JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meminta maaf kepada Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonsia (PGRI) soal kisruh Program Organisasi Penggerak (POP). Ia juga meminta sejumlah organisasi yang telah lolos seleksi POP untuk mendanai secara mandiri program mereka.

"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna," kata Nadiem, dalam lansiran video resmi dari Kemendikbud, Selasa (28/7).

Ia menjelaskan, niat awal dari program ini adalah bermitra dengan para penggerak pendidikan untuk selanjutnya menemukan inovasi yang dipelajari oleh pemerintah. Tujuan akhirnya adalah agar program yang tepat bisa diterapkan dalam skala nasional. 

Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi masukan dari pihak NU, Muhammadiyah, dan PGRI mengenai program organisasi penggerak. Nadiem mengungkapkan, ketiga organisasi ini telah berjasa di dunia pendidikan bahkan jauh sebelum negara ini berdiri. 

Oleh karena itu, ia berharap partisipasi semua pihak dalam mimpi menciptakan pendidikan berkualitas di Indonesia. "Kami di Kemendikbud siap mendengar siap belajar," kata Nadiem menegaskan.

Dalam keterangannya kemarin, Nadiem menegaskan bahwa sementara ini POP ditunda sembari dievaluasi secara mendalam. “Minggu lalu saya memutuskan melakukan penundaan sementara dan evaluasi lanjutan, namun polemik serta kebingungan masih terjadi di masyarakat,” ujarnya.

Di antara polemik tersebut, terkait lolosnya dua lembaga filantropi keluarga konglomerat di Indonesia, Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna. Pihak Tanoto Foundation sebelumnya menyatakan mengikuti program ini dengan dana mandiri. Artinya, mereka tak menerima sama sekali dana Rp 20 miliar bagi organisasi yang lolos pada Kategori Gajah dalam POP.

Sedangkan Yayasan Putera Sampoerna memilih skema patungan alias matching fund. Artinya, selain dengan dana mandiri, Yayasan Putera Sampoerna juga masih mendapatkan dana APBN. Agaknya hal ini yang disoroti Nadiem dalam lansiran pers kemarin.

"Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut. Dengan demikian, harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada  organisasi yang lebih membutuhkan,” kata Nadiem.

Kemendikbud merencanakan anggaran Rp 567 miliar per tahun untuk membiayai POP.  Besar bantuan dana POP Kemendikbud dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan jumlah satuan pendidikan yang disasar. Kategori Gajah dengan sasaran lebih dari 100 satuan pendidikan dan memperoleh bantuan maksimal Rp 20 miliar per tahun. 

Sebanyak 29 organisasi lolos kategori ini. Lembaga filantropi Dompet Dhuafa, LP Ma'arif NU masuk dalam kategori ini dengan program pelatihan guru SD. Yang juga masuk dalam kategori ini adalah Yayasan Putera Sampoerna dan Yayasan Bhakti Tanoto dengan program SD dan SMP. LP Ma'arif NU dan PGRI kemudian menarik diri dari program ini.

Sementara Kategori Macan, dengan sasaran 21 sampai dengan 100 satuan pendidikan dan memperoleh bantuan maksimal Rp 5 miliar per tahun. Sebanyak 42 organisasi masuk kategori ini, termasuk Persyarikatan Muhammadiyah dengan program pelatihan guru SMP meski kemudian menarik diri.  Terakhir, Kategori Kijang, dengan sasaran lima sampai dengan 20 satuan pendidikan dan memperoleh bantuan maksimal Rp 1 miliar per tahun. Sebanyak 113 organisasi lolos dalam kategori ini. 

Ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU, KH Arifin Junaidi menyatakan, ketimbang minta maaf, yang lebih penting dilakukan Kemendikbud adalah memperbaiki masalah yang ada di program tersebut. 

"Tidak ada yang perlu dimaafkan dari Mas Nadiem itu. Kalau kepada kami, yang penting itu kalau memang Mas Nadiem menyadari kesalahannya, segera lakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya. Itu lebih penting dari sekadar minta maaf," kata Arifin, dihubungi Republika, Selasa (28/7).

Soal pendanaan mandiri Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna, Arifin menilai lebih baik tidak usah bergabung di POP jika menggunakan dana sendiri. "Saya sudah minta, kalau memang Tanoto menggunakan dana sendiri, bahkan dibilang dari yang (Kategori) Gajah itu, ya dikeluarkan saja dari daftar itu. Yang daftar ke situ yang mau mengajukan dana hibah dari POP kok. Kalau pakai dana sendiri ya ngapain?" kata Arifin.

Selain itu, menurut dia, program yang terdapat dari organisasi yang lolos POP terlalu bervariasi sehingga tidak jelas tujuan akhirnya. Arifin menilai, Kemendikbud harus memperjelas program apa yang mau diperoleh dari POP ini. Sebab, lanjut dia, jika tujuan akhir program secara umum tidak jelas, pihaknya bingung bagaimana melaksanakan program nantinya.

Lebih lanjut, Arifin berharap organisasi yang lolos ke dalam POP ini haruslah kredibel. "Sesuai namanya, yang benar-benar bisa menggerakkan. Jadi jangan organisasi tidak jelas," kata dia. 

Sedangkan Direktur Komunikasi Tanoto Foundation, Haviez Gautama mengatakan kesertaan mereka dalam POP sebagai bentuk komitmen dukungan bagi pemerintah. Haviez mengatakan, Tanoto Foundation telah menyiapkan nilai investasi lebih dari Rp 50 miliar untuk periode dua tahun (2020-2022).

"Sejak semula, Tanoto Foundation di dalam aplikasi untuk mendukung POP telah memilih skema pembiayaan mandiri di dalam pelaksanaannya," kata Haviez, Senin (27/7). Tanoto Foundation akan bekerja untuk mengembangkan kapasitas tenaga pengajar di 260 sekolah penggerak rintisan di empat kabupaten yakni Kampar, Muaro Jambi, Tegal, dan Kutai Barat.

Anggaran fleksibel

Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih membutuhkan persetujuan anggaran dari DPR untuk bisa berjalan. Terkait hal ini, anggota dewan mewacanakan alokasi anggaran program tersebut lebih fleksibel. 

"Agar POP tetap diteruskan dan alokasi anggarannya dibuat lebih fleksibel sesuai kriteria tertentu," ujar anggota Komisi X dari Fraksi Gerindra  DPR Ali Zamroni dalam pesan singkatnya kepada Republika, Senin (27/7). Dengan skema anggaran fleksibel, biasanya DPR menyetujui anggaran sesuai detail kegiatan dan peruntukannya yang dilampirkan. Hal ini berbeda dengan anggaran tetap yang ditetapkan bagi program secara keseluruhan.

Ali Zamroni jugaa meminta agar badan independen SMERU yang melakukan seleksi kepada organisasi dalam POP tersebut bersikap transparan mengenai proses dan hasil seleksi terhadap organisasi yang lolos dalam POP. “Kami apresiasi SMERU telah melakukan evaluasi dan sebaiknya hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta untuk perbaikan ke depannya. Organisasi yang tak lolos, harus diberitahu kenapa tidak lolos, apa sebabnya, kekurangannya apa, " kata Ali Zamroni.

Ia juga menyatakan, di masa Pandemi seperti saat ini sangat disayangkan kemendikbud mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh dalam hal ini POP Kemendikbud. Terlebih ada tiga organisasi Besar yang telah menyatakan mengundurkan diri dalam program organisasi penggerak yaitu NU, Muhammadiyah dan PGRI.  "Yang kita telah ketahui betapa ketiga organisasi ini berkontribusi membangun dunia pendidikan di indonesia sejak lama dan informasi bahwa tidak Lolosnya Beberapa organisasi yang sudah layak seperti Muslimat NU, Aisyiyah, IGNU, dan lainnya," ujar dia.

Sebelumnya, anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menegaskan bahwa anggaran untuk POP belum ditetapkan. "Itu pagunya untuk 2021 tapi seleksinya dilakukan sekarang dan pembahasan baru soal pendahuluan. Jadi kita belum menetapkan pagu definitifnya nanti sesudah nota keuangan," ujar politikus PKS tersebut, saat dihubungi Republika. 

Sementara, Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Tety Sulastri mengatakan pihaknya akan tetap menjalankan program-program terlepas cair tidaknya pendanaan POP. FGII merupakan salah satu organisasi yang lolos POP. Tiga proposal FGII lolos dengan rincian dalam kategori Kijang dua proposal, dan Macan satu proposal.

"Kalaupun tidak didanai pemerintah, bahwa apa yang dirancang oleh Pak Nadiem itu tetap kami jalankan sebisanya kita. Karena kan kita punya jaringan," kata Tety pada Republika, Selasa (28/7).

Tety menjelaskan, banyak program FGII yang dilakukan untuk guru-guru di daerah terdepan, terpencil, tertinggal. "Walaupun terseok-seok. Sebelumnya kita tidak punya biaya, ketika pemerintah membuka peluang itu ya kami mencoba mengambil. Jadi kami tetap maju walaupun keputusannya nanti seperti apa," kata dia.

Ia juga meyakini, seleksi POP sudah dijalankan secara transparan. “Kita semuanya online. Jadi kita tidak ada tatap muka, hanya telepon-teleponan. Kalau misalnya yang selalu disampaikan tidak transparan, saya kurang nyaman, orang-orang yang ngomong itu ikuti portalnya tidak?" kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat