Nasional
Menbud Tegaskan Korban Kekerasan Seksual Mei 1998 Berhak atas Keadilan
Korban berhak atas keadilan, pelaku harus bertanggung jawab.
JAKARTA — Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kerusuhan Mei 1998 kembali menjadi perbincangan setelah Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan pandangannya mengenai istilah “perkosaan massal”. Fadli menegaskan tindakan tersebut harus dikutuk, sementara korban berhak memperoleh keadilan dan pelaku harus dimintai pertanggungjawaban.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @fadlizon, Fadli menyatakan bahwa seluruh bentuk kekerasan dalam peristiwa Mei 1998 harus dikecam. Dia juga menekankan perlunya penelusuran terhadap pelaku agar dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Seluruh kekerasan harus dikecam. Korban berhak atas keadilan dan pelaku harus dimintai pertanggungjawaban,” demikian pernyataan dalam unggahan tersebut.
Fadli menyebut kerusuhan Mei 1998 sebagai peristiwa yang meninggalkan catatan penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, hingga kekerasan seksual terhadap perempuan.
Dalam penjelasannya, Fadli juga menyoroti penggunaan istilah “perkosaan massal”. Menurut dia, istilah tersebut berkaitan dengan tindakan terstruktur dan sistematis sehingga penggunaannya perlu didukung fakta serta dokumentasi yang kuat. Fadli menyebut pandangan tersebut merupakan pendapat pribadinya.
“Ketepatan istilah harus didukung oleh fakta dan pendokumentasian yang kuat melalui penelusuran kesaksian, arsip, catatan investigasi, serta data dan fakta hukum. Setiap informasi perlu diuji agar penulisan sejarah dapat dipertanggungjawabkan,” tulisnya.
Fadli menekankan perlunya memeriksa kesesuaian konteks kesaksian, arsip, dan bukti visual yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa. Dia juga menyatakan telah membaca dokumen Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan berpandangan bahwa data beserta metode pendataannya perlu ditelaah secara utuh.
Sementara itu, laporan resmi TGPF mencatat 85 kasus kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998, termasuk 52 kasus perkosaan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban untuk melindungi mereka dan keluarganya dari risiko kekerasan lanjutan.
Dalam unggahannya, Fadli menyatakan keberpihakan kepada korban, khususnya perempuan, harus menjadi bagian dari pembahasan sejarah. Dia juga menekankan pentingnya independensi sejarawan serta keterbukaan terhadap pengujian publik.
“Sejarah harus ditulis secara independen oleh para sejarawan dengan mengedepankan akurasi dan keterbukaan terhadap pengujian publik,” tulis Fadli.
Penjelasan tersebut muncul di tengah perdebatan publik yang turut mengemuka dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2026. Sebelumnya, produser film “Para Perasuk”, Siera Tamihardja, mengkritik pernyataan Fadli mengenai istilah perkosaan massal saat menerima penghargaan Film Cerita Panjang Terbaik dalam FFI 2026 di Jakarta, Jumat (20/11).
Melalui unggahan terbarunya, Fadli kembali menyampaikan bahwa akurasi penulisan sejarah dan keberpihakan kepada korban perlu berjalan beriringan.
“Dengan penuh keberpihakan pada korban, dalam hal ini perempuan, fakta sejarah tetap perlu ditempatkan secara tepat agar menjadi pelajaran bagi bangsa dan generasi pemegang estafet berikut,” tulisnya.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
