Presiden Joko Widodo (tengah). | Lukas/ANTARA FOTO

Nasional

02 May 2020, 01:45 WIB

Jokowi: 2021 Tahun Recovery

Mendagri siapkan dua opsi jika pandemi Covid-19 berlanjut pada 2021.

 

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis Indonesia kembali pulih dari pandemi Covid-19 pada 2021 mendatang. Ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyiapkan langkah mitigasi agar Indonesia dapat pulih dengan cepat pascapandemi ini. 

“Saya optimistis tahun 2021 adalah tahun recovery, tahun pemulihan dan tahun rebound. Untuk itu, selain kecepatan dalam mengatasi covid, kita juga perlu kecepatan untuk pulih, kecepatan untuk recovery,” tutur Presiden Jokowi saat meresmikan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 di Istana Merdeka, Kamis (30/4).

Presiden mengatakan, negara yang akan menjadi pemenang setelah menghadapi pandemi covid ini bukan hanya negara yang berhasil dengan cepat mengatasi wabah, melainkan juga negara yang dapat melakukan pemulihan secara cepat pada berbagai sektor. Di beberapa negara maju yang telah menyatakan pulih dari wabah korona, justru mengalami gelombang kedua pandemi ini. Karena itu, ia meminta agar disiapkan berbagai skenario, mulai dari yang paling ringan, sedang, hingga berat.

“Dengan berbagai skenario itu, kita siapkan langkah-langkah mitigasi, baik mitigasi dampak kesehatan maupun mitigasi dampak ekonomi. Dan, sekaligus juga menyiapkan langkah-langkah recovery, langkah-langkah pemulihan jika penyebaran Covid-19 ini sudah bisa kita kendalikan,” ujar Presiden menegaskan.

Jokowi menyampaikan, perencanaan pembangunan pada tahun depan harus menyesuaikan perkembangan situasi yang dihadapi saat ini. Setelah adanya pandemi ini, pemerintah pun menyesuaikan target-target pembangunan dengan melakukan realokasi dan refocusing anggaran belanja ke tiga prioritas utama, yakni bidang kesehatan, jaring pengaman sosial bagi warga miskin, dan juga pemberian stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku menyiapkan beberapa opsi skenario khusus dalam menangani Covid-19 jika pandemi terus berlanjut sampai 2021. Ia mengatakan, opsi ini disiapkan di tengah ketidakpastian yang dihadapi seluruh masyarakat Indonesia saat ini. "Sekali lagi meskipun kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar krisis ini bisa berakhir pada tahun ini juga, namun kita harus siapkan juga dua skenario jika ini berlanjut," ujar Tito.

Opsi pertama, pemerintah masih fokus pada penanganan Covid-19, mulai dari mencegah penyebarannya, memperkuat sistem kekebalan tubuh warga, memperkuat kapasitas dan sistem kesehatan, ketahanan pangan, pengembangan industri alat kesehatan, dan juga mendukung jaring pengaman sosial. Opsi kedua, harus diprioritaskan adalah program-program yang mendesak bagi skala nasional. Strategis sifatnya dan kemudian program yang mendesak untuk tingkat kewilayahan atau daerah itu sendiri yang tidak bisa ditunda. 

Sementara, bila pandemi Covid-19 ini berakhir tahun ini, 2021 pemerintah harus fokus pada pemulihan ekonomi. "Tahun 2020 selesai krisis ini, maka di tahun 2021 kita harus fokus pada pemulihan, terutama pemulihan ekonomi, pemulihan sektor-sektor yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat," kata Tito. Ada lima program pembangunan yang menjadi patokan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Lima program itu, di antaranya pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi, penyederhanaan birokrasi untuk mendorong investasi, dan transformasi ekonomi.

 
Pemotongan pendapatan ASN dinilai penting untuk menunjukkan sensitivitas aparatur pemerintahan kepada masyarakat.
 
 

Pendapatan ASN

Dalam Musrenbangnas muncul usulan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar pemerintah memotong pendapatan aparatur sipil negara (ASN). Ganjar mengusulkan, pemotongan hingga 50 persen dari total pendapatan ASN pada golongan III ke atas. "Sekali lagi saya tegaskan pemotongan pendapatan //lho//, bukan gajinya," kata Ganjar menegaskan.

Menurut dia, pemotongan ini penting untuk menunjukkan sensitivitas aparatur pemerintahan kepada masyarakat yang banyak mengalami kesulitan akibat terdampak Covid-19. "Mari kita ikut peduli, bahwa kita saat ini, semuanya sedang dalam masa kesulitan," ujarnya.

Ia juga menegaskan, usulan itu tidak diperuntukkan seluruh ASN di Indonesia. Mereka para ASN yang ada di golongan I atau II, harus tetap diberikan pendapatannya secara utuh. Namun, yang harus dipotong adalah ASN yang sudah golongan III ke atas. Apalagi, mereka yang sudah menempati jabatan penting. N bowo pribadi ed: agus raharjo

 


×