SURABAYA -- Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menyatakan, ada belasan kader partai yang mendaftar koordinator Program Keluarga Harapan (PKH). Dia menyebut, kader partai yang mendaftar bukan pengurus, melainkan anggota.

“Yang daftar kemarin cuma 15 kalau nggak salah. Yang daftar bukan pengurus, tapi anggota. Kalau anggota nggak masalah kan,” ujar Untari saat dikonfirmasi Republika, Kamis (6/8).

Tata cara rekrutmen SDM PKH telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Nomor 1 tahun/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan.

Pada pasal 10 huruf i terkait larangan, dinyatakan bahwa ‘SDM PKH dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti pengurus dan/atau anggota partai politik, menjadi juru kampanye, melakukan kampanye, mendaftar menjadi calon anggota legislatif pusat ataupun daerah, mendaftar menjadi calon anggota DPD, mendaftar menjadi calon pada pilkada, pemilihan kepala desa dan sebutan lainnya’.

Menteri Sosial Juliari Batubara sebelumnya juga memastikan, semua SDM atau pengurus yang akan menjalankan PKH akan diseleksi. Dia menjamin, tidak akan ada kader dari partai politik manapun menjadi pengurus PKH.

Untari mengaku belum mengetahui apakah dari 15 kader partai yang mendaftar, ada yang lolos menjadi koordinator PKH Kemensos atau tidak. Karena yang dibutuhkan hanya enam orang, untuk enam daerah di Jatim. 15 kader partai yang mendaftar, kata dia, masih harus bersaing dengan pendaftar lainnya.

Terkait banyaknya pihak yang mengkritisi instruksi DPP PDIP agar kadernya di daerah mendaftar menjadi koordinator PKH, Untari enggan mengambil pusing. PDIP, kata dia, hanya ingin berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Jadi ya sama-sama ya, karena ini program pemerintah. Masa sih nggak boleh PDIP daftar. Kalau partai lain mau kasih instruksi ya kasih aja instruksi. Kita juga nggak ngelarang partai lain untuk mendaftar,” kata Untari.

Surat berkop DPP PDIP yang ditujukan kepada DPC PDIP perihal instruksi mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator tingkat kabupaten/kota PKH tahun 2020 sebelumnya beredar di publik. Surat tersebut bersifat rahasia dan ditandatangani Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyatakan, instruksi tersebut hal yang wajar. Sebab, kata dia, kader PDIP sudah mempunyai talenta untuk mengurus keluarga miskin. “Jadi kalau ada instruksi itu tidak ada persoalan karena itu diumumkan secara umum untuk rekrutmen itu. Rekrutmen itu kan nanti tetap dites,” kata Rudyatmo saat dihubungi Republika.

Sejumlah kader Partai PDI Perjuangan melakukan aksi unjuk rasa dengan mengibarkan bendera di halaman Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (26/6).  - (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

SHARE    

Wali Kota Solo ini berharap kader-kader PDIP yang ikut masuk ke tim pendamping PKH harus mempunyai talenta. Rudyatmo mempersilakan kader PDIP di Solo yang mau ikut mendaftar sebagai SDM PKH. “Selama ini tidak banyak, tetapi ada kader-kader PDIP yang ikut menjadi pendamping PKH,” ujar dia.

Sekretaris DPC PDIP Solo, Teguh Prakosa, mengatakan, DPC belum menerima surat instruksi tersebut dari DPP PDIP. Namun, kata dia, Ketua DPC telah bertemu dan menerima arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hal tersebut. “Pas forum resmi nanti Pak Ketua DPC menyampaikan. PKH itu kita mendukung dan kita juga menjadi anggotanya di situ,” ujar Teguh.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Solo, Tamso, mengatakan, sampai saat ini belum ada surat dari Kemensos terkait rekrutmen SDM PKH. Nantinya, jika ada perintah dari Kemensos, maka Dinsos akan segera menindaklanjuti.

“Syarat-syaratnya nanti kami lihat regulasinya, petunjuk teknisnya, kami pelajari baru kami lakukan. Saat ini belum ada surat dari Kemensos,” kata Tamso.

Tamso mengeklaim tidak mengetahui apakah tahun-tahun sebelumnya ada kader partai yang menjadi SDM PKH. Sebab, dia baru menjabat sebagai Kepala Dinsos pada Januari 2020.

Dinsos Provinsi Jawa Tengah menegaskan, perekrutan petugas pendamping PKH Kemensos menjadi kewenangan kabupaten/kota. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, mengatakan, Dinsos Jateng tidak melakukan seleksi kecuali menginformasikan kepada dinsos kabupaten/kota perihal rekruitmen SDM untuk program PKH Kemensos tersebut. “Karena kita memang tidak punya wilayah dan penduduk. Yang punya kabupaten/kota,” ujar dia.

Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto yang dikonfirmasi terpisah menyatakan belum bisa memberikan komentar lebih banyak terkait dengan adanya surat DPP PDIP tersebut. “Saya belum membaca surat DPP tersebut,” ujar Bambang melalui pesan WhatsApp.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat