PADANG -- Rencana pemerintah pusat meniadakan seleksi CPNS 2020 membuat pemerintah daerah harus memutar otak memenuhi kebutuhan terhadap aparatur sipil negara (ASN). Daerah-daerah menyatakan masih sangat kekurangan tenaga guru dan kesehatan. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatra Barat Abdul Gafar mengaku tidak mempersoalkan keputusan pemerintah pusat meniadakan seleksi CPNS pada tahun ini. Abdul menyebut, pihaknya akan mengakali kekurangan ASN dengan penyesuaian organisasi dan tugas kepegawaian dengan jumlah pegawai yang masih ada.

"Jadi, nanti tenaga yang ada kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita sesuaikan juga peraturan daerah (perda) yang berlaku," kata Abdul kepada Republika, Kamis (9/7).

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) meniadakan seleksi CPNS 2020 karena ingin berfokus menuntaskan proses seleksi CPNS 2019. Sebab, proses seleksi tertunda akibat adanya pandemi Covid-19. 

Abdul mengaku memahami alasan tersebut. Kendati demikian, ia tak menampik bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar masih kekurangan jumlah ASN untuk penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Selama ini, kekurangan ASN diakali dengan penyesuaian keorganisasian dan pemanfaatan teknologi informasi (TI). 

Ia menambahkan, pelayanan masyarakat untuk sejumlah sektor memang bisa berjalan dengan memanfaatkan fasilitas TI. Namun, pelayanan kesehatan dan pendidikan tidak dapat digantikan dengan TI.  "Rata-rata tiap tahun ada 600 ASN pensiun di Sumbar. Kalau disebut kurang, tentu saja ASN yang ada sekarang itu kurang," ujar Abdul.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Al Fikri berharap pemerintah pusat tetap mengadakan seleksi CPNS periode 2020-2021. Adib menyebut, Sumbar masih sangat kekurangan ASN tenaga guru.

"Kita luar biasa kurangnya jumlah guru ASN. Kekurangan guru di kita ada sekitar 3.000 orang," kata Adib. 

Adib menjelaskan, pada tahun ini ada sebanyak 700 orang guru di Sumbar yang pensiun. Sementara, guru baru ASN pada tahun ini hanya sekitar 400 guru. Ia menyatakan kurang setuju apabila kekurangan tenaga guru diakali dengan cara merekrut tenaga guru kontrak. Sebab, merekrut tenaga guru kontrak berpotensi menimbulkan persoalan baru.

"Kalau merekrut pegawai kontrak, siapa yang membiayai? Sementara, guru PNS terus berkurang. Kami mohon pemerintah pusat pertimbangkan lagi untuk buka seleksi CPNS 2020-2021," ujar Adib.

 

Kita luar biasa kurangnya jumlah guru ASN. Kekurangan guru di kita ada sekitar 3.000 orang.

 

 

SHARE    

Adib menyebut, Sumbar membutuhkan tenaga guru ASN yang sesuai dengan standar kualifikasi. Terlebih, saat ini pemerintah sudah meniadakan sekolah unggul dan tidak unggul. Menurut dia, kebijakan tersebut harus disertai dengan pemerataan kualitas guru atau tenaga pengajar di semua sekolah.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pemda akan mengoptimalkan pegawai yang ada walaupun jumlah ASN akan berkurang seiring adanya pegawai yang pensiun. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Iyus Permana mengatakan, kekosongan pegawai bisa dibantu pekerjaannya oleh pegawai lainnya. Jika yang kosong merupakan posisi jabatan, bisa diisi dengan ASN lainnya. 

“Kalau yang punya jabatan segera diisi oleh ASN lagi, yang kurang nanti pelaksana, tapi bisa dibantu oleh THL (tenaga harian lepas) juga,” kata Iyus. 

Ia menuturkan, pihaknya juga tidak membuka rekrutmen untuk tenaga honorer pada saat ini. Keterbatasan anggaran menjadi alasan pemda harus bisa lebih efisien dan mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada.

Iyus mengakui, Pemkab Purwakarta kekurangan ASN di sejumlah dinas karena kerterbatasan kuota dalam penerimaan setiap tahunnya. Dengan demikian, banyak pegawai yang statusnya honorer yang direkrut agar pelayanan tetap berjalan. Dalam bidang pendidikan, guru yang berstatus ASN juga masih kurang karena banyak yang pensiun.

“Kalau dilihat yang pensiun di guru saja per bulan kurang lebih 20 orang, maka per tahun bisa 240 orang yang pensiun,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah daerah mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Meski demikian, pelayanan publik dan pembangunan harus tetap dijalankan dengan optimal demi kepentingan masyarakat.

Angkat honorer

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kembali mengingatkan pemerintah untuk mengangkat 34 ribu guru honorer K2 yang lulus ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sejak Februari 2019, para guru honorer ini belum juga mendapat SK, padahal sudah dinyatakan lulus. 

Dua guru SMA Negeri 1 Kabila mengawasi siswa yang melakukan ujian semester secara luar jaringan (luring) di rumah di Poowo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, beberapa waktu lalu. - (Adiwinata Solihin/ANTARAFOTO)

SHARE    

"PGRI berjuang sekali untuk teman-teman PPPK segera mendapatkan SK sehingga mereka semakin bahagia dan semakin profesional dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," kata Wasekjen PB PGRI Dudung Abdul Qadir kepada Republika, Kamis. 

Ia mengatakan, guru-guru honorer K2 sudah mengajar tahunan, bahkan hingga belasan tahun. Usia mereka tidak masuk ke dalam syarat seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sehingga guru-guru ini berharap banyak dengan seleksi PPPK. 

Namun, bahkan setelah dinyatakan lulus hingga kini mereka masih belum juga diangkat. "Jadi, kami berharap pemerintah segera memberikan angin segar kepada sahabat-sahabat yang sudah dinyatakan lulus PPPK pada 2019 kemarin," kata Dudung menambahkan. 

Menurut dia, kondisi pandemi saat ini bisa jadi memengaruhi semua proses perekrutan, termasuk CPNS dan juga PPPK. Walaupun begitu, Dudung menilai pemerintah juga harus bekerja sama dan berpikir secara serius persoalan pengelolaan guru di Indonesia.

Guru dan murid melakukan simulasi pengajaran normal baru di ruang kelas yang diberi sekat pembatas transparan, MTs Al-Maarif, Ponpes Panggung, Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (18/6/2020). Simulasi pengajaran dengan protokol kesehatan itu bertujuan mempersiapkan ustad/ustadzah dan santri dalam menghadapi proses pembelajaran mengaji di lingkungan ponpes dengan konsep normal baru di masa pandemi Covid-19 - (Destyan Sujarwoko/ANTARA FOTO)

SHARE    

Kemarin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo memaparkan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Dari paparan Tjahjo di depan mahasiswa Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN) itu, disebutkan pelaksana administrasi memiliki persentase ASN tertinggi, yaitu 39 persen atau 1.675.981 orang dari total 4.286.918 ASN di Indonesia per 30 Juni 2019.

Sementara, guru sebanyak 1.517.654 orang atau persentasenya 35 persen, tenaga kesehatan 310.370 orang, dan teknis 322.846 orang. Kalau digabungkan, persentasenya menjadi 15 persen serta tenaga struktural 460.067 orang atau persentasenya 11 persen.

Jika dilihat dari jenis kelamin, komposisi ASN lebih banyak perempuan (51,29 persen), sedangkan ASN berjenis kelamin laki-laki di Indonesia jumlahnya 48,71 persen. Persebaran ASN di Indonesia lebih banyak di pemerintah daerah (77,4 persen) dari ASN di pemerintah pusat (22,6 persen).

Sementara itu, tingkat pendidikan ASN di Indonesia terbanyak adalah lulusan sarjana (2.291.695 orang), tetapi lebih dari separuhnya berprofesi sebagai guru. Lebih lanjut, lulusan SMA ada sebanyak 821.875 orang, lulusan diploma 3 sebanyak 415.736 orang, lulusan pascasarjana (S-2) sebanyak 400.491 orang, lulusan diploma 2 sebanyak 155.772 orang, lulusan diploma 4 sebanyak 59.716 orang, lulusan SMP sebanyak 50.631 orang, lulusan diploma 1 sebanyak 41.331 orang, lulusan SD 27.637 orang, dan lulusan doktoral (S-3) sebanyak 22.034 orang.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat