SERANG -- Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang, Banten, disebut jeblok hingga Juni 2020. Dari target pendapatan Rp 2,431 miliar pada tahun ini, Dishub Kota Serang baru menerima Rp 258 juta hingga Juli 2020 alias baru sekira 10 persen.

Wali Kota Serang, Syafrudin, menyebut, realisasi pendapatan Dishub Kota Serang bahkan menjadi yang terendah dibandingkan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Untuk itu, pihaknya telah meminta tindakan audit inspektorat kepada dishub untuk mendalami kemungkinan adanya kebocoran pendapatan.

"Realisasi terendah, jeblok itu dishub. Dari target Rp 2,431, realisasinya baru Rp 258 juta, jadi masih jauh. Memang dishub sudah kita evaluasi khusus," kata Syafrudin seusai rapat evaluasi anggaran Juni 2020 di Aula Setda Kota Serang, Senin (20/7).

Pendapatan Dishub Kota Serang sejak 2019 memang tidak memberikan hasil yang memuaskan. Syafrudin menyebut, pencapaian tahun lalu hanya 35 persen dari target. "Itu ketika tidak ada Covid-19, kalau ada temuan, pasti kami beri sanksi," ucapnya.

Dia menjelaskan, jajaran dishub menyampaikan beragam alasan terkait jebloknya pendapatan retribusi, bahkan hingga masa pandemi Covid-19. Meski begitu, menurut Syafrudin, seharusnya dishub bisa memaksimalkan potensi pendapatan retribusi, seperti parkir yang sangat potensial. Dia mengatakan, alasan titik parkir yang berkurang, yang disampaikan pejabat dishub, juga tidak tepat. 

"Target Rp 100 juta per bulan juga sebenarnya itu kecil. Karena ada titik parkir Royal, Ponogoro, itu saja bisa Rp 22 juta sampai Rp 33 juta, jadi dua tahun ini kurang bagus, kemarin 35 persen sekarang baru 10 persen," kata Syafrudin.

Sekretaris Dishub Kota Serang, Hardi Purnama, melanjutkan, jebloknya pendapatan retribusi di dinasnya dipicu beragam faktor. Kendala berkurangnya titik parkir, dia menambahkan, terjadi karena ditutupnya objek wisata yang selama ini menjadi kantong pendapatan retribusi parkir. Hal itu menjadi alasan jebloknya pendapatan dishub.

"Adanya pengurangan titik parkir dari 147 titik sekarang di SK (surat keputusan) Pak Wali jadi 74 titik karena ada pengurangan titik parkir yang ada di jalan provinsi dan nasional," katanya menjelaskan.

Sepinya kawasan penunjang wisata (KPW) karena ditutupnya objek wisata, seperti Situs Banten Lama, juga menjadi pemicu berkurangnya pendapatan dishub. Hadir mengatakan, retribusi dari sektor angkutan trayek juga tidak memberikan hasil maksimal karena keengganan para pemilik angkutan untuk membayar retribusi. Para sopir atau pemilik angkot, dia menjelaskan, keberatan untuk membayar retribusi yang teknis pembayarannya harus melalui bank.

"Pembayaran retribusi trayek itu kan sekarang tidak manual lagi, tapi langsung ke bank. Jadi, alasannya mereka antrenya lama. Sehingga, pinta untuk membayar kolektif dari dishub," kata Hardi.

Pada sisa beberapa bulan ke depan, Hardi menuturkan, berupaya untuk menggenjot pendapatan melalui retribusi. Dia menargetkan, jika pun tidak mencapai 100 persen target, minimal terealisasi 75 hingga 80 persen. "Saran wali kota juga diharapkan untuk mengadakan rapat internal untuk menggenjot pendapatan dari lima jenis retribusi di dishub," ucap Hardi. 

 

Saran wali kota juga diharapkan untuk mengadakan rapat internal untuk menggenjot pendapatan dari lima jenis retribusi di dishub

HARDI PURNAMA, Sekretaris Dishub Kota Serang

 

SHARE    

Bus gratis

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kembali meninjau kepadatan penumpang KRL Commuter Line di Stasiun Bogor dan melihat efektivitas bus bantuan yang disediakan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemprov DKI Jakarta secara gratis. Bima merencanakan, bus bantuan itu ke depannya dikenakan tarif. Hanya saja, tarif yang dibebankan ke penumpang tidak jauh dengan tiket KRL. “Tidak mungkin semuanya gratis, sudah ada survei juga. Jadi, warga bersedia membayar tiket bus," kata Bima di Stasiun Bogor, Senin.

Bus bantuan tak dapat diberlakukan permanen secara gratis. Oleh karena itu, Bima menyebut, telah membahas tarif bus dengan Kemenhub, yang tarifnya segera diimplementasikan. Bima menyatakan, bus berbayar menjadi solusi utama untuk mengurai kepadatan penumpang. Pasalnya, rangkaian KRL masih dibatasi sebanyak 73 penumpang atau 45 persen dari kapasitas. "Selama belum memungkinkan ditambah penumpang di dalam gerbong, maka bus berbayar ini jadi solusi," ungkapnya.

Bima menjelaskan, kali ini pemerintah hanya menyediakan 77 bus gratis untuk mengurai kepadatan penumpang KRL. Jumlah itu, berkurang 73 bus dari Senin sebelumnya yang mencapai 150 bus. “Bus (gratis) ini pekan lalu disiapkan 150 unit, tapi setengahnya tidak terpakai. Makanya, sekarang dikurangi dan sangat cukup 77 bus,” ujar Bima.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat