JAKARTA -- Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Akumindo) menyambut baik langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang mendorong proyek bernilai kecil dialihkan ke sektor usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). Hanya saja, Akumindo meminta ada gugus tugas atau tim khusus yang mengawasi praktik di lapangan.

"Harus ada pengawasan, itu penting. Lalu, tindakan apa yang diberlakukan bila proyek tersebut masih diambil perusahaan besar," ujar Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun kepada Republikadi Jakarta, Ahad (28/6).

Ikhsan juga meminta ada klasifikasi detail terkait proyek bernilai kecil yang dimaksud. Ikhsan menyebutkan, sampai saat ini Kementerian BUMN belum mengajak Akumindo berdiskusi. Namun, Akumindo telah beberapa kali mendengar rencana pengalihan proyek tersebut.

Ikhsan berharap pengalihan proyek bernilai kecil ke UMKM bisa segera dilakukan. Tujuannya supaya UMKM bisa bangkit kembali sehingga perekonomian nasional dapat berjalan dan cepat pulih.

Sebab, lanjut Ikhsan, akibat kebijakan pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) demi mencegah Covid-19, UMKM menjadi sektor paling terdampak. "Sekarang kan sudah new normal, usaha boleh jalan dengan protokol kesehatan, seharusnya sejak awal berlakukan ini sehingga UMKM bisa jalan. Kami sesali ini," kata Ikhsan.

 

Akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) demi mencegah Covid-19, UMKM menjadi sektor paling terdampak.

 

 

SHARE    

Ikhsan menegaskan, UMKM berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, sekitar 64 persen. Maka, ketika gerak UMKM dibatasi, langsung berdampak ke PDB dan penyerapan tenaga kerja karena sektor tersebut juga paling banyak menyerap tenaga kerja.

Menteri BUMN Erick Thohir meminta perusahaan negara untuk memprioritaskan proyek bernilai kecil dialihkan ke pelaku UMKM. "Nantinya, BUMN tidak boleh ikut tender, apalagi yang kecil-kecil. Kita mau prioritaskan ke UMKM," ujar Erick.

Erick mengatakan, prioritas itu ditujukan ke delapan jenis usaha, di antaranya pengadaan makanan dan minuman hingga alat berat. Dengan begitu, menurut Erick, dapat membuat pemerataan di dunia usaha untuk bersama-sama tumbuh yang akhirnya mendongkrak perekonomian nasional.

Terkait sinergi BUMN dan UMKM, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) I mengalokasikan anggaran untuk program kemitraan bagi UMKM binaan. VP Public Relations Pelindo I Fiona Sari Utami mengatakan realisasi anggaran yang disalurkan pada 2019 senilai Rp 17,1 miliar, sementara pada tahun ini hingga Mei 202 sudah terealisasi sebesar Ro 2,4 miliar.

 

Nantinya, BUMN tidak boleh ikut tender, apalagi yang kecil-kecil. Kita mau prioritaskan ke UMKM.

ERICK THOHIR, Menteri BUMN

 

SHARE    

Fiona menyampaikan, program Kemitraan dan pembinaan UMKM yang dilakukan Pelindo I telah dimulai sejak 1991 hingga saat ini. Fiona mengatakan Pelindo I memiliki 1.323 mitra binaan yang tersebar di seluruh wilayah kerja di empat provinsi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau, dan Kepulauan Riau.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) juga menyalurkan dana sebanyak Rp 2,446 miliar untuk membantu Koperasi Makio Dalle, Koperasi Sapto Argo Raharjo dan Kelompok Usaha Bersama Sarwo Endah. Langkah ini sebagai bentuk pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Ario Radityo mengatakan pada awal tahun ini perseroan telah menyalurkan Rp 404 juta untuk Koperasi Makkio Dalle. Kemudian, bantuan untuk Koperasi Sapto Argo Raharjo sebanyak Rp 1,075 miliar pada Februari, dan Kelompok Usaha Bersama Sarwo Endah sebanyak Rp 870 juta pada April di tengah pandemi Covid-19.

UMKM gulung tikar

Sekitar 50 persen pelaku UMKM diperkirakan gulung tikar akibat pandemi Covid-19. Maka, pemerintah berupaya menyelamatkan UMKM agar bisa menekan bertambahnya jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan.

Setidaknya dari 40 survei memperkirakan separuh UMKM tidak akan mampu survive. "Pemerintah berusaha membangkitkan UMKM dengan berbagai cara karena di sana ada 60 juta pengusaha UMKM, belum lagi jumlah tenaga kerjanya," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Ia menyebutkan, berbagai angkah yang dilakukan di antaranya mendorong UMKM menerima bantuan sosial (bansos), memberikan insentif pajak, relaksasi dan restrukturisasi pinjaman. Kementerian Koperasi (Kemenkop) UKM mencatat, ada 60,6 juta UMKM yang sudah terhubung dengan lembaga pembiayaan formal.

 

Pandemi saat ini semakin mengharuskan UMKM masuk ekonomi digital.

TETEN MASDUKI, Menteri Koperasi dan UKM

 

SHARE    

Langkah selanjutnya, kata Teten, yaitu memberikan pinjaman baru, termasuk pada koperasi, mendorong Kementerian dan Lembaga serta pemda menyerap produk UMKM, juga kampanye membeli produk lokal. "Semua kebijakan itu ditujukan agar daya beli masyarakat bisa tumbuh, sekaligus menggerakkan perekonomian, kata Teten.

Pemerintah, lanjutnya, juga memprioritaskan adanya transformasi UMKM, dari yang selama ini mengandalkan offline menjadi online atau ekonomi digital. "Pandemi saat ini semakin mengharuskan UMKM masuk ekonomi digital," kata Teten.

Saat ini, baru 8 juta UMKM, atau 13 persen saja dari total UMKM, yang sudah terkoneksi secara digital. Kemenkop menargetkan hingga akhir 2020 ada tambahan dua juta UMKM yang bisa terhubung ke ekonomi digital. Dengan begitu, totalnya akan menjadi 10 juta UMKM. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat