis sudah diatasi dan konsumsi mulai naik, ia meyakini, inflasi akan kembali terjadi.

Doddy mengatakan, keyakinan itu juga disampaikan para pedagang eceran. Berdasarkan survei BI, mereka optimistis harga barang-barang sudah mulai naik pada September dan Oktober hingga awal 2021. Banyak faktor yang mendasari keyakinan tersebut. Di antaranya, permasalahan suplai akibat musim hujan pada bulan ini dan bulan depan yang mengakibatkan kenaikan harga.

Selain itu, terdapat hari raya keagamaan pada Desember yang akan mendorong permintaan dan berefek pada kenaikan harga. "Ini yang mendasari, inflasi akan terjadi pada paruh kedua tahun ini," ucapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (2/9). 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat