GAZA – Kondisi di Gaza yang terus memburuk mendorong faksi-faksi Palestina menuntut pembubaran Dewan Perdamaian (Board of Peace). Mereka menyatakan bahwa dewan tersebut telah gagal menangani krisis kemanusiaan di Gaza. 

Dilansir Palestine Chronicle pada Jumat (13/11/2026), mereka mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan untuk bertindak guna melindungi warga sipil, mencabut blokade, serta memastikan penyaluran bantuan dan perlengkapan tempat tinggal.

Faksi-faksi Palestina juga menyerukan demonstrasi massal di berbagai penjuru dunia pada hari, Sabtu, dan Ahad untuk menuntut diakhirinya blokade Israel terhadap Gaza. Seruan tersebut mendesak para demonstran untuk menekan pemerintah mereka agar mengambil langkah nyata guna melindungi warga sipil Palestina serta menjamin akses terhadap makanan, obat-obatan, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya di tengah genosida yang terus berlangsung oleh Israel di Gaza.

Faksi-faksi tersebut menyatakan Israel bertanggung jawab atas blokade yang terjadi, serta menuduh pemerintah Amerika Serikat dan pihak internasional lainnya telah memberikan perlindungan politik yang memungkinkan krisis ini terus berlanjut.

Pada Sabtu (7/11/2026) lalu,, berbagai faksi dan kekuatan Palestina menyatakan bahwa Israel bertanggung jawab penuh atas krisis kemanusiaan yang kian memburuk di Gaza. Mereka juga menyalahkan pihak yang disebut sebagai "Dewan Perdamaian" beserta utusannya, Nickolay Mladenov, karena dianggap melindungi Israel dan mengabaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan negara tersebut.

Dalam sebuah pernyataan bersama, mereka mengungkapkan bahwa ratusan ribu warga Palestina yang mengungsi kini harus menghadapi hujan dan cuaca dingin di dalam tenda-tenda yang tergenang air, tanpa perlindungan yang memadai, pemanas, maupun kebutuhan pokok.

Pengungsi Palestina di tenda yang tergenang banjir di tengah hujan lebat di Kota Gaza pada 7 November 2026. - (OMAR AL-QATTAA/AFP)

SHARE    

Mereka mendesak Dewan Perdamaian untuk menekan Israel agar menghentikan pelanggarannya, serta meminta Komite Nasional untuk Administrasi Gaza agar segera memulai kinerjanya di wilayah tersebut.

Faksi-faksi tersebut juga meminta para mediator dan pihak penjamin untuk memastikan masuknya setidaknya 600 truk bantuan setiap hari, yang membawa pasokan kemanusiaan, material tempat tinggal, hunian sementara (rumah portabel), serta peralatan pertahanan sipil.

Mereka mendesak komunitas internasional untuk memaksa Israel mematuhi perjanjian gencatan senjata dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803. Mereka memperingatkan bahwa keterlambatan dalam penyaluran bantuan esensial akan membuat keluarga-keluarga pengungsi semakin rentan terhadap cuaca dingin, penyakit, dan penderitaan.

Sebelumnya, Board of Peace juga pimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai sorotan setelah mengecam Hamas menyusul serangan udara Israel yang menghantam Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza. Pernyataan tersebut dinilai tidak seimbang karena BoP justru secara eksplisit mengecam Hamas, tetapi tidak memberikan kecaman langsung terhadap militer Israel yang melancarkan serangan dan menewaskan sejumlah warga sipil, termasuk seorang dokter.

Serangan Israel pada Kamis (12/11/2026) dini hari itu menewaskan sedikitnya tujuh warga Palestina, termasuk dokter bedah Rizk Abu Shaira dan seorang anak berusia 13 tahun. Sedikitnya 20 hingga 28 orang lainnya dilaporkan terluka. Laporan mengenai jumlah korban terus berkembang.

Para kerabat memegang jenazah anak-anak yang terbungkus kain kafan, yang meninggal akibat runtuhnya tanggul pasir di sebuah kamp bagi warga Palestina yang mengungsi di Deir el-Balah, Jalur Gaza bagian tengah, pada 9 November 2026. - (EYAD BABA/AFP)

SHARE    

Serangan menghantam kompleks medis Nasser di Khan Younis, Gaza selatan. Bangunan yang menjadi sasaran merupakan bagian dari fasilitas bedah rumah sakit tersebut. Serangan juga menyebabkan kerusakan parah pada ruang operasi dan unit perawatan intensif (ICU).

Kementerian Kesehatan Gaza dan petugas medis menyebut sebagian korban merupakan pasien, tenaga kesehatan, serta orang-orang yang mendampingi pasien. Kerusakan tersebut memaksa layanan bedah rumah sakit dihentikan.

Militer Israel mengakui melancarkan serangan tersebut. Israel berdalih menargetkan Muhammad Abu Ismail, yang mereka identifikasi sebagai komandan Brigade Khan Younis Hamas, serta sejumlah anggota kelompok tersebut yang diklaim berada di dalam kompleks rumah sakit.

Namun, Hamas membantah menggunakan rumah sakit untuk kepentingan operasi militer. Kelompok perlawanan Palestina itu menyebut serangan terhadap fasilitas medis tersebut sebagai kejahatan perang.

Pernyataan BoP setelah serangan tersebut memunculkan kontroversi karena lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan rencana perdamaian Gaza itu tidak secara tegas mengecam Israel.

Dalam pernyataannya, BoP menyebut jatuhnya korban jiwa akibat serangan Israel di Rumah Sakit Nasser sebagai tragedi yang menunjukkan pentingnya segera menerapkan rencana perdamaian komprehensif Presiden Donald Trump.

Para pelayat mengusung jenazah seorang warga Palestina yang tewas dalam serangan udara Israel di Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza bagian selatan, dalam sebuah prosesi pemakaman pada 12 November 2026. - (EYAD BABA/AFP)

SHARE    

Namun, BoP kemudian membingkai persoalan serangan terhadap rumah sakit sebagai pertentangan klaim antara Hamas dan Israel.

"Jika tidak, kita akan terus menyaksikan tragedi ketika Hamas menuduh Israel sengaja menyerang rumah sakit, Israel menyatakan Hamas memanfaatkan fasilitas tersebut untuk operasi teroris, dan warga Gaza yang tidak bersalah pada akhirnya harus menanggung akibatnya," demikian pernyataan BoP.

BoP selanjutnya menyatakan mengecam keras tindakan Hamas yang dituduh terus memanfaatkan rumah sakit dan infrastruktur sipil penting lainnya untuk kepentingan militer.

"BoP mengecam keras eksploitasi berkelanjutan oleh Hamas terhadap rumah sakit dan infrastruktur sipil penting lainnya untuk tujuan militer," demikian bunyi pernyataan tersebut.

BoP juga mendesak Israel dan Hamas memenuhi komitmen masing-masing berdasarkan rencana perdamaian Trump. Mereka meminta seluruh pihak memberikan kewenangan dan ruang operasional yang diperlukan agar BoP dapat menjalankan kerangka kerjanya di Gaza.

Para pelayat mengusung jenazah seorang warga Palestina yang tewas dalam serangan udara Israel di Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza bagian selatan, dalam sebuah prosesi pemakaman pada 12 November 2026. - (EYAD BABA/AFP)

SHARE    

Sikap tersebut menuai pertanyaan karena Israel secara terbuka mengakui telah melancarkan serangan udara ke rumah sakit, tetapi BoP tidak menyampaikan kecaman eksplisit terhadap tindakan militer Israel tersebut.

Sikap BoP itu kontras dengan pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Wakil juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Farhan Haq mengatakan Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Ramiz Alakbarov, sangat mengkhawatirkan serangan Israel terhadap Rumah Sakit Nasser.

"Koordinator Khusus ad interim sangat khawatir atas serangan udara Israel terhadap Rumah Sakit Nasser di Gaza tadi malam, yang menewaskan enam orang, melukai 27 lainnya, dan menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas tersebut," kata Farhan Haq.

PBB juga memperingatkan bahwa berlanjutnya kekerasan dan meningkatnya operasi militer memperparah penderitaan warga Palestina serta mengancam gencatan senjata yang semakin rapuh.

Alakbarov kembali mendesak agar bantuan kemanusiaan dapat masuk dengan cepat, aman, dan tanpa hambatan. Termasuk di dalamnya material pembangunan tempat berlindung yang layak untuk menghadapi musim dingin.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat