JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) per Rabu (26/8), mencapai Rp 192,53 triliun. Angka ini baru sekitar 27,7 persen dari pagu anggaran yang disiapkan, yaitu Rp 695,2 triliun dan naik sekitar dua basis poin dibandingkan realisasi dua pekan lalu.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Adi Budiarso menjelaskan, realisasi PEN menunjukkan upaya pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 dari berbagai bidang, termasuk kesehatan dan ekonomi.

"Ini menunjukkan langkah kita harus kerja sama terus untuk memastikan kecepatan, akurat dan akuntabel (penanganan pandemi)," katanya dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (31/8).

Adi memastikan, pelaksanaan program-program PEN akan terus dipantau oleh pemerintah. BKF Kemenkeu yang bertindak sebagai perumus kebijakan rutin memonitor realisasi anggaran per 10 hari bersama jajaran eselon satu Kemenkeu dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam menjalani program PEN, Adi mengakui, ada dua kendala yang menyebabkan realisasinya berjalan lambat. Pertama, kebijakan harus dilakukan secara cepat, tapi tetap harus akuntabel.

Salah satunya, Adi menjelaskan, untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19, pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan (perppu) yang kemudian diresmikan ke undang-undang (UU). "Itu dalam setahun, kita selesaikan dalam waktu sangat cepat," ujarnya.

Pekerja Usaha Kecil Menengah (UKM) menyelesaikan pembuatan masker di Pusat Industri Kreatif, Jakarta, Rabu (26/8). - (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

SHARE    

Implementasi UU pun tidak bisa diaplikasikan secara langsung. Adi menuturkan, masih dibutuhkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sementara APBN juga butuh daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan instrumen lain. Semua harus dilakukan dengan cepat yang bahkan membutuhkan intervensi langsung dari Presiden Joko Widodo.

Tantangan kedua, implementasi membutuhkan data dengan cepat. Adi mencontohkan, pelaksanaan bantuan subsidi kerja Rp 2,4 juta untuk pegawai yang memiliki gaji maksimal Rp 5 juta per bulan. Realisasinya dibutuhkan data dari BPJS Ketenagakerjaan yang harus diverifikasi dalam jangka waktu pendek.

 

Jangan target kita tidak resesi pada kuartal III. Targetnya, sampai September, benahi virus, sehingga kuartal III biarkan minus.

FAISAL BASRI, Ekonom Senior

 

SHARE    

Program PEN salah satunya bertujuan memulihkan kembali aktivitas ekonomi yang tercatat kontraksi pada kuartal II 2020. Bahkan, pemerintah juga sudah memperkirakan resesi akan terjadi dengan adanya kontraksi kembali pada kuartal III tahun ini. 

Ekonom senior, Faisal Basri, memperkirakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 berada pada zona negatif, yaitu kisaran minus tiga persen. Artinya, Indonesia akan mengalami resesi, mengingat ekonomi pada kuartal II sudah kontraksi 5,32 persen.

Meski demikian, Faisal menekankan, pemerintah tidak perlu takut dan terlalu fokus menghindari resesi. Pemerintah sebaiknya tetap memprioritaskan penanganan penyebaran Covid-19. "Jangan target kita tidak resesi pada kuartal III. Targetnya, sampai September, benahi virus, sehingga kuartal III biarkan minus," katanya.

Apabila pemerintah hanya fokus untuk menghindari resesi periode Juli sampai September, Faisal khawatir penyebaran virus terus meningkat. Dampaknya, Indonesia masuk dalam resesi berbentuk W atau W-shaped. Dalam situasi ini, ekonomi pulih dengan cepat, tapi jatuh ke periode kontraksi kembali dengan cepat juga.

Faisal menuturkan, pemulihan W-shaped justru lebih berbahaya bagi ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut telah dialami Iran yang kini sudah memasuki gelombang penyebaran Covid-19 ketiga.

Faisal menyampaikan, pola pemulihan seperti itu justru dapat memicu merosotnya kepercayaan investor ke pemerintah. "Buat apa kita mengambil risiko huruf W begitu," ucapnya.

Faisal menyebutkan, tidak semua negara di dunia mengutamakan ekonomi. Ia menyebutkan, Selandia Baru, Finlandia, Singapura, Malaysia, dan Thailand kini sudah membuka aktivitas perekonomian setelah dianggap mampu mengendalikan Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, faktor-faktor risiko yang berpotensi menyebabkan ekonomi pada kuartal III mengalami kontraksi masih terasa nyata. "Pergerakan (indikator ekonomi) belum terlihat sangat solid, meskipun ada beberapa yang positif," ujarnya.

Sri memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 berada pada rentang nol persen hingga negatif dua persen (yoy). 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat