JAKARTA -- Pemerintah diminta transparan dalam proses pemilihan mitra pelaksana program kartu prakerja. Saat ini, ada delapan perusahaan rintisan (start-up) yang menjadi mitra program pemberdayaan calon pekerja dengan anggaran jumbo, yaitu Rp 6,5 triliun.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan, saat ini publik bertanya-tanya bagaimana proses pemilihan para start-up tersebut. "Hal ini bisa menimbulkan dugaan dan prasangka di tengah masyarakat bahwa kartu prakerja ini ada kesan diatur dan di-plot untuk pihak-pihak tertentu yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Pemerintah tidak memberikan kesempatan secara terbuka kepada semua pihak dalam proses lelang atau tendernya," kata Guspardi, Rabu (22/4).

Salah satu mitra yang ditunjuk pemerintah, yaitu Ruang Guru yang CEO-nya, Adamas Belva Syah Devara, menjabat sebagai staf khusus presiden. Polemik penunjukan itu berakhir pada pengunduran diri Belva dari staf khusus presiden. Namun, aksi pengunduran diri itu tidak menjawab kecurigaan publik.

Guspardi mengakui, saat ini momen yang tepat bagi pemerintah membantu masyarakat terdampak wabah virus korona atau Covid-19. Namun, ia menyayangkan mitra pelaksana program itu terkesan hanya diberikan kepada pihak tertentu. "Jangan pemerintah bertindak tidak transparan karena merasa dilindungi pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020," ujar anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional itu.

Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja Panji W Ruky mengatakan, pemerintah tidak menunjuk langsung delapan platform digital tersebut. Panji mengklaim mereka terpilih karena memenuhi kriteria. Merujuk Permenko 3/2020, ada empat kriteria yang harus dipenuhi platform digital mitra. Di antaranya, mempunyai cakupan layanan minimal berskala nasional dan memiliki sistem informasi dan teknologi memadai untuk mendukung kartu prakerja.

Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Menurut Panji, sistemnya adalah kerja sama dan nota kesepahamannya pun telah diteken pada 20 Maret. Saat ini, pihaknya masih dalam proses penyelesaian perjanjian kerja sama dengan delapan mitra tersebut. "Ini hanya berlaku untuk di saat awal karena memang harus mulai mengingat situasi kedaruratan, jadi harus bisa segera berikan bantuan ke masyarakat," kata dia, Kamis (23/4).

Namun, penjelasan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Rabu (22/4), sedikit berbeda. Menurut dia, kartu prakerja dan keterlibatan delapan platform tersebut sudah dibahas lama. Diskusi, kata dia, sudah dilakukan sejak pertengahan tahun lalu dengan berbagai pihak. Pemerintah kemudian menyusun persyaratan yang harus dimiliki mitra digital platform. Syarat ini yang lalu dituangkan dalam Permenko 3/2020. "Kemampuan ini yang biasanya dimiliki unicorn-unicorn," kata dia.

Panji mengatakan, sejak Rabu (22/4) malam, pemerintah mentransfer Rp 3,55 juta per orang kepada 168.111 peserta pada gelombang pertama program pelatihan ini. Menurut dia, peserta baru bisa membelanjakan Rp 1 juta dari dana tersebut untuk biaya pelatihan. Peserta dapat berkunjung ke delapan platform mitra dan memilih pelatihan sesuai kebutuhan. Menurut Panji, ada sekitar 1.700 jenis pelatihan dari 200 lembaga dalam platform tersebut.

Panji, melanjutkan, dana Rp 2,55 juta sisanya merupakan insentif sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dan Rp 150 ribu untuk biaya survei sebanyak tiga kali. Dana sisa itu baru bisa diambil setelah pelatihan dituntaskan peserta.

Saat ini, sudah 7,6 juta orang mendaftarkan dalam program kartu prakerja. Sebanyak 1,04 juta di antaranya baru bergabung dalam pendaftaran gelombang kedua yang ditutup Kamis (23/4) pukul 16.00 WIB.

Gratis

Sekjen GP Ansor, Adung Abdul Rochman mengatakan, di masa pandemi Covid-19 masyarakat mengandalkan bantuan makan dari pemerintah. Karenanya, ia menilai, program kartu prakerja dengan anggaran Rp 20 triliun saat ini tak mendesak.  "Justru dalam keadaan masyarakat yang kehilangan kerja dan kelaparan, mereka butuh makan untuk menyambung hidup," Ujar dia dalam teleconference, Kamis (23/4). 

Dia menuturkan, ada Rp 5,6 triliun dana yang digelontorkan pada lembaga kursus daring oleh pemerintah. Di mana, dana tersebut akan digunakan untuk kursus dan pelatihan. Adung tak menampik, jika tak ada bencana Covid-19, hal tersebut akan sangat bermanfaat. Namun demikian, akan menjadi polemik apabila dilakukan di tengah kekhawatiran wabah dan keuangan masyarakat yang tentu akan lebih memilih untuk mengutamakan makan. 

"Dari sisi keadilan sosial (kartu Prakerja)itu tidak menunjukkan solidaritas," Tambah dia.  Dia melanjutkan, dana sekian triliun rupiah tersebut akan lebih bermanfaat jika didayagunakan pada masyarakat terdampak wabah.

Dia mencontohkan, data dari Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April lalu mencatatkan ada 2 juta orang yang kehilangan pekerjaan. Jumlah itu belum termasuk 116 ribu pengusaha.  "Sekarang program itu tidak tepat sasaran. Itu yang menggerakan kami. Jadi sebaiknya dana itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat," Tuturnya. 

Untuk membantu menawarkan solusi terkait itu, pihaknya bersama dengan Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), dan lembaga pelatihan bahasa Korea Korean Fisrt membuka program pelatihan bahasa Korea gratis. Menurut dia, langkah tersebut akan membantu para pencari kerja untuk bekerja di Korea kemudian hari. 

Menurut dia, peminatan untuk mengikuti program tersebut juga telah mencapai 23 ribu peserta sehingga dampaknya akan membantu program pemerintah. Dan diharapkan dapat mengalihkan dana APBN untuk pelatihan kerja dipindah ke bantuan Covid-19. Alasan menggandeng SPPI, kata dia, karena telah mencakup 11 ribu anggota di seluruh dunia. Di mana, mayoritasnya berada di Korea. 

Sementara itu, ketua SPPI, Ilyas Pangestu mengatakan, sektor kapal dan perikanan merupakan sektor penting dan mampu menampung banyak pekerjaan. Karenanya, untuk mengambil kesempatan di sektor tersebut, komunikasi bahasa perlu ditingkatkan. 

Dia mengklaim, dengan adanya program pelatihan bahasa Korea secara daring akan mengembangkan kemampuan calon pekerja. Sehingga, dengan adanya hal tersebut ia berharap agar program pemerintah terkait program kartu Prakerja, bisa untuk ditinjau kembali. "Karena mempertimbangkan dampak dan efisiensi dari program itu," Kata dia. 

Sementara itu, dari pihak Korea First, Danu Songsengnin beranggapan, pelatihan bahasa Korea kini menjadi tren dan kebutuhan dunia kerja. Oleh sebab itu, dia menilai agar pelatihan tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. "Apalagi ini gratis," Kata dia. 

Dia tak menampik, pelatihan tersebut pada awalnya memang berbiaya. Namun demikian, pihaknya bersama GP Ansor dan SPPI memutuskan untuk menggratiskannya bagi para pencari kerja. Terpisah dengan program reguler. "Caranya, dengan mengakses https://kelas.koreanfirst.net/pelatihan-prakerja/." Kata dia. 

Dengan mengaksesnya, kata dia, pelatihan Bahasa bisa dilakukan kapanpun selama setahun penuh. Dia menyatakan, kelas juga tak hanya bisa diakses oleh orang yang akan bekerja, tapi juga kebanyakan publik lainnya, termasuk karyawan yang telah bekerja di Korea Selatan. 

Secara khusus dia mengatakan, kuota untuk gelombang pertama akan dibatasi 700 orang. Namun demikian, jumlah tersebut akan tetap atau bertambah tergantung pada minat. Adapun syarat untuk mengikuti kursus daring itu menurut dia, harus WNI pria/wanita. Berusia 18-39 tahun dan sehat jasmani rohani serta tak memiliki penyakit berbahaya menular seperti TBC dan hepatitis. n

PLATFORM MITRA:

- Tokopedia

- Ruang Guru

- Maubelajarapa

- Bukalapak

- Pintaria

- Sekolahmu

- Kementerian Ketenagakerjaan

- Pijarmahir

SUMBER: prakerja.go.id

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat