JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengajak masyarakat internasional untuk terus bersatu menolak rencana aneksasi Israel di wilayah Tepi Barat, Palestina. Jika hanya diam dan tak melakukan penolakan, rencana aneksasi Israel seolah-olah akan menjadi sah di mata hukum internasional. 

Seruan tersebut disampaikan Retno dalam webinar internasional bertajuk "Stop Israel's Imperialism" yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Kamis (16/7). Webinar tersebut turut dihadiri Penasihat Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Habbasy, Wali Kota Hebron Tayseer Abu Sneineh, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun, dan Kepala Dewan Cendekiawan Palestina di Luar Negeri Nawaf Takruri.

"Ini (penolakan terhadap aneksasi--Red) harus terus kita lanjutkan. Persatuan di antara kita harus diperkuat untuk terus mendukung Palestina," kata Retno.

Retno menambahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui beberapa organnya, seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan Dewan HAM serta Mahkamah Pengadilan Internasional harus bisa bertindak mempertahankan tatanan dan norma internasional yang telah dibangun secara susah payah sejak berakhirnya Perang Dunia ke-2. 

Hal yang diperlukan saat ini adalah besarnya kemauan politik masyarakat internasional untuk menjalankan semua resolusi PBB dan parameter internasional secara konsisten. Ini pula yang akan terus Indonesia lakukan bersama masyarakat internasional. 

Menlu RI Retno Marsudi. - (AP/Sakchai Lalit)

SHARE    

Retno mengaku masih ingat betul saat pertama kali diumumkannya rencana Israel menganeksasi Tepi Barat. Indonesia, kata Retno, termasuk negara pertama yang secara tegas menyampaikan penolakan terhadap rencana tersebut. Retno pun langsung menulis surat kepada lebih dari 40 menteri luar negeri negara kunci, yaitu kepada negara anggota Dewan Keamanan PBB, negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Sekjen PBB, Presiden Sidang Umum PBB, Ketua Kelompok G77, Presiden Gerakan Non Blok, dan Sekjen Liga Arab.

"Isi surat saya tersebut mengajak seluruh masyarakat internasional untuk menolak rencana aneksasi tersebut yang ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional," ujarnya.

Menurut Retno, hampir semua negara merespons positif ajakan dalam surat tersebut. Di antaranya Menlu RRT, Rusia, Jepang, Afrika Selatan, Vietnam, Mesir, Yordania, Prancis, Brunei Darussalam, Malaysia, Tunisia, Arab Saudi, dan sekjen PBB. Indonesia juga terus menggalang dukungan internasional. Bersama Tunisia dan Afrika Selatan, Indonesia menggagas pertemuan tingkat menteri Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina pada Juni lalu. 

Menlu menegaskan, jika rencana aneksasi diteruskan oleh Israel, akan menciptakan preseden buruk bagi tatanan internasional. Nantinya, aneksasi Tepi Barat oleh Israel akan menjadi contoh dan legitimasi bagi negara-negara kuat yang ingin mencaplok wilayah negara lain pada masa depan.

Israel awalnya berencana memulai langkah aneksasi Tepi Barat pada awal Juni. Namun, rencana tersebut diputuskan ditunda. Retno mengingatkan, walau aneksasi formal tidak batal dilakukan, bukan berarti agenda aneksasi tersebut hilang dari rencana Israel.

"Saya yakin penundaan (aneksasi) ini terjadi karena adanya tekanan internasional terhadap Israel. Oleh karena itu, kita harus perkuat dukungan untuk Palestina. Dunia harus bersatu mewujudkan konsep solusi dua negara," kata dia.

Retno dalam kesempatan tersebut juga mengajak semua pihak memberikan perhatian khusus bagi Palestina dalam menghadapi pandemi Covid-19. Apalagi, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) tengah mengalami krisis finansial. Krisis finansial tersebut akan sangat mengganggu pemberian bantuan kemanusiaan bagi 5,5 juta pengungsi Palestina. 

Warga Israel mewarnai tanda menolak aneksasi Tepi Barat di Tel Aviv, 3 Juli lalu. - (AP/Oded Balilty)

SHARE    

Retno menambahkan, Indonesia pun telah menyampaikan komitmen bantuan, baik kepada Pemerintah Palestina maupun kepada UNRWA masing-masing sebesar 1 juta dolar AS dan 500 ribu dolar AS melalui Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Selain kontribusi itu, Indonesia sejak lebih dari satu dekade lalu memberikan bantuan pengembangan kapasitas. 

Indonesia telah melaksanakan sebanyak 170 jenis pelatihan kepada lebih dari 2.000 masyarakat Palestina dalam berbagai macam bidang, misalnya pertanian, diplomatik, kesehatan pariwisata, pemberdayaan perempuan, perindustrian, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan.

Terkait dengan kemandirian ekonomi, Indonesia telah mengeluarkan kebijakan bebas pajak bagi dua produk unggulan Palestina, yaitu kurma dan buah zaitun. 

Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi saat membuka webinar menyampaikan, Indonesia selalu berada di belakang Palestina. "Sikap Indonesia bukan hal baru untuk Palestina, setelah Israel berencana melakukan aneksasi di Palestina, kami mengutuk apa yang sudah Israel lakukan kepada Palestina," kata dia. 

Ia mengatakan, Palestina menjadi salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena itu, saat ini menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk membantu kemerdekaan Palestina. Apalagi, Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. "Indonesia sekarang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, ini adalah kesempatan emas untuk mengambil sikap terkait ini," ujarnya. 

Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menyampaikan, Israel yang merencanakan aneksasi formal kepada Palestina itu melanggar HAM dan menimbulkan kekacauan baru di wilayah tersebut. Rencana aneksasi Israel adalah wujud imperialisme. "Rencana aneksasi Israel itu juga akan merusak segala upaya yang dilakukan semua pihak untuk mencari jalan keluar terkait masalah ini," katanya.

MUI mengajak semua pihak, khususnya negara-negara mayoritas Muslim ataupun organisasi, seperti Organisasi Kerja Sama Islam, untuk bekerja sama dan menyatukan suara. Pertemuan melalui webinar ini, menurut dia, salah satu langkah MUI mencari jalan paling memungkinkan dilakukan untuk menghadapi imperialisme Israel. 

Guru Besar Sejarah Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Azyumardi Azra menyampaikan, konflik antara Israel dan Palestina bisa terselesaikan jika negara-negara Arab bersatu. Permasalahannya, kata dia, di tingkat internal Palestina pun terpecah belah, yakni antara kelompok Fatah dan Hamas. "Selama kedua pihak belum betul-betul bersatu, maka susah. Kedua kelompok ini hanya mainan dari Israel," ucapnya.

Oleh karena itu, ia menilai Indonesia perlu memainkan peran yang lebih besar sebagai pencipta perdamaian. Menurut dia, Indonesia memiliki cukup banyak orang ataupun organisasi yang bisa memainkan peran tersebut. "Pemerintah harus memfasilitasi mereka dengan cara-cara tertentu agar membawa pihak-pihak yang bertikai itu ke meja perundingan," ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat