Pekerja membungkus gula di Gudang Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang, Lebak, Banten, Jumat (10/4/2020). | MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNAS/ANTARA FOTO

Ekonomi

27 Apr 2020, 01:52 WIB

Pemerintah Kaji Penyesuaian Harga Gula

Pemerintah diminta fokus melakukan restrukturisasi biaya produksi gula.

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mengkaji usulan asosiasi petani gula untuk melakukan penyesuaian harga. Pemerintah akan menghitung ulang biaya produksi gula secara riil untuk mendapatkan harga yang sesuai bagi petani maupun konsumen.

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan agar pemerintah menaikkan acuan harga pembelian pemerintah (HPP) gula di tingkat petani dari saat ini Rp 9.100 menjadi Rp 14 ribu per kilogram (kg).

Usulan kenaikan itu karena biaya pokok produksi gula tebu sudah mencapai Rp 12.772 per kg ditambah keuntungan petani sebesar 10 persen. Sementara, di tingkat konsumen, harga eceran tertinggi (HET) gula diusulkan sebesar Rp 16 ribu per kg dari saat ini Rp 12.500 per kg.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Suhanto mengatakan, HET gula yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 sulit dicapai. Itu terjadi lantaran biaya distribusi yang tinggi.

"Kami dapat masukan dari asosiasi tebu dan berbagai pihak untuk meninjau kembali HET gula. Atas saran ini, kami akan kaji dan menghitung kembali biaya produksinya," kata Suhanto, akhir pekan ini.

Selain komponen biaya produksi, Kemendag akan meninjau kembali situasi riil rantai pasok gula di Indonesia. Dengan begitu, pemerintah bisa mengkaji penyesuaian harga gula yang wajar sesuai dengan peningkatan komponen biaya produksi gula.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementan, Kasdi Subagyono mengatakan, Kementan tengah dalam proses telaah dan kajian. "Saya koordinasikan dahulu sampai mana progresnya. Akan kami informasikan kalau sudah ada hasilnya," kata Kasdi ketika dikonfirmasi Republika, Ahad (26/4).

photo
Pekerja menyiapkan gula pasir untuk disalurkan ke operasi pasar dan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gudang Perum Bulog Sub Divisi Regional Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Jumat (3/4/2020). - (FAUZAN/ANTARA FOTO)

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal APTRI Nur Khabsyin mengatakan, usulan harga tersebut khusus untuk acuan pada musim giling 2020. Para petani pun berharap pemerintah bisa menetapkan HPP baru pada bulan ini lantaran musim panen dan penggilingan tebu akan dimulai pada akhir Mei 2020.

Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Dhenny Yuartha Junita menilai, wajar apabila petani gula meminta pemerintah menaikkan harga pada musim giling 2020. Dhenny menilai, menaikkan harga gula dengan wajar bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah yang dihadapi petani gula di Indonesia.

"Wajar petani mendesak kenaikan harga gula karena di hilir saja harganya sampai Rp 18 ribu. Kalau harga acuan di petani tidak ikut disesuaikan berarti ada keuntungan yang tidak bisa dinikmati petani," kata Dhenny.

Dhenny mengatakan, berdasarkan data 2018-2019, rata-rata tren harga gula di tingkat konsumen berada di kisaran Rp 13 ribu sampai Rp 14 ribu atau sudah melebihi HET. Tahun ini, kenaikan secara konsisten mulai terjadi sejak Februari 2020.

Dhenny menilai, evaluasi harga gula sesuai kondisi riil bisa menjadi solusi jangka pendek menyikapi situasi darurat saat ini. Tapi, untuk jangka panjang, perlu identifikasi masalah secara khusus.

"Kalau harga dinaikkan, tapi ketika nantinya kasus seperti ini terulang, berarti ada masalah di ongkos produksinya. Fokusnya harus pada restrukturisasi biaya produksi gula di Indonesia," kata Dhenny.

Di sisi lain, jika kenaikan harga gula terus terjadi, ada kemungkinan hal ini disengaja oleh spekulan agar pemerintah terus membuka keran impor. Situasi itu, menurutnya, dapat merugikan para petani gula di Indonesia.

 

Pasokan beras

photo
Pekerja mengecek stok beras di gudang Bulog Tondo, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (31/3/2020). - (ANTARA FOTO)

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjamin stok beras cukup selama Ramadhan dan Idul Fitri 2020. Berdasarkan laporan Perum Bulog dan Kementerian Pertanian (Kementan), stok beras nasional tercatat sebesar 3,3 juta ton.

“Kementerian Perdagangan menjamin stok beras aman selama Ramadhan dan menjelang Lebaran 2020. Pemerintah akan bekerja keras menjaga stok beras dapat tercukupi dengan harga stabil agar masyarakat tidak perlu khawatir dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan khidmat,” ujar Suhanto dalam siaran pers yang diterima Republika pada Ahad (26/4).

Ia menyebutkan, sebanyak 1,39 juta ton stok beras nasional di antaranya terdapat di Perum Bulog. Lalu, sebanyak 1,2 juta ton di penggilingan. Sementara, stok di pedagang sebesar 728 ribu ton.

Kemudian, stok di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sebanyak 30.620 ton. Kemudian, stok di Lumbung Pangan Masyarakat Binaan Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebesar 2.939 ton.

 


×