OLEH Irfan Syauqi Beik (Dekan dan Guru Besar FEM IPB University)

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, yang ditandai dengan penyerahan surat pengunduran diri kepada Presiden dan MPR, menjadi salah satu peristiwa politik paling penting dalam perjalanan bangsa tahun ini. Terlepas dari beragam tafsir yang menyertainya, penulis berpandangan bahwa dinamika ini harus dimaknai sebagai upaya mengembalikan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepatuhan pada konstitusi, kejujuran, dan etika publik adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Namun, moralitas itu tidak boleh berhenti di ranah politik semata. Moralitas juga harus menjiwai cara kita mengelola perekonomian negara.

Di sinilah momentum untuk kembali ke UUD 1945, khususnya Pasal 33, menemukan relevansinya. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Semangat inilah yang perlu dikembalikan sebagai fondasi sistem ekonomi masyarakat. Setidaknya ada empat nilai utama yang terkandung di dalamnya, yaitu kekeluargaan, kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan yang hakiki.

Nilai kekeluargaan mengajarkan bahwa ekonomi bukanlah arena saling mengalahkan, melainkan rumah bersama. Pelaku usaha besar dan kecil terikat dalam satu tanggung jawab, yakni yang kuat menopang yang lemah.

Dalam perspektif Islam, nilai ini sejalan dengan semangat ukhuwah dan ta’awun, yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nilai kebersamaan menegaskan bahwa pembangunan adalah usaha kolektif, bukan proyek segelintir orang. Koperasi, UMKM, dan komunitas semestinya menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton di negeri sendiri.

Adapun nilai keadilan menuntut agar akses, kesempatan, dan hasil pembangunan terdistribusi secara proporsional. QS Al-Hasyr ayat 7 mengingatkan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Sementara itu, nilai kesejahteraan yang hakiki mengingatkan kita bahwa kesejahteraan tidak cukup diukur dari pendapatan. Kesejahteraan mencakup dimensi material dan spiritual sekaligus, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar serta terjaganya martabat dan nilai keimanan. Inilah yang selama ini coba ditangkap oleh Model CIBEST.

Persoalannya, nilai-nilai tersebut kini tengah diuji oleh ketimpangan yang semakin nyata. Data BPS menunjukkan rasio gini Maret 2026 berada pada angka 0,368, naik dari 0,363 pada September 2025. Ketimpangan di perkotaan mencapai 0,387, sedangkan di pedesaan mencapai 0,296. Ironisnya, kenaikan ini terjadi saat jumlah penduduk miskin turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07 persen. Artinya, kue pembangunan memang bertambah, tetapi tidak terbagi secara merata. Kelompok 40 persen terbawah hanya menikmati 19,22 persen dari total pengeluaran, sementara kelompok 20 persen teratas menguasai sekitar 44,8 persen.

Selanjutnya, studi Celios tahun 2026 memperkirakan harta 50 orang terkaya Indonesia mencapai Rp4.651 triliun, setara dengan kekayaan 55 juta penduduk. Hampir 58 persen di antaranya bersumber dari sektor ekstraktif.

Pada saat yang sama, kelas menengah terus tergerus, dari 57,3 juta jiwa pada 2019 menjadi sekitar 46,7 juta jiwa pada 2025. Ini bukan semata-mata soal kegagalan individu, melainkan cermin dari kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan ekonomi masyarakat luas. Ketimpangan dan ketidakadilan sistemik semacam ini harus segera dihentikan.

Karena itu, masyarakat perlu diberi ruang dan peran yang lebih luas dalam mengakses sumber daya ekonomi, baik lahan, modal, pasar, teknologi, maupun informasi. Salah satu potensi besar yang memiliki watak partisipatif dan mampu melibatkan masyarakat luas adalah ekonomi dan keuangan syariah.

Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/26 menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia, dengan posisi pertama pada sektor modest fashion, kedua pada pariwisata ramah Muslim, dan ketiga pada makanan halal. Belanja konsumen global pada enam sektor halal mencapai 2,60 triliun dolar AS pada 2024 dan diproyeksikan menjadi 3,56 triliun dolar AS pada 2029.

Di dalam negeri, aset keuangan syariah telah mencapai Rp3.307,7 triliun per September 2026, tumbuh 9,28 persen. Meski demikian, pangsa pasarnya baru 11,21 persen dan pangsa perbankan syariah baru 7,53 persen. Ruang pertumbuhannya masih sangat lebar. Yang menarik, rantai nilai halal, mulai dari pertanian, UMKM pangan, hingga fesyen, justru banyak digerakkan oleh pelaku ekonomi rakyat. Inilah yang membuat ekonomi syariah sangat dekat dengan semangat Pasal 33.

Selain sektor komersial, instrumen keuangan sosial syariah, khususnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), memiliki peran strategis dalam mengalirkan kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Penghimpunan zakat nasional tumbuh pesat dari Rp9,9 triliun pada 2021 menjadi sekitar Rp44,6 triliun pada 2025. Namun, angka ini baru sekitar 10 persen dari potensinya yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun hingga Rp350 triliun. Penghimpunan wakaf uang nasional pada 2025 pun baru sekitar Rp4,7 triliun. Mengoptimalkan potensi ini berarti memperkuat jaringan redistribusi yang bertumpu pada partisipasi umat.

Meski demikian, besarnya dana tidak otomatis menghapus kemiskinan. Baik APBN maupun ZISWAF harus mengubah paradigma program sosialnya dari charity ke pemberdayaan. Pergeseran ini menyentuh lima dimensi.

Orientasi program harus bergeser dari bantuan konsumtif menuju pemberdayaan produktif. Horizon program tidak lagi jangka pendek dan sekali salur, melainkan jangka panjang dan berkelanjutan. Mustahik tidak lagi diposisikan sebagai penerima pasif, tetapi sebagai subjek dan pelaku ekonomi. Ukuran keberhasilan pun beralih dari besarnya dana yang tersalurkan (output) menjadi perubahan hidup yang dihasilkan (outcome dan dampak). Pada saat yang sama, lembaga pengelola harus bertransformasi dari sekadar penyalur bantuan menjadi agen transformasi sosial-ekonomi. Tentu, bantuan konsumtif tetap penting bagi fakir dalam kondisi darurat, lansia, dan penyandang disabilitas. Namun, bantuan tersebut harus menjadi pintu masuk, bukan titik akhir.

Arah perubahan ini sesungguhnya mulai terlihat. Dari anggaran perlindungan sosial APBN 2026 sebesar Rp508,2 triliun, sebanyak Rp86,2 triliun dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, RAPBN 2027 menekankan percepatan graduasi penerima manfaat melalui sinergi program pemberdayaan dan Sekolah Rakyat. Program PKH, KUR, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu diikat dalam satu jalur graduasi yang jelas. Di sisi keuangan sosial syariah, BAZNAS dan LAZ telah mengembangkan Zakat Community Development, Z-Mart, Balai Ternak, dan pembiayaan mikro berbasis zakat. Sementara itu, BWI dan para nazhir terus mendorong wakaf produktif serta Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yang imbal hasilnya membiayai layanan sosial. Tantangannya kini adalah memperbesar skala, mengintegrasikan data, dan mengukur dampak secara konsisten.

Ke depan, penulis melihat setidaknya ada enam langkah yang perlu dilakukan. Pertama, menghentikan diskriminasi akses keuangan dan sumber daya, terutama terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain melalui perluasan pembiayaan mikro syariah, skema penjaminan, dan kebijakan agraria yang berpihak.

Kedua, menjaga daya beli dan kekuatan kelas menengah Indonesia sebagai backbone perekonomian nasional melalui kebijakan pajak yang lebih adil, penciptaan lapangan kerja formal, dan perlindungan dari guncangan harga.

Ketiga, memperkuat kebijakan yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan, termasuk memastikan bahwa manfaat hilirisasi dinikmati daerah dan pelaku lokal, bukan hanya pemilik modal besar.

Keempat, mendorong inovasi yang dapat menjaga dan meningkatkan kekuatan perekonomian nasional, seperti digitalisasi zakat dan wakaf, pengembangan sukuk ritel dan sukuk wakaf, serta ketertelusuran produk halal berbasis teknologi.

Kelima, mengintegrasikan program perlindungan sosial APBN dengan program ZISWAF dalam satu basis data dan peta jalan graduasi sehingga keduanya saling melengkapi dan tidak tumpang tindih. Keenam, mengukur keberhasilan program secara utuh dengan indikator outcome yang mencakup dimensi material dan spiritual, seperti Indeks Kesejahteraan CIBEST dan Indeks Zakat Nasional, bukan sekadar besaran serapan anggaran.

Pada akhirnya, mundurnya seorang wakil presiden mengingatkan kita bahwa jabatan publik bertumpu pada legitimasi moral. Hal yang sama berlaku bagi sistem ekonomi. Sistem ekonomi hanya akan memperoleh legitimasi di mata rakyat apabila mampu menghadirkan keadilan.

Kembali ke UUD 1945 berarti kembali pada ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, dijalankan bersama, berkeadilan, dan menyejahterakan secara hakiki. Ekonomi syariah, dengan instrumen komersial dan sosialnya, siap menjadi salah satu jalan untuk mewujudkannya. Wallahu a’lam.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat