JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan pembentukan 350 korporasi petani hingga 2024 mendatang. Korporasi petani ditujukan untuk bisa meningkatkan skala usaha pertanian para petani yang berdampak pada membaiknya kesejahteraan.

Kepala Bagian Perencana Wilayah Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan, sejauh ini terdapat lima proyek percontohan korporasi petani yang sudah dilakukan dan menunjukkan perkembangan positif.

"Pada era new normal, korporasi petani harus dilakukan agar pengelolaan kegiatan pertanian bertransformasi menjadi suatu ekosistem bisnis. Petani pun menjadi memiliki jiwa kewirausahaan dan benar-benar menjadi pebisnis," kata Hermanto dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (10/6).

Hermanto menjelaskan, secara umum korporasi petani merupakan satu kesatuan badan usaha yang dibentuk oleh dan untuk petani. Konsep korporasi yang diusung juga merestorasi jiwa gotong royong petani yang saat ini mulai pudar. Paradigma membangun kesejahteraan petani lewat berbagai bantuan-bantuan harus mulai diubah agar petani bisa mandiri.

Meski demikian, ia menegaskan terdapat hal penting jika ingin membangun suatu korporasi petani. "Kita harus mengubah paradigma dalam membangun pertanian, kalau saat ini hanya sebatas on farm dengan korporasi petani juga harus terjun di tahap off farm. Lalu, dari sebatas menghasilkan output produksi, menjadi membangun bisnis yang memiliki ekosistem, katanya.

 

Kita harus mengubah paradigma dalam membangun pertanian.

HERMANTO, Kepala Bagian Perencana Wilayah Kementan

 

SHARE    

Kementan telah menyusun proses bisnis korporasi petani dimulai dari hulu ke hilir. Dimulai dari petani yang berkumpul menjadi kelompok petani dan gabungan kelompok petani yang memiliki basis budi daya komoditas pertanian. Para kelompok atau gabungan kelompok ini kemudian menjadi satu koperasi pertanian.

Lebih jauh, mereka harus bisa memiliki unit pengolahan hasil pertanian di tingkat desa dan skala yang lebih besar dan nantinya terhubung dengan BUMN maupun swasta. BUMN dan swasta itu menjadi penyerap hasil pertanian petani untuk dipasarkan kepada para konsumen.

Hanya saja, Hermanto tak memungkiri terdapat hambatan yang dihadapi untuk bisa membentuk korporasi petani secara masif. Utamanya yakni soal pembiayaan dari perbankan. Sebab, hingga saat ini belum ada skema pembiayaan dari perbankan dalam jumlah besar untuk sebuah korporasi petani.

"Secara individual petani, kita sudah ada Kredit Usaha Rakyat. Tapi, untuk korporasi, belum ada karena untuk membangun korporasi itu butuh investasi besar," kata Hermanto.

Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Anang Noegroho Setyo Moeljono menambahkan, korporasi petani menjadi kegiatan prioritas dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2021.

Anggota Babinsa Kodim 0101/BS Kodam Iskandar Muda mengoperasikan traktor untuk membantu petani membajak sawah pada musim tanam serentak tahap kedua di Desa Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Rabu (6/5/2020). Sebanyak 350 korporasi petani sedang disiapkan Kementan - (AMPELSA/ANTARA FOTO)

SHARE    

Ia menuturkan, pandemi Covid-19 telah mengancam risiko penurunan tenaga kerja. Karena itu, sektor pertanian yang menjadi basis ekonomi di perdesaan perlu ditingkatkan untuk menjadi kegiatan usaha modern agar bisa menopang perekonomian.

Korporasi petani pun dinilainya dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok komoditas yang selama ini kerap menjadi masalah. "Jadi, penguatan korporasi petani ini digabungkan dengan pendekatan distribusi pangan yang efisien. Kita berharap program ini bisa jalan, katanya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pembentukan korporasi petani perlu didukung banyak pihak untuk bisa mentransformasikan petani dari sebatas skala kecil menjadi pebisnis yang besar.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat