TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan menunda pelaksanaan pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat yang diagendakan dilakukan pada Rabu (1/7). Hal itu dia ungkapkan saat menghadiri pertemuan dengan anggota parlemen dari Likud Party pada Senin (29/6). 

Netanyahu mengisyaratkan masih menjalin diskusi dengan Amerika Serikat (AS) perihal rencananya mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. "Saya memiliki jalur komunikasi positif dan hangat dengan Amerika dan ketika saya memiliki sesuatu untuk dilaporkan, saya akan melaporkannya," kata dia dikutip dari laman Times of Israel, Selasa (30/6). 

Netanyahu tak menampik bahwa pencaplokan Tepi Barat merupakan proses yang rumit. Terdapat banyak pertimbangan diplomatik dan keamanan yang tidak dapat dia bahas di ruang publik. "Kami mengatakan bahwa (pencaplokan) akan terjadi setelah 1 Juli," ujarnya. 

Menurut seorang sumber, salah satu pertimbangan Netanyahu membatalkan pencaplokan adalah keputusan mendatang oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tentang apakah badan tersebut memiliki yurisdiksi untuk meluncurkan penyelidikan kejahatan perang terhadap Israel dan Palestina. 

Seorang perempuan membawa poster menolak aneksasi Israel terhadap Lembah Jordan dalam aksi unjuk rasa di Amman, Yordania, Sabtu (27/6).  - (EPA/ANDRE PAIN)

SHARE    

Dalam pertemuan dengan anggota parlemen dari Likud Party, Netanyahu mengatakan, mitra koalisinya di Blue and White Party tak menjadi faktor apakah pencaplokan Tepi Barat akan berjalan sesuai rencana atau tidak. "Kami sedang dalam pembicaraan dengan tim AS di Israel. Kami melakukannya secara diam-diam. Masalahnya tidak sampai Blue and White (Party), mereka juga bukan faktor," kata Netanyahu. 

Sebelumnya, Ketua Blue and White Party Benny Gantz menyatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkan harus didahulukan dari setiap keputusan politik. Saat ini, Gantz menjabat sebagai menteri pertahanan Israel. Nantinya dia akan menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri sebagai bagian dari kesepakatan pemerintahan koalisi persatuan. 

Awalnya, Gantz tak mendukung langkah sepihak pencaplokan Tepi Barat. Namun, dia telah setuju dan memperkenankan Netanyahu untuk memajukan rencana itu setelah 1 Juli jika dia dapat mengamankan dukungan mayoritas di parlemen (Knesset).

Dalam pertemuan dengan para diplomat penting AS yang terlibat dalam diskusi pencaplokan Tepi Barat pada Senin lalu, Gantz mengatakan bahwa aneksasi Tepi Barat harus diundur karena masih berlangsungnya pandemi Covid-19. "1 Juli bukan tanggal yang sakral. Berurusan dengan virus korona dan konsekuensi sosial-ekonomi dan kesehatannya adalah masalah yang lebih mendesak yang perlu ditangani sekarang," kata Gantz kepada utusan AS untuk Timur Tengah, Avi Berkowitz. 

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Michelle Bachelet memperingatkan Israel agar tak melanjutkan rencananya mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. Dia mendesak Israel mendengar seruan dari banyak negara di dunia yang menolak langkah tersebut. "Pencaplokan itu ilegal. Titik. Pencaplokan apa pun. Apakah itu 30 persen dari Tepi Barat atau lima persen," ujar Bachelet pada Senin (29/6), dikutip laman UN News. 

Penampakan Desa Jetflik di Lembah Jordan pada Sabtu (27/6). Wilayah itu jadi salah satu lokasi yang masuk dalam rencana aneksasi Israel.  - (EPA/ALAA BADARNEH)

SHARE    

Dia memperingatkan, jika Israel terus melanjutkan rencananya, "gelombang kejut" akan berlangsung selama beberapa dekade dan bakal menimbulkan dampak yang buruk bagi Palestina serta Israel. Di sisi lain, gelombang tersebut dapat menimbulkan dampak bencana pada HAM di seluruh Timur Tengah. 

Bachelet menekankan, di bawah hukum HAM atau kemanusiaan internasional, pencaplokan ilegal tidak akan mengubah kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan. "Sebaliknya, itu akan sangat membahayakan prospek solusi dua negara, melemahkan kemungkinan pembaruan negosiasi, dan mengabadikan pelanggaran serius HAM yang ada serta pelanggaran hukum humaniter internasional yang kita saksikan hari ini," kata dia. 

Menurut Bachelet, Israel masih memiliki waktu untuk mengubah keputusannya dan membatalkan rencana pencaplokan Tepi Barat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menetapkan 1 Juli sebagai tanggal potensial untuk secara terpisah mencaplok bagian-bagian dari Tepi Barat yang diduduki. 

Palestina telah memperingatkan agar Israel tak melanjutkan rencana tersebut. Palestina menyatakan siap kembali ke jalur perlawanan, bahkan kekerasan, untuk menggagalkan upaya pencaplokan. 

Dukungan untuk Palestina

Langkah Palestina mempertahankan wilayah Tepi Barat menuai dukungan dari banyak negara. Cina, misalnya, dengan tegas telah menyatakan menolak upaya Israel mencaplok wilayah Tepi Barat. Menurut Cina, Tepi Barat merupakan wilayah yang ditunjuk sebagai bagian dari negara Palestina pada masa depan. 

"Masalah Palestina selalu menjadi inti dari masalah Timur Tengah dan solusi yang adil serta masuk akal adalah prasyarat untuk perdamaian dan keamanan abadi di kawasan tersebut," kata Duta Besar Cina untuk Palestina Guo Wei saat diwawancara kantor berita Palestina, WAFA, pada Senin (29/6). 

Pada kesempatan itu, Guo menyinggung empat poin usulan Presiden Cina Xi Jinping terkait penyelesaian masalah Israel-Palestina yang dirilis pada 2017. Dia mengungkapkan, usulan tersebut menegaskan posisi Cina terkait konflik antara kedua negara.

Dalam usulannya, Xi menegaskan dukungan Cina terhadap penyelesaian politik masalah Palestina berdasarkan solusi dua negara. Xi mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di sepanjang garis perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Selain itu, Xi menekankan tentang harus dihindarinya penyimpangan konsensus internasional. Selanjutnya, hak Israel untuk hidup juga harus sepenuhnya dihormati. Guo memperingatkan tindakan sepihak berisiko memperparah perbedaan dan merusak kepercayaan.

Dia menyerukan komitmen untuk melakukan perundingan damai sebagai pilihan strategis dan kebutuhan membangun hasil dari negosiasi sebelumnya. Guo mendesak masyarakat internasional, terutama negara-negara berpengaruh, untuk terus mendukung masalah Palestina serta menempatkannya dalam inti agenda internasional mereka. 

Negara lainnya, Jerman, diperkirakan akan mengeluarkan resolusi menentang pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. Jerman menilai langkah itu ilegal dan melanggar hukum internasional. 

Media Jerman Sueddeutsche Zeitung melaporkan, parlemen federal Jerman atau Bundestag akan mengadakan sidang atas permintaan koalisi yang berkuasa, meliputi Christian Alliance dan Social Democratic Party. Kedua pihak telah sepakat bahwa pencaplokan bagian-bagian Tepi Barat dan perluasan permukiman Israel di sana bertentangan dengan hukum internasional.

Rancangan resolusi belum disetujui. Namun, kelompok-kelompok koalisi diharapkan mengumumkan persetujuannya pada Selasa atau sehari sebelum Israel melaksanakan rencana pencaplokan Tepi Barat. 

Meskipun menolak pencaplokan Tepi Barat, Jerman tetap menentang tindakan hukuman terhadap Israel. Jerman memandang diskusi tentang sanksi sepihak atau ancaman sanksi tidak memiliki efek konstruktif dalam proses penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Palestina dikabarkan siap bernegosiasi dengan Israel untuk mencapai perdamaian terkait masalah kedaulatan kedua negara. Secara khusus, Palestina menyatakan kesiapannya menegosiasikan konsesi untuk sebuah teritorial kecil. Syaratnya, rencana Israel memperpanjang kedaulatan di wilayah Tepi Barat harus dihentikan.

Hal itu didasarkan pada sebuah surat yang dikirim oleh Otoritas Palestina (PA) ke kuartet perdamaian internasional Rusia, PBB, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, dilansir Sputnik News, Selasa (30/6). Surat itu menyarankan perubahan batas kecil yang akan disepakati bersama, berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967.

Surat tersebut secara garis besar berisi bahwa Palestina siap untuk menghidupkan kembali negosiasi damai yang telah lama terhenti dengan Israel. Tak hanya itu, Otoritas Palestina juga siap mempertahankan kedaulatan negaranya.

"(Otoritas Palestina) Siap untuk memiliki negara kita dengan sejumlah senjata dan kekuatan polisi yang kuat untuk menegakkan hukum dan ketertiban," kata Palestina dalam surat pernyataan tersebut.

Namun, Palestina juga memberi catatan. Negosiasi itu bisa terjadi jika rencana aneksasi Tepi Barat yang diumumkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak diimplementasikan. "Tidak ada yang memiliki tekad sebanyak Palestina dalam mencapai kesepakatan damai dan tidak ada yang memiliki banyak kehilangan seperti Palestina dalam ketiadaan perdamaian," kata Palestina dalam surat itu kepada kuartet.

Palestina dalam surat itu mengingatkan bahwa proposal negosiasi tandingan itu akan ditarik jika Israel tetap bergerak maju dengan rencana untuk memperluas kedaulatannya atas bagian manapun dari wilayah Palestina. "Jika Israel menganeksasi bagian manapun dari wilayah Palestina, itu berarti pembatalan semua perjanjian yang telah ditandatangani."

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat