Sejumlah warga antre untuk mendapatkan bantuan sembako dari Pemprov Papua di Panti Jompo Pos Tujuh, Sentani, Jayapura, Papua, Sabtu (2/5/2020). Pemprov Papua memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak akibat pandemi COVID-19 | Gusti Tanati/ANTARA FOTO

Analisis

04 May 2020, 02:05 WIB

Gotong Royong di Era Covid-19

Semangat saling bantu itu terjadi di tengah ketersediaan paket sembako dari negara.

 

OLEH IMAN SUGEMA

Mungkin Anda pernah lihat video seorang lelaki tua yang rajin membagikan beras dan uang kepada masyarakat lapisan bawah. Ya, itulah Habib Hasan dari Solo dan videonya pernah viral.

Anda boleh memuji atau sebaliknya nyinyir terhadap apa yang dilakukan habib tersebut. Tapi, satu hal yang pasti bahwa video itu setidaknya menunjukkan bahwa semangat gotong royong itu masih ada dan sedang bersemi kembali. Fantastis, semangat itu tumbuh justru karena dipicu oleh wabah virus korona baru atau Covid-19.

Di tengah kesulitan akibat wabah Covid-19, masyarakat secara bergelombang dan sendiri-sendiri bergerak saling membantu sesama. Semua tergerak bukan atas suruhan pemerintah atau partai. Mereka bergerak murni atas dasar nurani. Inilah modal sosial yang masih tertanam kuat dan menjadikan kita optimistis menghadapi krisis yang ditimbulkan virus kecil ini.

Menariknya, semangat saling bantu itu terjadi di tengah ketersediaan paket sembako dari negara. Tentu saja kita tahu bahwa jumlah sembako yang dibagikan oleh negara tidak akan mencukupi semua kebutuhan dari masyarakat terdampak. Namanya juga bantuan darurat, pasti hanya dimaksudkan untuk meringankan beban dan bukan untuk mencukupi kebutuhan. Karena itu, mekanisme gotong royong sesama rakyat merupakan kekuatan utama bagi kita untuk melalui krisis Covid-19 ini.

 
Yang agak mengkhawatirkan adalah di sektor perusahaan, terutama yang berskala besar dan menengah.
 
 

Yang agak mengkhawatirkan adalah di sektor perusahaan, terutama yang berskala besar dan menengah. Di sektor ini malahan mekanisme gotong royong adalah sesuatu langka. Beberapa pihak malahan lebih rajin merengek kepada pemerintah agar paket stimulus harusnya diperbesar lagi. Di sinilah letak perbedaan yang sangat kontras dengan mekanisme sosial. Perusahaan memang bukan kepanjangan dari struktur sosial, tetapi sangatlah mengherankan kalau perilaku masyarakat tidak tecermin dalam tindakan para pengusaha.

Idealnya, kita harus memiliki mekanisme burden sharing antara pemerintah dan pelaku usaha. Kita tahu bahwa posisi fiskal pemerintah saat ini sangatlah terjepit. Di satu pihak belanja sosial semakin menggunung, di lain pihak sumber penerimaan pajak pasti menurun. Artinya ruang pemerintah untuk membantu pengusaha sangat bergantung pada besarnya utang yang mampu diperoleh. Itu pun kalau kreditor mau memberikan pinjaman.

photo
Warga mengambil paket bahan makanan yang digantung di pagar rumah kawasan Cimahi, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/4/2020). Sedikitnya enam hingga 12 paket bahan makanan digantung Dwi Fitria Ambarina di pagar rumahnya untuk dibagikan secara gratis sebagai bentuk berbagi bantuan kebutuhan sehari-hari selama masa pandemi virus COVID-19 kepada warga sekitar - (NOVRIAN ARBI/ANTARA FOTO)

Lantas mekanisme burden sharing seperti apa yang mesti kita lakukan? Pertama, semaksimal mungkin perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan karyawan (PHK). Ini akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Beban pemerintah untuk menerbitkan Kartu Prakerja akan sedikit berkurang sehingga uangnya bisa direalokasi untuk kebutuhan stimulus terhadap perusahaan. Sementara itu, pekerja yang masih aktif dapat digunakan perusahaan untuk melakukan jump start pada saat masalah Covid-19 sudah mulai reda.

Memang, untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, rumah makan, hiburan, dan sejenisnya, mungkin merumahkan karyawan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Tetapi, semaksimal mungkin karyawan tidak dirumahkan secara permanen. Setelah krisis agak reda, karyawan lama akan dibutuhkan kembali untuk proses pemulihan usaha.

Kedua, perusahaan-perusahaan manufaktur sebaiknya tetap beroperasi dengan melakukan work spacing. Karyawan tetap bekerja tetapi dengan penjarangan jarak antarpekerja. Dari hal seperti ini, perusahaan akan banyak belajar tentang bagaimana meningkatkan produktivitas pekerja. Waktu krisis sebaiknya digunakan untuk melakukan up-skilling para pekerja secara terstruktur di dalam organ perusahaan. Idealnya, kartu Prakerja justru dialokasikan bagi karyawan yang melakukan up-skilling di internal perusahaan. Perusahaan tentunya lebih tahu apa yang dibutuhkan dibandingkan penyedia jasa pelatihan online yang hanya bermodalkan video tutorial. 

photo
Warga penyandang disabilitas mengambil bantuan sosial Si Jamal (Sinergi untuk Jaring Pengaman Sosial) di Kantor Dinas Sosial Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (1/5). Si Jamal merupakan kolaborasi pemerintah daerah setempat dengan delapan lembaga amal yakni Badan Amal Zakat Nasional, Rumah Zakat Indonesia, Yatim Mandiri, Baitul Maal Hidayatullah, Nurul Hayat, LMI, Sahabat Mustahiq dan Al Haromah untuk menghimpun donasi dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada warga terdampak pandemi COVID-19 dalam bentuk sembako - (Prasetia Fauzani/ANTARA FOTO)

Ketiga, perusahan sebaiknya tidak melakukan transfer of risk kepada pemerintah. Insentif pemerintah bukan untuk menyelamatkan perusahaan, melainkan hanya berupa relief dalam keadaan darurat. Adalah tergantung kepada pengurus perusahaan itu sendiri untuk bisa bertahan dan bangkit dari situasi krisis. Pemerintah hanya menyediakan bantalan saja agar kejatuhan perusahaan tidak terjadi lebih dalam dan lebih sakit. Kecerdasan dan ketangguhan para pengusaha sedang diuji. Mereka yang tangguh kelak akan merupakan perusahaan yang paling cepat keluar dari krisis sebagai pemenang. Pecundang memang sejatinya tidak bisa ditolong dengan apa pun.

Gotong royong di tingkat perusahaan memiliki mekanisme yang berbeda dengan di tingkat masyarakat. Tetapi, semangatnya tetap sama, yaitu saling membantu dan tidak melemparkan risiko ke pihak lain. Semoga bisa terlaksana. n


×