Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (kiri) meninjau layanan kependudukan di Pasar Pelayanan Publik Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (25/6/2020). | Budi Candra Setya/Antara
21 Sep 2020, 10:44 WIB

Reshuffle di Tengah Covid-19

Kita mewanti-wanti kalaupun ada pergantian menteri harus bermanfaat dalam situasi darurat.

 

Disampaikan dua pekan lalu di dalam rapat kabinet dan baru diumumkan ke publik pada Ahad (28/6) lewat media sosial. Begitulah Presiden Joko Widodo mewacanakan pergeseran atau pergantian anggota kabinetnya. Ada 12 hari bagi Presiden untuk memutuskan. Sekarang barangkali sah saja kita asumsikan Presiden sudah mengambil keputusan menggeser atau mengganti menteri tersebut. Tanpa perlu menghadapi segala keriuhan politik ataupun tarik ulur politik.

Reshuffle kabinet adalah hal yang wajar. Setiap era pemerintahan melakukannya. Ada kebutuhan kinerja yang memang kurang cocok bila diemban oleh menteri bersangkutan. Ada pula untuk akomodasi politik dari kelompok- kelompok di dalam pemerintahan itu sendiri yang menginginkan sebuah pembagian kekuasaan baru.

Kabinet Indonesia Kerja sejatinya cukup menjanjikan. Ini kabinet perpaduan dari kelompok profesional dan kelompok partai politik. Kelompok muda dan kelompok tua. 

Terkini

 
Pertama kalinya sejak era reformasi, pemerintah melonggarkan defisit APBN sampai dua kali batas yang lazim dilakukan. 
 
 

Kejutan utama tentu saja datang dari rival Presiden di Pilpres 2019, Prabowo Subianto, yang di luar dugaan berbesar hati menerima pinangan Jokowi menjadi menhan. Sebuah langkah politik yang ketika itu mengejutkan publik, mengingat bagaimana kerasnya persaingan kedua kubu sejak 2014 sampai kemarin. 

Kemudian ada sosok generasi muda macam Erick Thohir menjadi menteri BUMN, Nadiem Makarim menjadi mendiknas, dan Wishnutama Kusubandio sebagai menteri pariwisata. Kejutan terakhir adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Gusti Ayu Bintang Darmawati. Asal dari Bali, ibu menteri ini rupanya istri dari menteri UKM dan Koperasi periode sebelumnya, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Namun, harapan tinggi kinerja menteri itu hanya bertahan tiga bulan. Masuk Februari 2020, Covid-19 mewabah. Indonesia terkena. Seluruh program kerja pemerintah berantakan.  Realokasi harus dilakukan. Program dialihkan utamanya untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19. Anggaran disusun kembali. Dihitung lagi. Cukup tidak cukup, harus cukup.

Pertama kalinya sejak era reformasi, pemerintah melonggarkan defisit APBN sampai dua kali batas yang lazim dilakukan. Pertumbuhan ekonomi merosot. Indonesia berada di dalam situasi yang pelik. Wabah Covid-19 menghantam daya beli publik, daya produksi, UMKM, dan lain sebagainya seperti tidak pernah dalam sejarah. Tidak ada menteri yang siap. Semuanya tergopoh-gopoh. Tidak ada rumus jitu. Kali ini seluruh dunia terkena imbasnya.

Agak bias memang, menilai kinerja menteri dalam situasi Covid-19 yang tak normal. Namun, kelincahan eksekusi di lapangan, koordinasi dengan antarlembaga dan pemerintah daerah, serta citra di mata publik setidaknya bisa menjadi ukuran. Ini pasti sudah dimiliki Presiden Jokowi. Di kabinet kedua Jokowi ini, kita  belum banyak bisa melihat sosok si pemecah kebuntuan 'problem solver' ala Susi Pudjiastuti atau Ignasius Jonan. Yang dengan gayanya yang khas mewarnai betul kebijakan publik pemerintahan Jokowi.

 
Kita mendukung upaya Presiden memperbaiki kinerja para pembantunya. 
 
 

Harus diakui, Presiden memang butuh tipikal menteri macam begitu. Contoh yang disebut Presiden dalam pidato pembuka ratasnya kemarin sudah memperlihatkan itu. Bagaimana Kementerian Kesehatan sampai dengan Juni belum juga membereskan masalah tunjangan tenaga medis yang berjibaku urus Covid-19. Padahal ini janji disebut pada Maret sebagai penambah semangat bertugas melawan Covid-19. Menkes Terawan Agus Putranto masih berputar-putar menghadapi birokrasi pembayaran klaim dan lain sebagainya, terjebak di dalam sistem. 

Kita mendukung upaya Presiden memperbaiki kinerja para pembantunya. Harus digarisbawahi situasi darurat Covid-19 macam ini memang membutuhkan satu set kecakapan, keahlian, kecepatan, dan tingkat adaptasi yang lebih dari waktu normal. Karena itu, tidak semua bisa berkinerja baik dalam situasi buruk Covid-19. Karena itu, kita berharap Presiden sudah memutuskan sosok baru yang ia ingin bawa masuk ke Kabinet Indonesia Maju. 

Kita mewanti-wanti kalaupun ada pergantian menteri harus bermanfaat dalam situasi darurat. Bukan sekadar servis politik bagi kelompok kepentingan baru atau oligarki lama. Situasinya sedang genting. Salah kebijakan di tengah jalan bisa berakibat fatal bagi seluruh negeri. 


×