Pekerja menunjukkan gelang identitas haji di rumah produksinya, Desa Bakalan, Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah, Selasa (2/6/2020). Meskipun pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah calon haji 2020, sebanyak 221.000 gelang tetap diproduksi. | YUSUF NUGROHO/ANTARA FOTO

Kisah Dalam Negeri

04 Jun 2020, 01:50 WIB

Tak Ada Oleh-Oleh Haji Tahun Ini

Pembatalan keberangkatan haji memukul pengusaha oleh-oleh haji.

OLEH MEILIZA LAVEDA, M FAUZI RIDWAN, FEBRIAN A 

Siang hari pukul 11.30 WIB, Rabu (3/6), Pusat Perbelanjaan Tanah Abang masih terlihat sepi dari biasanya. Jalanan dipadati oleh kendaraan dan orang yang berlalu lalang, tetapi tak banyak yang mampir.

Pada musim-musim seperti ini, Deden Najri (50 tahun) biasanya sudah sibuk di tokonya. Selepas Lebaran menjelang musim haji seperti saat ini, pembeli semestinya mulai berdatangan. 

Namun, tahun ini lain. Hingga matahari meninggi, Deden masing menunggu pelanggan perdana di toko kecilnya yang berisi perlengkapan dan suvenir haji. Mendengar keputusan pemerintah tak memberangkatkan jamaah tahun ini, Deden kian pasrah. 

Deden mengatakan, sebelum pemgumuman itu pendapatannya sudah menurun drastis hingga 80 persen. Mulai dari Rp 5 juta menjadi Rp 700 ribu per hari. Walaupun di tengah pandemi, Deden tetap harus membuka toko kecilnya. Ia mulai membuka warungnya di pinggir jalan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 19.30 WIB.

photo
Pekerja menyelesaikan pembuatan gelang identitas haji di rumah produksinya, Desa Bakalan, Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah, Selasa (2/6). - (YUSUF NUGROHO/ANTARA FOTO)

Ia merasa hal itu kewajibannya sebagai kepala keluarga mencari nafkah untuk anak dan istri. “Tetap buka, insya Allah. Kan kewajiban juga buat cari uang istri dan anak. Enggak bisa tutup, banyak keperluan buat makan ini-itu,” katanya kepada Republika//, Rabu (3/6).

Penghasilan sehari-hari Deden hanya dari berjualan suvenir haji dan umrah saja. Untuk beberapa barang dagangannya seperti kurma, sekarang dibatasi stoknya. Ia mengaku tidak bisa menyetok banyak karena kondisi tidak mendukung. 

Deden mengiyakan, wabah Covid-19 memang perlu diwaspadai. Namun, hal itu harus diseimbangkan dengan keperluan ibadah. Jangan sampai sektor ekonomi hancur dan orang yang mau beribadah terhambat. Deden juga berharap agar pemerintah memperhatikan nasib pedagang kecil sepertinya. “Perhatikan nasib pedagang kecil seperti kita. Cari solusi yang lebih baik,” ungkapnya.

Karsin (52) pemilik toko cendera mata haji yang terletak di pinggir Jalan Fachrudin setuju dengan keputusan pemerintah tak memberangkatkan jamaah. Ia menilai keputusan tersebut sudah tepat. Menurut dia, wabah Covid-19 tidak bisa disepelekan. 

photo
Perajin menenun tikar mendong di rumah industri di Kampung Babakan Nangerang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (3/6). Akibat keputusan Kementerian Agama (Kemenag) untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020, perajin tidak bisa menjual tikar yang biasa dijadikan kelengkapan calon jemaah haji itu. - (ADENG BUSTOMI/ANTARA FOTO)

Tak mengapa bagi dia bila keputusan tersebut berdampak pada penurunan pendapatannya. Menurut dia, penurunan pendapatan sudah menjadi konsekuensi pedagang dan harus diterima. Ia menjelaskan, pemasukannya belakangan bisa turun sampai setengah dari biasanya. 

Ia tertolong karena tak semata menjual cendera mata haji. Ia juga menjual produk kebutuhan sehari-hari, seperti madu dan minyak zaitun. “Untuk sehari-hari masih cukup karena kan produk yang saya jual termasuk keperluan sehari-hari juga. Ada madu, minyak zaitun, dan sekarang banyak orang yang makan kurma juga,” ungkapnya. Ia berharap agar wabah Covid-19 segera usai. Jadi, perputaran ekonomi tetap berlangsung normal seperti biasanya.

Berjarak beberapa langkah dari toko Karsin, masih di pinggir Jalan Fachrudin, terlihat sebuah toko kecil oleh-oleh dan perlengkapan haji. Kedua penjual sempat melayani pembeli. Namun, setelah pembeli pergi, tampaknya belum ada lagi pembeli yang datang. 

Sadewa Yunianta (52) yang bersama saudaranya sedang berteduh di dalam tokonya menunggu pembeli yang datang, mengatakan kurang setuju dengan keputusan pemerintah. “Apa enggak ada opsi lain?” katanya. 

Menurut dia, pedagang yang biasa menangguk untung saat musim haji sangat merasakan dampak kebijakan itu. Meskipun ada bantuan dari pemerintah, itu tidak bisa menutupi kebutuhan seperti biasa. “Untuk siasatinnya harus irit bener-bener. Agak keteteran, gali lubang-tutup lubang,” ujarnya.

photo
Petugas Kementerian Agama Kota Kendari (kiri) memberikan buku panduan manasik haji bagi jemaah calon haji yang seharusnya berangkat di tahun 2020 di Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (3/6). - (JOJON/ANTARA FOTO)

 “Lebih baik ditimbang lagi keputusannya, meskipun masih ada Covid-19 yang belum tuntas. Tapi sekarang isunya juga kemana-mana kan. Ada beberapa pihak yang ngebonceng di isu ini itu untuk pengalihan. Jadi masyarakat bawah seharusnya dikasih kepastian yang lebih baik,” ujar dia.

Yang juga terdampak kebijakan pemerintah soal haji tentunya adalah biro travel umrah dan haji. Bagaimanapun, biro umrah dan haji di Kota Bandung yang terdampak menyatakan paham dengan kebijakan yang diambil.

"Kalau Dago Wisata, misalnya, sakitnya double. Satu sisi resah tidak bisa berkhidmat kepada jamaah dan kondisi usaha ini merupakan sesuatu yang memberikan beban tersendiri," ujar Achmad Badawi, jajaran manajemen dan pembimbing umrah, travel umrah, dan haji Dago Wisata Internasional saat dihubungi, Rabu (3/6).

Dengan kebijakan tersebut, ia mengungkapkan, seluruh rencana yang akan dilaksanakan oleh Dago Wisata menjadi tidak jelas sehingga diperlukan rencana lain terkait pelaksanaan haji. "Harapan terselenggara (haji) tetap ada. Cuma, secara logika melihat kenyataan hitung-hitungan, enggak mungkin pemulihan dari Covid-19 dalam waktu dua bulan. Persiapan haji perlu waktu lama dan sempurna," katanya.

photo
Jemaah Calon Haji Legiyo (kiri) dan Nyami (kanan) menunjukan bukti pelunasan pembayaran ibadah haji di Kadireso, Teras, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (3/6). Legiyo dan Nyami yang sehari-hari berjualan ikan goreng tersebut menjadi bagian dari jemaah calon haji Indonesia yang tidak bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. - (Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO)

Achmad melanjutkan, mayoritas jamaah menerima kebijakan pemerintah yang menunda keberangkatan haji di tahun 2020. "Iya, begitu (mayoritas menerima kebijakan itu)," katanya.

Sementara, para calon jamaah juga beragam menyikapi kebijakan pemerintah. Didi Suryadi (58) calon jamaah dari Kota Bekasi mengaku kecewa dengan keputusan pembatalan tersebut. "Saya sedih, sangat sedih malah. Saya kan nunggu bukan satu atau dua tahun. Sudah delapan tahun," kata Didi.

Ia mengatakan, tak habis pikir dengan keputusan pembatalan itu. Padahal, dirinya sudah mempersiapkan segala hal untuk bisa ke Tanah Suci tahun ini. "Bahkan, seminggu yang lalu sudah (disuntik) vaksin. Sudah medical check-up juga," ucapnya.

Meski masih berharap ada perubahan kebijakan, Didi mengaku menerima jika keberangkatannya ditunda ke 2021 sesuai yang dinyatakan pemerintah. Ia bertekad tak akan menarik dana biaya haji yang sudah disetorkan. "Namanya uang, lebih manis dari pada madu. Saya takut nanti kepakai," kata Didi.

Sedangkan, Fatma Mulya (54) dari Jakarta Timur, menerima keputusan pembatalan tersebut kendati sudah sepenuhnya mempersiapkannya diri untuk berangkat tahun ini. Fatma yang sudah menanti delapan tahun untuk berangkat haji ikhlas menunda keberangkatan ke 2021 sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah. 

Ia juga mengaku tak akan menarik dana biaya haji yang sudah disetorkan. Ia khawatir bisa jadi ibadah yang dijalani menjadi tak sempurna. "Kalaupun berangkat, kita belum tentu juga bisa sehat di sana," katanya. 


×