Opini
Mahasiswa dan Tantangan Membangun Perubahan
Mahasiswa perlu mengambil peran lebih besar dalam merancang masa depan pemerintahan.
OLEH Ikhwan Primanda (Ekonom yang aktif sebagai Pengurus HA-IPB 2025–2030, Ketua Komite Tetap Perencanaan Pembangunan Nasional Kadin Indonesia 2024–2029)
Ada pelajaran menarik dari perjalanan Steve Jobs. Sejak kecil, ia terbiasa membantu ayahnya membongkar dan merakit berbagai peralatan. Saat SMA, Steve Jobs sudah membongkar pasang mobil yang memiliki ribuan komponen. Kebiasaan tersebut membentuk cara berpikirnya: memahami komponen, mengetahui bagaimana setiap bagian bekerja, kemudian menyusunnya kembali menjadi sesuatu yang lebih baik. Kelak, kemampuan mengorganisasikan ribuan komponen teknologi, manusia, dan bisnis itulah yang mengantarkannya membangun Apple dan merevolusi interaksi manusia dengan komputer melalui iPhone.
Saya sangat menghargai para aktivis Malari 1974 yang berjuang demi kemandirian bangsa ketika Steve sedang hobi bongkar pasang mobil. Salah satu tema demonstrasi 1974 adalah penolakan terhadap investasi Jepang yang sedang membesarkan industri otomotifnya. Namun, setelah perjuangan menentang investasi Jepang, Indonesia belum berhasil membangun industri mobil nasional yang mampu bersaing.
Hal ini menarik jika dibandingkan dengan perjuangan para perintis industri otomotif Jepang, seperti Kiichiro Toyoda yang berhasil melahirkan Toyota. Bahkan, Soichiro Honda yang tidak lulus kuliah teknik pun mampu membangun perusahaan otomotif besar. Perbandingan ini menunjukkan bahwa semangat kemandirian perlu dilanjutkan dengan kemampuan membangun dan mengembangkan sesuatu secara berkelanjutan.
Saya sendiri pernah mengalami euforia gerakan mahasiswa. Pada 1998, saya menjadi pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama IPB dan beberapa kali mengikuti demonstrasi. Generasi kami turut menyaksikan Reformasi, termasuk demonstrasi yang mengiringi berakhirnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
Namun, setelah puluhan tahun, ada pertanyaan yang patut kita renungkan bersama: sudah seberapa jauh gerakan mahasiswa berhasil ikut membangun sesuatu yang lebih baik dari sistem yang dahulu mereka kritik?
Ketika mahasiswa Indonesia menikmati euforia Reformasi, Frank Wang Tao, mahasiswa Hong Kong University of Science and Technology, sedang mengembangkan teknologi helikopter nirawak sebagai tugas akhirnya. Dengan dukungan pembimbing dan lingkungan kampus, gagasan akademisnya berkembang menjadi prototipe, kemudian menjadi perusahaan DJI yang kini menjadi salah satu pemain utama industri drone dunia.
Perbandingan ini bukan untuk merendahkan perjuangan mahasiswa Indonesia. Saya ingin mengajak generasi kami dan generasi sekarang melakukan introspeksi sekaligus melihat peluang untuk berkembang. Kita telah menunjukkan kemampuan membongkar berbagai persoalan, tetapi masih memiliki ruang besar untuk memperkuat kemampuan menyusun solusi. Kita mampu mendorong perubahan pemerintahan, dan tantangan berikutnya adalah ikut merancang sistem pemerintahan yang lebih baik serta mengawal agar cita-cita Reformasi terus dijalankan.
Membangun negara jauh lebih rumit daripada menggelar demonstrasi. Ada ribuan regulasi, lembaga, kebijakan, dan proses pelayanan publik yang harus diperbaiki. Perubahan membutuhkan visi jangka panjang, organisasi yang solid, serta ketekunan dalam jangka panjang. Karena itu, gerakan mahasiswa perlu terus mengembangkan agenda perubahan yang tidak hanya berangkat dari kritik, tetapi juga dilengkapi peta jalan dan langkah-langkah yang terukur.
Menguji Kapasitas Gerakan Mahasiswa
Saya berharap gerakan mahasiswa sekarang terus meningkatkan kapasitasnya melalui pendekatan POAC: Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling.
Pertama, Planning: Mahasiswa perlu menyusun peta jalan perubahan Indonesia yang komprehensif. Persoalan bangsa tidak cukup dirangkum dalam delapan atau tujuh belas tuntutan. Reformasi pendidikan, kesehatan, kepolisian, hukum, birokrasi, ekonomi, industri, hingga pemberantasan korupsi membutuhkan rancangan kebijakan yang terperinci. Dengan bimbingan profesor dan praktisi dari berbagai kampus, saya yakin ratusan peta jalan sektoral dapat disusun. Potensi intelektual yang tersedia di lingkungan perguruan tinggi dapat menjadi modal besar untuk menghasilkan gagasan dan rancangan kebijakan tersebut.
Kedua, Organizing: Aktivis mahasiswa dari ITB, UI, UGM, IPB, ITS, dan berbagai perguruan tinggi lainnya perlu terus memperkuat kemampuan mengorganisasikan diri secara demokratis. Perbedaan pandangan tidak harus menghalangi kesepakatan mengenai kepentingan bangsa. Mereka dapat membangun mekanisme pengambilan keputusan, transparansi pendanaan, dan koordinasi yang kuat agar gerakan tetap mandiri serta tidak mudah dipengaruhi kepentingan oligarki maupun elite politik.
Ketiga, Actuating: Dalam hal mobilisasi dan menyuarakan kritik, gerakan mahasiswa Indonesia memiliki pengalaman panjang. Partisipasi mahasiswa dan kalangan intelektual dalam mengawasi pemerintahan patut diapresiasi. Namun, aksi juga perlu disertai kesinambungan antara tuntutan, rancangan perubahan, dan pelaksanaannya.
Keempat, Controlling: Inilah kemampuan yang ingin saya ajak untuk terus dikembangkan oleh gerakan mahasiswa, khususnya generasi Gen-Z. Salah satu gagasan yang dapat diuji adalah bagaimana mahasiswa ikut mengawal proses perubahan pemerintahan dengan mengusulkan Wakil Presiden pilihan mereka sendiri.
Setelah bertahun-tahun menyuarakan kritik terhadap berbagai persoalan pemerintahan, mampukah gerakan mahasiswa ikut memberikan alternatif dan mengawal proses penyusunan kembali pemerintahan?
Pemira Nasional dan Pengawalan Politik
Momentum politik saat ini memberikan kesempatan untuk menguji kemampuan tersebut. Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada November 2026 membuka proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang harus berjalan sesuai konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden. Artinya, kewenangan konstitusional mengusulkan kandidat berada pada Presiden, sedangkan keputusan pemilihan berada pada MPR.
Di tengah proses tersebut, saya mengajak gerakan mahasiswa Indonesia untuk mempertimbangkan penyelenggaraan Pemilihan Raya (Pemira) daring tingkat nasional guna menghasilkan kandidat Wakil Presiden pilihan mahasiswa.
Kemampuan menyerap aspirasi ratusan ribu mahasiswa Indonesia, kemudian menyepakati satu atau beberapa kandidat, merupakan ujian nyata bagi kapasitas organisasi, kredibilitas, dan cakupan gerakan. Mahasiswa tidak cukup hanya menyampaikan pandangan terhadap calon yang diajukan elite politik. Mereka juga dapat membuktikan bahwa berbagai kelompok kampus mampu menyatukan pilihan berdasarkan kriteria objektif, tanpa terpengaruh kepentingan elite politik maupun kelompok tertentu.
Saya membayangkan proses ini dapat diselenggarakan dalam waktu dua minggu. Mahasiswa informatika dan teknik dapat membangun sistem pemilihan daring. Mahasiswa ilmu politik menyusun mekanisme seleksi dan debat kandidat. Mahasiswa statistik merancang metode penghitungan dan pengujian keterwakilan suara. Sementara itu, mahasiswa hukum memastikan seluruh proses sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan perundang-undangan.
Sistem tersebut harus transparan, dapat diaudit, melindungi data pribadi, serta mencegah manipulasi suara. Kandidat harus dinilai berdasarkan integritas, kompetensi, rekam jejak, pemahaman konstitusi, dan kemampuan bekerja sama dengan Presiden.
Hasilnya tentu bukan mandat konstitusional yang mengikat Presiden atau MPR, melainkan aspirasi politik mahasiswa yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Saya berharap Presiden Prabowo, yang terbuka terhadap dialog intelektual, bersedia mempertimbangkan kandidat tersebut apabila terbukti kredibel dan memperoleh dukungan luas dari mahasiswa berbagai perguruan tinggi.
Mahasiswa juga dapat membangun komitmen untuk mengalihkan perhatian demonstrasi dari isu-isu pemerintah pusat ke pengawalan kebijakan di tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan melalui Pemira nasional dapat menjadi salah satu saluran partisipasi di tingkat pusat, sementara mahasiswa tetap aktif mengawasi persoalan daerah yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Pengawalan tersebut dapat dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil yang konsisten dan terlibat langsung di lapangan.
Bukankah mahasiswa Gen-Z dari kampus-kampus teknik terbaik Indonesia memiliki kapasitas untuk membangun sistem pemilihan daring? Tradisi Pemira untuk memilih ketua BEM sudah berlangsung sejak generasi pasca-Reformasi 1998. Teknologi informasi telah berkembang pesat, bahkan kecerdasan buatan kini dapat membantu mempercepat pengembangan perangkat lunak. Tantangan sesungguhnya bukan sekadar membuat aplikasi, melainkan membangun kesepakatan dan kepercayaan.
Saatnya Menyusun Perubahan
Saya menulis gagasan ini bukan sebagai politisi. Saya pernah bekerja sebagai karyawan perusahaan global, kemudian menjadi direktur dan komisaris perusahaan nasional. Sejak 2016, saya aktif sebagai ekonom dan terlibat dalam berbagai diskusi dengan kementerian serta pemangku kepentingan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
Pengalaman tersebut meyakinkan saya bahwa membangun organisasi, apalagi negara, membutuhkan kemampuan menggerakkan ribuan komponen secara bersamaan. Kita tidak cukup hanya memiliki orang-orang pintar dan pemimpin visioner. Kita membutuhkan organisasi yang mampu menerjemahkan gagasan menjadi keputusan, program, dan hasil nyata.
Karena itu, saya ingin mengajak generasi mahasiswa sekarang untuk tidak hanya mewarisi semangat demonstrasi generasi sebelumnya. Warisilah keberanian mereka, sekaligus kembangkan kemampuan merancang, mengorganisasikan, dan mengawasi perubahan.
Mulailah dengan tantangan konkret: satukan aktivis lintas kampus, selenggarakan Pemira nasional dalam dua minggu, pilih satu kandidat Wakil Presiden yang kredibel, lalu sampaikan hasilnya kepada Presiden dan MPR.
Jika mampu melakukannya secara demokratis, transparan, dan dapat dipercaya, mahasiswa telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya kekuatan yang mampu menyuarakan kritik terhadap keadaan. Mereka juga merupakan kekuatan intelektual yang mampu menghasilkan keputusan bersama dan menawarkan alternatif kepemimpinan.
Sebab, membongkar adalah awal perubahan. Menyusun adalah pekerjaan sesungguhnya. Dan mengawasi agar hasil susunan itu tetap berada di jalan yang benar adalah tanggung jawab gerakan mahasiswa.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
