JAKARTA --  Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 mengeklaim daerah dengan risiko penularan rendah serta masuk dalam kategori zona hijau makin meluas. Hal itu disampaikan di tengah angka kasus per hari yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

"Peta zonasi sejak 31 Mei sampai 21 Juni, daerah yang berisiko rendah dan hijau, dari 46,7 persen, saat ini 58,3 persen," kata Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat menyampaikan paparan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (24/6).

Data tersebut, menurut Wiku, menunjukkan tingkat penularan Covid-19 sudah rendah di sebagian besar wilayah Indonesia. Ia juga mengatakan, dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat Indonesia tidak lebih buruk dibandingkan dengan negara lain.

Kendati demikian, Wiku mengatakan, pembukaan kembali suatu wilayah menjadi daerah yang produktif dan aman dari penularan Covid-19 tetap harus dilakukan secara bertahap. "Kita relatif netral. Ini modal kita untuk maju ke depan," katanya.

Wiku menjelaskan, selepas 31 Mei, daerah zona hijau sempat menyempit mencapai 44 persen, kemudian meluas lagi mencapai 52 persen dan kini 58,3 persen. Ia memerinci, sebanyak 38 kabupaten/kota yang sempat rawan kini sudah tergolong ke zona hijau. 

Petugas medis Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu mendata warga saat tes Swab di Terminal Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (16/6). Tes swab untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 itu diperuntukan bagi para pedagang pasar, Sopir angkutan umum, tukang ojek dan warga di sekitar Pasar Minggu - (Prayogi/Republika)

SHARE    

Sebelumnya, pemerintah melansir ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi daerah untuk dikategorikan sebagai zona hijau. Di antaranya penurunan dua pekan berturut-turut jumlah kasus positif, orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan kasus meninggal. 

Selain itu, terjadi juga peningkatan jumlah kesembuhan serta pemeriksaan dalam dua pekan. Yang tak kalah penting, angka reproduksi penularan (R0) kurang dari satu.

Menurut Wiku, saat ini ada lima kabupaten/kota di Aceh yang masuk zona hijau. Kemudian, dua kabupaten di Sumatra Utara, tiga di Sumatra Barat, enam di Riau, satu di Jambi, dua di Bengkulu, tiga di Lampung, satu di Kepulauan Riau, dan satu di Jakarta.

Selain itu, ada masing masing dua daerah di Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat. Lalu, masing-masing satu di NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Pada Rabu (24/6), pemerintah merilis data penambahan positif Covid-19 sebanyak 1.113 kasus. Jumlah itu meningkat dari 1.051 kasus pada Selasa (23/6) dan 954 kasus pada Senin (22/6). Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, penambahan masih didominasi lima provinsi yang terbanyak melaporkan kasus positif Covid-19. 

Jawa Timur mencatatkan penambahan 183 kasus baru, DKI Jakarta 157 kasus, Sulawesi Selatan 132 kasus, Maluku Utara 95 kasus, dan Kalimantan Selatan 90 kasus. Sementara itu, 18 provinsi melaporkan penambahan kasus positif di bawah 10 kasus kemarin, lima di antaranya bahkan melaporkan nol penambahan kasus baru positif Covid-19. Lima wilayah tesebut yaitu Bangka Belitung, Begkulu, Jambi, Kalimantan Barat, dan NTT.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kerja keras kepala daerah dalam menekan kasus dan angka kematian di daerah masing-masing. Ia juga menyampaikan, pemerintah telah memiliki sistem informasi yang terintegrasi sebagai navigasi negara dalam memahami perkembangan Covid-19.

“Dengan sistem ini juga kita bisa mengetahui berapa kabupaten, berapa kota, berapa provinsi yang berubah statusnya dari hijau menjadi kuning, dari hijau menjadi oranye, hijau menjadi merah. Atau sebaliknya, berubah dari merah menjadi oranye, dari merah menjadi kuning, dan dari merah menjadi hijau,” kata Presiden dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.

Jokowi menekankan, ancaman penularan Covid-19 belum berakhir. “Beberapa hari terakhir ini, penambahan kasus positif Covid-19 masih meningkat di beberapa daerah. Satu, dua, tiga provinsi masih tinggi angka positifnya. Masyarakatlah yang berperan besar dalam menekan jumlah kasus dan mencegah penyebaran Covid-19,” ujar dia.

Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif, menilai kondisi penularan yang masih meningkat terjadi karena pemerintah tak tegas. Rizal menyayangkan respons lambat pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19 sejak awal.

Hal itu diperparah karena penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di lapangan tak tegas. “Jika waktu itu diterapkan PSBB wajib bagi zona merah, bukan PSBB berizin, dan pelanggaran protokol dikasih sanksi denda, mungkin kurva harian kita lebih baik," kata Rizal dalam keterangan yang diterima Republika, Rabu (24/6).

Selain itu, Rizal menyayangkan juga wacana penerapan new normal atau tata kehidupan baru yang digaungkan pemerintah. Wacana itu memicu masyarakat berhadapan dengan Covid-19 saat melakukan kegiatan sehari-hari. Ibarat hukum rimba, yang kuatlah yang mampu bertahan. "Ya, ada harga yang harus dibayar untuk setiap pelonggaran," ujar Rizal. 

 

Beberapa hari terakhir ini, penambahan kasus positif Covid-19 masih meningkat di beberapa daerah. Satu, dua, tiga provinsi masih tinggi angka positifnya. Masyarakatlah yang berperan besar dalam menekan jumlah kasus dan mencegah penyebaran Covid-19.

Presiden Joko Widodo

 

SHARE    

Anggota Tim Pakar Gugus Tugas Dewi Nur Aisyah menyebutkan Surabaya menjadi wilayah dengan kasus kematian tertinggi karena covid-19. Data ini dihitung berdasarkan angka per 100 ribu penduduk.

“Untuk angka kematian kita juga melihat berdasarkan jumlah per 100 ribu penduduk,’ kata Dewi saat melakukan pemaparan di depan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/6).

Dalam paparannya, Surabaya menjadi kota tertinggi angka kematian sebanyak 9,8 orang  per 100 ribu penduduk. Kemudian diikuti oleh Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang menjadi wilayah dengan kasus tertinggi kedua sebanyak 9,4 orang per 100 ribu penduduk.

Peringkat ketiga, diduduki oleh Manado, Sulawesi Utara dengan 8,2 orang per 100 ribu penduduk. Keempat, Jakarta Pusat dengan 8,01 orang per 100 ribu penduduk. Dan kelima Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebanyak 4,9 orang per 100 ribu penduduk.

Dokter ahli di bidang epidemologi dan informatika penyakit menular itu menyampaikan, untuk menekan laju kenaikan kematian karena covid-19 ini diperlukan upaya bersama. “Ini adalah PR kita bersama dan monitoring kita bersama bagaimana kita dapat bergerak menuju perbaikan untuk daerah dengan laju penularan tinggi,” kata dia.

Dewi Nur Aisyah juga menyampaikan data daerah yang memiliki kasus Covid-19 tertinggi. “Untuk membuat analasis yang detail, kita melihat di level kabupaten kota, kita bisa melihat kota mana dengan jumlah penduduknya apakah kasus tersebut tinggi di daerahnya. Peringkat pertama Jakarta Pusat, kedua Jayapura,” jelas dia.

Dewi mengatakan, untuk melihat tingkat laju penularannya, juga perlu dihitung jumlah penduduk di daerah tersebut. Ia memaparkan, Jakarta Pusat memiliki tingkat penularan 149,2 per 100 ribu penduduk. 

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021 (RKA K/L dan RKP K/L) Kementerian Kesehatan tahun 2021 - (PUSPA PERWITASARI/ANTARAFOTO)

SHARE    

Sedangkan Kota Jayapura berada pada angka 108 per 100 ribu penduduk. Setelah Jayapura, daerah berikutnya yang memiliki kasus tinggi yakni Surabaya (107,6 per 100 ribu penduduk), dan Banjarmasin (94,5 per 100 ribu penduduk).

Dewi juga menyampaikan masih ada daerah yang terdampak namun jumlah kasusnya masih rendah. Seperti Kabupaten Tegal, Blora, Lebak, Aceh Utara, dan Rokan Hulu.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan, pihaknya akan berusahan mengurai permasahan yang menyebabkan penambahan harian pasien Covid-19 di Jawa Timur terus tinggi. Terawan mengatakan, jika tingginya penambahan pasien positif Covid-19 tersebut karena kurang disiplinnya masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, maka pendisiplinan yang harus dikedepankan.

"Saya akan mengurai apa pokok persoalannya. Kalau karena protokol kesehatan, ya protokol kesehatannya harus terus didisiplinkan. Supaya bisa mengurangi angka tertular," ujar Terawan di RSUD dr. Soetomo, Surabaya, Rabu (24/6).

Terawan mengatakan, dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19, kuncinya adalah pencegahan. Pencegahan tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Baik di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan kerja, dan sebagainya. Dia pun mendorong agar penerapan protokol kesehatan bisa menjadi budaya di tengah masyarakat.

"Protokol kesehatan itu harus sudah menjadi istilahnya budaya dan harus melekat di hati sanubari penduduk. Artinya harus melaksanakan protokol kesehatan baik di lingkungan dia tinggal, di lingkungan bekerja, di rumah sakit, juga harus protokol kesehatan," ujar Terawan.

Terawan mengaku, pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan daerah, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Komunikasi intensif menurutnya menjadi kunci utama, agar langkah-langkah yang dilakukan di daerah, sejalan dengan apa yang diupayakan pemerintah pusat.

"Kita bersama-sama bekerja keras dan terus berkomunikasi antara daerah dengan pusat. Sehingga kami tahu apa sih kesulitannnya  sehingga tidak salah dalam penerapannya. Itulah yang paling penting supaya sinkronisasi semua hal yang kita rencanakan cocok dengan kebutuhan dan keperluan daerah," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat