JAKARTA -- Pihak Istana Kepresidenan kembali bersuara mengenai isu reshuffle atau perombakan kabinet yang sempat diangkat sendiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet paripurna Juni lalu. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan, para menteri dan kepala lembaga langsung menunjukkan perbaikan kinerja tak lama setelah Presiden Jokowi menyampaikan ancamannya soal reshuffle.

Berkaca dari perbaikan kinerja ini, Pratikno menilai bahwa isu reshuffle  kini menjadi tak relevan. Menurutnya, sepanjang kinerja para menteri tetap bagus dan bisa terus diperbaiki, Presiden Jokowi tidak akan melakukan reshuffle .

"Dalam waktu singkat kita melihat progres. Antara lain, serapan anggaran yang meningkat dan program mulai berjalan. Jadi, kalau progresnya bagus ngapaian direshuffle? Dengan progres yang bagus ini, isu reshuffle tidak relevan, sejauh bagus terus," tutur Pratikno di kantornya, Senin (6/7).

Pratikno berharap, kinerja para menteri terus membaik, terutama terkait implementasi program pemulihan ekonomi dan pengendalian Covid-19 serta serapan anggaran yang terus digenjot. "Tentu saja kalau bagus terus, nggak relevan lagi reshuffle . Jadi, jangan ribut lagi reshuffle  berjalan bagus. Kita fokus untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan dan ekonomi," tegas Mensesneg.

Presiden, ujar Pratikno, sejak awal Februari 2020 lalu sudah menempatkan penanganan kesehatan Covid-19 menjadi prioritas. Di samping itu, permasalahan ekonomi yang menjadi dampak ikutan dari Covid-19 juga ikut ditangani. Hal ini menuntut seluruh menteri dan kepala lembaga yang berperan sebagai pembantu presiden harus bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan masalah yang ada.

"Nah, memang ya karena permasalahan mungkin juga karena kantor yang kemudian sempat, apa, tidak sepenuhnya optimal waktu transisi awal itu, jadi Pak Presiden merasa bahwa mestinya lembaga-lembaga pemerintahan, terutama sekali kabinet, bisa bekerja lebih maksimal dengan kinerja yang lebih baik," ujarnya.

Kondisi inilah yang menurut Pratikno membuat Presiden Jokowi akhirnya menegur para menteri dan kepala lembaga dalam sidang kabinet paripurna Juni lalu. Teguran terutama berkaitan dengan permasalahan ekonomi, termasuk bantuan sosial yang harus segera disalurkan dengan optimal.

"Juga, program pemerintah yang membantu belanja masyarakat, meningkatkan daya beli harus segera dipercepat, serapan anggaran harus ditingkatkan. Itulah beliau berikan teguran keras pada sidang kabinet paripurna yang lalu," kata dia.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi mengangkat kembali wacana reshuffle . Ancaman ditujukan kepada menteri-menteri yang dianggap tidak bisa bekerja cepat dan extraordinary dalam penanganan pandemi Covid-19.

Penanganan yang dimaksud tak hanya dari aspek kesehatan, tapi juga kaitannya dalam perekonomian dan penyaluran bantuan sosial. Pernyataan Jokowi soal perombakan kabinet ini disampaikan dalam sambutan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6) lalu.

Bungkam

Sementara, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menggelar pertemuan di kediaman Prabowo bungkam saat ditanya soal perombakan Kabinet Indonesia Maju. Keduanya yang juga ketua umum partai politik ini enggan membalas pertanyaan wartawan saat ditanya soal isu perombakan kabinet.

Baik Airlangga Hartarto yang merupakan ketua umum Partai Golkar, maupun Prabowo yang ketua umum Gerindra hanya melempar senyum soal wacana reshuffle  kabinet. Keduanya hanya melambaikan tangan ke awak media yang melemparkan pertanyaan soal ancaman Presiden Jokowi ini.

Airlangga menegaskan, ia dan Prabowo fokus dalam kerjanya dalam Kabinet Indonesia Maju. Khususnya, dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Partai Golkar dan Gerindra sama-sama di pemerintah, sama-sama di Kabinet Indonesia Maju. Tentunya, dalam situasi pandemi Covid-19 menjadi penting stabilitas politik," ujar Airlangga.

Sementara, Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebut, partai harus menerima bila menterinya terkena reshuffle . Partai juga harus menyiapkan kader sebaik mungkin menyiapkan bila kadernya dibutuhkan Jokowi.

"Harusnya parpol lain menyahuti. Bila ada parpol yang jatah menterinya dikurangi, ya parpol harus terima," kata Siti, Ahad (5/7).

Siti menilai, teguran Jokowi kepada jajaran menterinya pada rapat kabinet lalu masih berpotensi berujung pada reshuffle kabinet. Perombakan kabinet menjadi suatu keniscayaan jika melihat kecenderungan orang nomor satu di pemerintahan itu yang ingin memenuhi harapan masyarakat.

"Jokowi sudah tahu rakyat tidak puas pada pemerintah. Rakyat bahkan sedang mempertanyakan apa kerja pemerintah sekarang ini sudah periode kedua, jadi Presiden tidak perlu pakewuh (sungkan)," tegas Siti.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat