LONDON -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mendesak Israel agar tak mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. Dia bahkan menyatakan tak akan mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang dicaploknya jika hal itu dilakukan secara unilateral.  

Hal itu disampaikan Johnson melalui sebuah opini yang diterbitkan surat kabar Israel, Yediot Aharonot, pada Rabu (1/7). Dalam tulisannya, Johnson menyebut dirinya sebagai “teman Israel”. Ia mengacu pada pengalamannya bekerja di Kibbutz, sebuah komunitas kolektif di Israel yang berfokus di bidang agrikultur.  

“Inggris selalu berdiri di samping Israel dan haknya untuk hidup sebagaimana bangsa lainnya dalam perdamaian dan keamanan. Komitmen kami terhadap keamanan Israel tidak akan tergoyahkan selagi saya (menjabat) perdana menteri Inggris,” kata Johnson dalam tulisannya, seperti dikutip laman Israel National News.

Kendati demikian, dia menilai pencaplokan Tepi Barat akan membahayakan kemajuan yang telah dibuat Israel dalam membangun hubungan dengan sejumlah negara Arab. Di sisi lain, tindakan demikian melanggar hukum internasional. “Saya ingin melihat hasil yang memberikan keadilan bagi Israel dan Palestina,” ujar Johnson. Dia berharap rencana pencaplokan Tepi Barat tidak dilanjutkan. “Jika dilanjutkan, Inggris tidak akan mengakui perubahan apa pun pada garis 1967, kecuali yang disepakati antara kedua belah pihak (Israel-Palestina),” katanya. 

Utusan Khusus AS untuk Iran Bryan Hook dan PM Israel Benjamin Netanyahu menyentuhkan siku selepas jumpa pers pada Selasa (30/6). - (AP/ABIR SULTAN/POOL EPA)

SHARE    

Perdana Menteri Israel Netanyahu telah memutuskan menunda pencaplokan Tepi Barat yang awalnya diagendakan dilaksanakan pada Rabu. Dalam pernyataannya pada Selasa lalu, dia mengisyaratkan masih menjalin komunikasi dengan Amerika Serikat (AS). 

Netanyahu tak menampik bahwa pencaplokan Tepi Barat merupakan proses yang rumit. Terdapat banyak pertimbangan diplomatik dan keamanan yang tidak dapat dia bahas secara publik. "Kami mengatakan bahwa (pencaplokan) akan terjadi setelah 1 Juli,” ujarnya.

Penundaan juga diakui orang kepercayaan Netanyahu, yaitu Ofir Akunis dari Partai Likud. Menurut dia, Pemerintah Israel masih membahasnya perinciannya dengan pejabat AS. "Koordinasi dengan Pemerintah Amerika bukan hal yang bisa dilewatkan," katanya kepada stasiun Army Radio yang dikutip Associated Press. 

Sementara itu, laman Anadolu Agency melaporkan pernyataan saksi mata yang menyaksikan pemukim Yahudi menyerbu bagian utara Desa Halhul di Hebron, Tepi Barat. Para pemukim Yahudi itu memulai persiapan untuk membangun permukiman setelah menancapkan bendera Israel di lokasi tersebut. Warga Palestina tidak diizinkan memasuki daerah itu yang dinyatakan sebagai zona militer oleh tentara Israel. 

Kurang dukungan

Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan dia yakin negaranya belum memperoleh dukungan diplomatik yang diperlukan untuk menganeksasi Tepi Barat. Pernyataannya itu kian menunjukkan adanya keretakan di tubuh pemerintahan Israel perihal rencana pencaplokan.

Gantz mengungkapkan dia percaya rencana perdamaian Timur Tengah yang disusun pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump adalah kerangka kerja politik dan keamanan yang tepat untuk dipromosikan di Israel. Dalam rencana itu AS siap mengakui kedaulatan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan.

Namun Gantz berpendapat, rencana itu perlu dieksekusi dengan benar. Menurutnya, negara-negara di kawasan Timur Tengah perlu dilibatkan dalam diskusi dengan dukungan internasional. “(Kita harus) melakukan segala upaya untuk terhubung dengan mereka dan kemudian melanjutkan. Saya pikir semua cara untuk mendatangkan para pemain belum habis,” ujarnya pada Selasa (30/6), dikutip laman Times of Israel.

Gantz pun sempat mengomentari komentar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut partainya, yakni Blue and White Party, tak menjadi faktor tentang apakah rencana pencaplokan akan berjalan mulus atau tidak. “Kami telah menetapkan kriteria dalam perjanjian (pemerintahan koalisi). Kami telah membentuk proses diskusi di kabinet serta pemerintah dan kemudian Netanyahu dapat melanjutkan sesuai keinginannya,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah harus membuat keputusan tentang posisinya dalam masalah ini. “Jika ada (keputusan untuk menerapkan) kedaulatan (pencaplokan Tepi Barat) besok (Rabu) dan perjanjian mengizinkannya, saya harus menghormati perjanjian itu,” ujar Gantz.

Namun dia kembali menekankan bahwa saat ini warga Israel lebih membutuhkan penanganan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. “Satu juta orang yang menganggur tidak tahu apa yang sedang kita bicarakan saat ini. 96 persen khawatir tentang apa yang akan mereka lakukan besok pagi,” katanya.

Gantz dan Netanyahu memang memiliki prioritas berbeda. Gantz menilai yang lebih mendesak untuk ditangani pemerintah saat ini adalah dampak sosial-ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sementara Netanyahu enggan menunda lebih lama pencaplokan Tepi Barat, apalagi jika harus menunggu hingga pandemi berlalu.

Meski saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan, Gantz nantinya akan menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri. Kedua tokoh itu membentuk pemerintahan koalisi dengan kesepakatan pembagian masa jabatan perdana menteri. 

Netanyahu telah memutuskan menunda pencaplokan Tepi Barat yang awalnya diagendakan dilaksanakan pada Rabu (1/7). Dalam pernyataannya pada Selasa lalu, dia mengisyaratkan masih menjalin komunikasi dengan AS. 

Terlepas dari penundaan itu, Hamas menyerukan protes kemarahan yang kerap disebut "Hari Amarah" pada Rabu (1/7) di Gaza dan Tepi Barat sebagai tanggapan atas rencana Israel untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat dan Lembah Jordan. Faksi-faksi Jihad Islam di Gaza dan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PLO) juga akan mengambil bagian dalam demonstrasi tersebut.

Hamas mengatakan, pihaknya berharap untuk adanya banyak dan partisipasi luas di Gaza dan Tepi Barat. Menurut pernyataan kelompok teror yang dipimpin Gaza, pengunjuk rasa akan berkumpul di Kota Gaza dan berbaris ke barat menuju Mediterania. Mereka mungkin menghindrai kontak dengan pasukan Israel di pagar perbatasan Gaza di timur. "Perlawanan akan menggulingkan taktik musuh kami untuk membagi tanah air kami," kata juru bicara Hamas Hazim Qasim dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Time of Israel, Rabu.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat