Nasional
Gaza, Tiga Tahun yang Mengubah Dunia
Kondisi di Gaza masih terus memburuk.
GAZA -- Tiga tahun berjalan, genosida yang dilakukan Israel ke Jalur Gaza telah memorakporandakan wilayah terkepung tersebut. Namun, kejadian itu juga mengobrak-abrik tatanan geopolitik serta mengubah drastis jalannya sejarah dunia.
Tiga tahun setelah Israel melancarkan perang genosida terhadap Gaza menyusul serangan yang dipimpin Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, wilayah Palestina yang terkepung tersebut telah berubah hingga tak lagi dapat dikenali.
Serangan udara dan darat Israel yang terus-menerus telah meluluhlantakkan sebagian besar Jalur Gaza, menghancurkan rumah serta permukiman, serta merusak parah infrastruktur dan layanan-layanan vital di sana.
Serangan 7 Oktober menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan menyebabkan lebih dari 250 orang disandera, menurut data Israel. Penelitian lanjutan dan pengakuan pejabat Israel menunjukkan banyak di antara yang tewas di Israel adalah hasil dijalankannya protokol Hannibal oleh militer Zionis.
Sementara Operasi militer Israel yang menyusul kemudian menghancurkan sebagian besar Gaza dan menyebabkan korban Palestina dalam jumlah sangat besar. Kantor berita WAFA melansir, jumlah korban jiwa sejak dimulainya agresi Israel di Jalur Gaza telah mencapai 74.245 orang, sementara total korban luka mencapai 175.267 orang.
Bahkan sejak ‘gencatan senjata’ pada 11 Oktober 2025 telah mencapai 1.462 orang, dengan 5.151 kasus luka-luka tercatat, di samping ditemukannya kembali jenazah 836 warga sipil.
Pengadilan Internasional (ICJ) dalam opini nasihatnya pada 2025 juga mencatat bahwa setelah 7 Oktober, tingkat kendali efektif Israel atas Gaza meningkat dan kewajiban Israel menurut hukum pendudukan ikut meningkat.
Perang yang telah berlangsung bertahun-tahun menyebabkan runtuhnya sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan perekonomian, sementara akses terhadap makanan, air, tempat tinggal, serta kebutuhan pokok lainnya menjadi perjuangan sehari-hari.
Bagi penduduk Gaza, perang tidak hanya mengubah tempat tinggal mereka, tetapi juga cara mereka menjalani aktivitas sehari-hari yang paling lumrah.
Rumah, air bersih yang mengalir, listrik, dan sarana transportasi—infrastruktur dasar kehidupan sehari-hari—kini tidak lagi tersedia bagi banyak warga Palestina di Gaza.
Menurut PBB, pada bulan September, 94 persen penduduk Gaza sangat membutuhkan tempat berlindung dan bantuan kebutuhan rumah tangga dasar, sementara 65 persen keluarga tinggal di tenda atau hunian darurat yang minim perlindungan dari cuaca, setelah mereka terpaksa meninggalkan rumah akibat serangan Israel atau perintah evakuasi paksa.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), banyak keluarga juga kekurangan perlengkapan tidur, penerangan, peralatan dapur, dan fasilitas sanitasi yang memadai.
Ketersediaan air menjadi tantangan sehari-hari lainnya. Menurut PBB, 91 persen rumah tangga yang disurvei mengalami kerawanan air tingkat sedang hingga tinggi pada awal Agustus, meningkat dari 84 persen pada bulan Juni.
Pasokan listrik pun sama tidak dapat diandalkannya. Gaza masih belum memiliki jaringan listrik yang berfungsi, sehingga layanan penting dan rumah tangga harus bergantung pada generator serta bahan bakar, oli mesin, dan suku cadang yang kian langka.
Kerusakan jalan dan jaringan komunikasi juga menyulitkan akses transportasi, telepon, internet, serta layanan dasar.
Akibatnya, kehidupan sehari-hari kini berpusat pada upaya bertahan hidup: mengambil air, mengisi daya ponsel, memasak, mencuci, dan berpindah antar-lokasi layanan—semuanya membutuhkan sumber daya dan perencanaan yang sebelumnya tidak diperlukan.
Perekonomian Gaza telah hancur akibat perang; hancurnya berbagai usaha dan industri lokal menyebabkan keluarga-keluarga kehilangan sebagian besar pendapatan dan mengalami penurunan daya beli yang tajam.
Pada bulan September, Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) memperkirakan bahwa 92 persen unit usaha di Gaza telah rusak atau hancur sejak Oktober 2023, sementara tingkat pengangguran mencapai 78 persen.
PDB per kapita tercatat hanya sebesar 212 dolar AS pada tahun 2025, atau sekitar 17 persen dari tingkat tahun 2022. Sektor pertanian dan industri masing-masing hanya beroperasi pada tingkat 6 persen dari angka produksi tahun 2022, sedangkan sektor konstruksi merosot hingga tinggal 1 persen.
Runtuhnya perekonomian juga membuat harga barang-barang kebutuhan pokok menjadi semakin sulit dijangkau. Pembatasan arus barang memperparah kerusakan ekonomi Gaza, mengingat sebagian besar perdagangan dengan dunia luar selama ini bergantung pada jalur perlintasan yang dikuasai Israel.
Dampaknya dirasakan langsung oleh konsumen. Menurut PBB, pada bulan September, harga-harga masih berada di kisaran 200 persen di atas tingkat harga sebelum Oktober 2023.
Seiring hilangnya lapangan kerja dan pendapatan, aktivitas ekonomi kini semakin bergantung pada bantuan, utang, dan pekerjaan informal berskala kecil. Peneliti ekonomi Rami al-Zaygh mengatakan kepada Al Jazeera bahwa perang telah "membuat kondisi masyarakat mundur puluhan tahun ke belakang", memunculkan kembali profesi lama serta menciptakan jenis pekerjaan baru yang mengandalkan peralatan sederhana dan sumber daya apa pun yang tersedia.
Banyak keluarga di Gaza kini mengandalkan bantuan tunai dari organisasi kemanusiaan. Uang tunai fisik sendiri semakin sulit didapat, sehingga masyarakat beralih menggunakan pembayaran digital dan dompet elektronik.
Perang telah mengubah dunia pendidikan di Gaza secara drastis. Selama hampir tiga tahun, ratusan ribu anak tidak memiliki akses rutin ke kegiatan belajar-mengajar tatap muka karena sekolah-sekolah mengalami kerusakan atau kehancuran, sementara banyak bangunan sekolah yang masih berdiri kini digunakan sebagai tempat penampungan.
Menurut UNICEF, hampir 98 persen sekolah telah rusak atau hancur. Per April 2026, sekitar 700.000 anak berusia 4 hingga 17 tahun telah kehilangan kesempatan mengikuti pendidikan tatap muka selama hampir tiga tahun berturut-turut.
Alih-alih kembali ke ruang kelas, banyak anak belajar di dalam tenda dan ruang belajar darurat. Sekitar 200.000 anak sama sekali tidak mendapatkan akses pendidikan.
Gangguan ini juga memperlebar kesenjangan dalam pembelajaran anak-anak. Kementerian Pendidikan Palestina telah memperingatkan adanya hilangnya keterampilan dasar secara serius serta melebarnya kesenjangan akademik; terhentinya pendidikan selama hampir tiga tahun ini mengancam prospek pendidikan jangka panjang bagi satu generasi penuh.
Sistem kesehatan Gaza berada di ambang kehancuran. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seluruh 36 rumah sakit di Gaza telah mengalami kerusakan, dan hanya 19 yang saat ini masih beroperasi. Tidak ada satu pun yang beroperasi dengan kapasitas penuh.
Segelintir fasilitas yang masih beroperasi itu pun kewalahan menghadapi kekurangan parah akan obat-obatan esensial, peralatan medis, perlengkapan diagnostik, dan bahan bakar. Kekurangan ini telah mengganggu layanan pengobatan kanker, dialisis, serta perawatan bagi penderita penyakit kronis.
Akses untuk mendapatkan perawatan di luar Gaza juga masih terbatas. Sejak Oktober 2023, sekitar 12.400 pasien telah dievakuasi secara medis, namun WHO menyatakan bahwa puluhan ribu pasien lainnya masih membutuhkan perawatan khusus yang tidak tersedia di wilayah tersebut.
Runtuhnya sistem kesehatan, ditambah dengan memburuknya kondisi kehidupan, juga telah menciptakan situasi kesehatan masyarakat yang semakin berbahaya.
Pada bulan September, WHO memperingatkan bahwa kepadatan yang berlebihan serta kondisi tempat penampungan, air, dan sanitasi yang tidak memadai telah meningkatkan risiko wabah penyakit.
WHO menyatakan bahwa sistem kesehatan tidak memiliki kemampuan untuk menangani risiko-risiko yang terus meningkat ini, seraya menyerukan adanya akses kemanusiaan yang berkelanjutan, penyediaan obat-obatan dan peralatan esensial, rehabilitasi fasilitas kesehatan, serta perluasan cakupan evakuasi medis.
Geografi Gaza telah berubah akibat perang. Kendali militer dan pembatasan akses oleh Israel telah memecah wilayah tersebut, mendesak warga Palestina ke area yang kian menyempit serta memisahkan mereka dari rumah, lahan pertanian, dan fasilitas-fasilitas vital.
Apa yang disebut sebagai "Garis Kuning" (Yellow Line) merupakan garis demarkasi militer di dalam Gaza yang menandai area penempatan pasukan Israel dan zona dengan akses terbatas. Sejak ditetapkan di bawah kesepakatan "gencatan senjata" Oktober 2025, Israel telah menggeser garis tersebut lebih jauh ke dalam kawasan berpenduduk, sehingga memaksa banyak keluarga untuk pergi.
Pada bulan September, Euro-Med Human Rights Monitor menyatakan bahwa kendali militer dan pembatasan akses Israel mencakup sekitar 70 persen wilayah Gaza, yang mengakibatkan lebih dari dua juta warga Palestina terkonsentrasi di kurang dari 30 persen wilayah Jalur Gaza tersebut.
Rafah merupakan salah satu contoh paling nyata dari perubahan ini. Terletak di bagian selatan Gaza di sepanjang perbatasan dengan Mesir, kota ini sempat menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang mengungsi dari berbagai penjuru Jalur Gaza selama perang berlangsung.
Menurut PBB, operasi militer Israel di Rafah pada bulan Mei 2024 menyebabkan lebih dari 800.000 orang mengungsi. Saat ini, hampir seluruh wilayah Rafah—kecuali kawasan barat yang dikenal sebagai Mawasi Rafah—berada di bawah kendali Israel, sehingga warga Palestina yang terusir dari kota tersebut tidak dapat kembali ke rumah mereka.
Pada tanggal 29 September, Euro-Med memperingatkan bahwa perluasan wilayah yang dikuasai Israel memperparah praktik pengungsian paksa, menghalangi akses warga Palestina ke rumah dan tanah mereka, serta membuat mereka tidak memiliki jaminan untuk dapat kembali.
Sebelum perang, Hamas telah memerintah Gaza sejak 2007, menjalankan administrasi sipil serta layanan keamanannya. Perang telah mengacaukan sistem tersebut, menyebabkan administrasi sipil di Gaza mengalami kemunduran parah.
Pada bulan Juli, Hamas mengumumkan akan menyerahkan wewenang administratif kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan teknokratis Palestina yang dibentuk berdasarkan rencana pascaperang. Namun, transisi tersebut belum juga terlaksana.
Perang juga telah melemahkan sistem yang bertanggung jawab menjaga ketertiban umum. Pasukan Israel berulang kali menyerang petugas kepolisian dan pos-pos keamanan. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mencatat setidaknya 12 serangan terhadap polisi antara bulan Januari dan Mei 2026, yang menewaskan 53 orang, termasuk 35 petugas polisi. PBB menyatakan bahwa penargetan terhadap lembaga-lembaga tata kelola publik telah memicu kekacauan dan melemahkan perlindungan bagi warga sipil.
Palestinian Centre for Human Rights juga memperingatkan bahwa serangan terhadap polisi dan personel keamanan telah melemahkan sistem perlindungan sipil di Gaza, serta berkontribusi pada kekosongan keamanan, penculikan, serangan terhadap properti, dan penjarahan bantuan kemanusiaan.
Bagi penduduk Gaza, tiga tahun perang telah menyisakan rasa ketidakpastian tanpa adanya arah masa depan yang jelas.
Dunia yang berubah
Namun, Gaza tidak lagi dapat dilihat semata sebagai episentrum penjajahan Israel atas Palestina. Perang yang pecah setelah serangan ke Israel telah berkembang menjadi rangkaian krisis yang menjalar dari Gaza ke Lebanon, Iran, Yaman, Suriah, Laut Merah, Teluk Persia hingga Eropa.
Bahkan ketika perhatian dunia sempat bergeser ke perang Iran, Ukraina, dan kompetisi Amerika Serikat-Cina, Gaza tetap menjadi salah satu simpul yang menjelaskan mengapa Timur Tengah kini berada dalam konfigurasi keamanan yang berbeda dari sebelum 7 Oktober.
Sebelum 7 Oktober, Timur Tengah sedang bergerak ke arah normalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab. Kesepakatan Abraham antara Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko membuka kemungkinan bahwa kepentingan ekonomi, teknologi, perdagangan dan keamanan dapat perlahan menggeser konflik Palestina dari pusat politik kawasan.
Arab Saudi, Pakistan, dan Indonesia jadi sasaran Israel dan AS sebagai anggota kesepakatan tersebut. Nasib isu Palestina senyatanya di ujung tanduk. Proses itu belum sepenuhnya runtuh. Hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab tetap berjalan. Tetapi Gaza mengubah prioritas politik kawasan.
Normalisasi yang sebelumnya dibayangkan sebagai jalan menuju integrasi regional kini berhadapan dengan pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana membangun tatanan Timur Tengah baru ketika persoalan Palestina kembali menjadi isu utama?
Negara-negara Arab tak bisa lagi tanpa konsekuensi membangun hubungan diplomasi dengan Israel yang nyaris secara menyeluruh dipancang umat Islam sebagai pelaku genosida. Kemarahan warga setempat jadi risiko yang terlampau besar untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada masa-masa saat ini.
Sejumlah analisis seperti dari the Washington Institute mencatat bahwa perang Gaza menekan hubungan Israel dengan negara-negara Arab, meski arsitektur Abraham Accords tidak sepenuhnya bubar.
Sejak hari-hari pertama perang, Hizbullah mulai menyerang posisi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel dengan alasan mendukung Palestina. Konflik yang awalnya terbatas kemudian meningkat tajam pada 2024.
Serangkaian serangan Israel terhadap struktur komando Hizbullah, termasuk operasi sabotase terhadap perangkat komunikasi kelompok tersebut, diikuti serangan besar Israel ke Lebanon. Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah syahid dalam serangan Israel pada September 2024.
Dengan demikian, perang Gaza berubah menjadi konflik lintas batas. Apa yang sebelumnya dikenal sebagai konflik Israel-Hamas berkembang menjadi konflik Israel-Hizbullah, yang kemudian menarik Iran semakin dekat ke konfrontasi langsung dengan Israel.
Selama bertahun-tahun, Israel dan Iran menjalankan apa yang sering disebut sebagai shadow war: sabotase, pembunuhan, serangan siber, operasi intelijen dan serangan terhadap jaringan sekutu masing-masing.
Gaza mengubah kalkulasi tersebut. Pada 2024, Iran melakukan serangan rudal langsung ke Israel. Israel kemudian membalas. Batas antara perang proksi dan perang antarnegara mulai menghilang.
Perkembangan berikutnya jauh lebih besar. Amerika Serikat dan Israel kemudian terlibat dalam perang langsung dengan Iran pada 2025. Kedua negara kemudian melakukan serangan ilegal ke Iran pada Februari 2026. Council on Foreign Relations mencatat bahwa rangkaian konflik sejak 7 Oktober telah mengubah kawasan dari konflik proksi menuju konfrontasi langsung antarnegara.
Perubahan berikutnya terjadi ribuan kilometer dari Gaza. Houthi di Yaman mulai menyerang kapal-kapal yang mereka kaitkan dengan Israel atau kepentingan Israel, dengan menyatakan tindakan itu sebagai dukungan terhadap Palestina.
Akibatnya, Laut Merah—salah satu jalur perdagangan dunia—menjadi medan konflik.
Kapal-kapal dagang mulai menghindari Laut Merah dan memilih rute memutar melalui Tanjung Harapan. Dampaknya bukan hanya dirasakan Israel atau negara-negara Timur Tengah, tetapi perusahaan pelayaran, konsumen, industri dan rantai pasok global.
Menurut ACLED, sejak November 2023 hingga periode kajiannya, Houthi telah melakukan lebih dari 290 serangan yang melibatkan sedikitnya 165 kapal. ACLED
Ini memperlihatkan perubahan fundamental: konflik Palestina tidak lagi hanya menghasilkan konsekuensi diplomatik; ia telah masuk ke dalam sistem ekonomi global.
Pada 2026, dampak regional bahkan semakin luas. Serangan AS-Israel ke Iran dan perkembangan di Yaman membuat Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb menjadi dua titik strategis yang sangat sensitif bagi energi dan perdagangan dunia.
Ketika konflik melebar ke Iran, konsekuensi energinya menjadi lebih jelas. Timur Tengah adalah pusat produksi dan transportasi energi dunia.
Gangguan terhadap Selat Hormuz dapat memengaruhi minyak dan gas yang menuju pasar Asia dan Eropa. Pada saat yang sama, ancaman di Laut Merah menciptakan tekanan pada jalur alternatif perdagangan.
Pada Oktober 2026, harga minyak masih berada di sekitar 100 dolar AS per barel, sementara negara-negara produsen mulai meningkatkan penggunaan jalur alternatif seperti pipa East-West Saudi Arabia.
Maka, salah satu warisan geopolitik 7 Oktober adalah meningkatnya kesadaran bahwa keamanan Timur Tengah merupakan bagian dari keamanan ekonomi global.
Pada hari-hari pertama setelah 7 Oktober, sebagian besar negara Barat menyatakan dukungan kuat terhadap hak Israel mempertahankan diri setelah serangan Hamas. Tiga tahun kemudian, pemandangannya jauh lebih kompleks.
Korban sipil Gaza, kehancuran infrastruktur, persoalan bantuan kemanusiaan dan perkembangan di Tepi Barat telah meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintah-pemerintah Eropa.
Sejumlah negara Eropa kemudian mengakui Palestina. Prancis, Inggris, Kanada, Australia dan negara lain bergerak ke arah yang sebelumnya jauh lebih sulit dibayangkan dalam hubungan mereka dengan Israel. Pada 2025, momentum pengakuan Palestina meningkat; pada pertengahan 2025, PBB mencatat sedikitnya 147 negara anggota telah mengakui Palestina. United Nations
Pada 2026, tekanan tersebut berkembang menjadi tindakan politik dan ekonomi. Inggris, misalnya, mengambil langkah terkait perdagangan produk dari pemukiman Israel di Tepi Barat, sementara Prancis, Inggris, Australia, Kanada dan Norwegia bersama-sama mengambil langkah terhadap kekerasan pemukim.
Terjadi perubahan penting, yakni dukungan kepada Israel tidak lagi identik dengan dukungan tanpa syarat terhadap kebijakan pemerintah Israel. Di kalangan warga Eropa, dukungan terhadap Israel ambruk. Aksi unjuk rasa besar-besaran menentang Israel jadi pemandangan yang awam di kota-kota besar di Eropa.
Sebelum 7 Oktober, isu Palestina sempat kehilangan sebagian daya dorongnya dalam diplomasi internasional. Setelah perang Gaza, keadaan berbalik.
Pengakuan terhadap Palestina kembali menjadi agenda pemerintah Barat. Pada 2025, Prancis dan sejumlah negara lain bergerak ke arah pengakuan. Persoalan Palestina juga menjadi tema utama konferensi internasional mengenai solusi dua negara.
Pada saat yang sama, negara-negara yang sejak lama mengakui Palestina memperoleh momentum diplomatik baru.
Meski demikian, pengakuan tidak otomatis menciptakan negara Palestina. Palestina tetap tidak memiliki kontrol penuh atas wilayah, perbatasan, ruang udara maupun kemampuan negara berdaulat lainnya.
Bagaimanapun, selepas 7 Oktober dan genosida Israel, soal kemerdekaan Palestina seperti jadi soal yang tak bisa ditawar lagi.
Perubahan hukum internasional
Perang Gaza juga memperkuat peran lembaga hukum internasional dalam politik dunia. Afrika Selatan membawa Israel ke ICJ dengan tuduhan pelanggaran Konvensi Genosida. Perkara itu masih berjalan.
ICJ juga mengeluarkan opini nasihat terkait kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan dan peran negara serta organisasi internasional terhadap wilayah Palestina.
Sementara itu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICC juga mengeluarkan proses terhadap tokoh Hamas; proses terhadap Mohammed Deif kemudian dihentikan setelah jaksa memberi tahu pengadilan mengenai kematiannya. International Criminal Court
Terlepas dari perdebatan politik mengenai lembaga-lembaga tersebut, implikasinya jelas. Gaza telah membawa pertanyaan mengenai hukum perang, pendudukan, pertanggungjawaban individu dan yurisdiksi internasional ke pusat politik global.
Gejolak Politik di Amerika Serikat
Bagi Washington, Gaza juga menciptakan dilema strategis. Amerika Serikat tetap menjadi pendukung utama keamanan Israel. Namun perang Gaza menciptakan tekanan domestik dan internasional terhadap kebijakan tersebut.
Dukungan bipartisan terhadap Israel di Amerika Serikat mulai mengalami perubahan besar. Selama puluhan tahun, hubungan AS–Israel mendapat dukungan kuat dari Partai Demokrat maupun Republik.
Namun, berbagai survei terbaru menunjukkan semakin banyak warga Amerika yang mempertanyakan dukungan militer dan diplomatik Washington terhadap Israel, terutama setelah perang di Gaza dan berlanjutnya pendudukan Israel di Tepi Barat.
Perubahan opini publik terlihat jelas dalam sejumlah survei. Pew Research Center pada Maret 2026 mencatat 60 persen warga dewasa AS memiliki pandangan tidak menyenangkan terhadap Israel, naik dari 53 persen pada 2025 dan 42 persen pada 2022. Sebanyak 59 persen juga menyatakan sedikit atau tidak memiliki kepercayaan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Survei Marquette Law School pada September menunjukkan tren serupa. Sebanyak 59 persen responden memandang Israel secara negatif, sementara 55 persen menilai Amerika Serikat memberikan terlalu banyak bantuan militer kepada Israel.
Perubahan opini paling mencolok terlihat di kalangan anak muda Amerika. Gallup menemukan bahwa persetujuan terhadap operasi militer Israel hanya mencapai 9% di kalangan warga berusia 18–34 tahun.
Perubahan ini tidak hanya terjadi di kalangan Demokrat. Menurut analis Inggris-Israel Daniel Levy, kecenderungan serupa mulai muncul di kalangan konservatif dan bahkan sebagian komunitas Kristen evangelis yang selama ini menjadi salah satu basis dukungan utama Israel di Amerika.
Menurut Levy, perubahan ini juga mulai mengubah dinamika politik. Dukungan terbuka dari kelompok lobi pro-Israel yang dahulu dianggap sebagai keuntungan politik bagi kandidat kini dapat menjadi beban, terutama di daerah dengan pemilih yang semakin kritis terhadap perang Gaza.
Bagi sebagian pemilih Amerika, isu Israel–Palestina bahkan mulai menjadi ukuran integritas politik. Sikap seorang politisi terhadap konflik tersebut semakin dianggap sebagai indikator apakah politisi itu dapat dipercaya dalam persoalan lain.
Pada saat yang sama, Amerika Serikat tidak lagi hanya berurusan dengan Gaza. Washington harus menghadapi Hizbullah, Iran, Houthi, Irak, Suriah dan ancaman terhadap pasukan serta kepentingannya di kawasan.
Dengan demikian, dukungan terhadap Israel semakin terhubung dengan pertanyaan yang lebih besar. Seberapa jauh Amerika Serikat bersedia menggunakan kekuatan untuk mempertahankan tatanan keamanan Timur Tengah?
Perang Gaza dan kemudian perang Iran juga memengaruhi cara negara-negara Teluk melihat keamanan. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar dan negara Teluk lainnya selama bertahun-tahun berusaha menjaga hubungan strategis dengan Washington sembari membangun hubungan dengan Cina dan aktor lain.
Konflik terbaru memperkuat dorongan untuk melakukan diversifikasi.
Analisis Chatham House pada 2026 menyebut perang Iran dan krisis Gaza memberikan pelajaran kepada negara-negara Teluk mengenai keterbatasan ketergantungan pada jaminan keamanan Amerika dan mendorong mereka memperluas kemitraan keamanan. Chatham House
Ini berarti Gaza ikut berkontribusi pada perubahan yang lebih luas dalam arsitektur keamanan kawasan, dari ketergantungan pada satu pelindung menuju diversifikasi kekuatan.
Konflik Gaza juga memperlebar ruang bagi Rusia dan Cina untuk memainkan isu Timur Tengah. Bagi banyak negara Global South, perang Gaza memperkuat persepsi mengenai standar ganda dalam penerapan hukum internasional.
Pertanyaan yang muncul adalah: mengapa hukum internasional begitu tegas dalam kasus tertentu, tetapi tampak lebih sulit diterapkan dalam kasus Palestina?
Rusia dan Cina tidak harus menjadi mediator utama untuk memperoleh manfaat diplomatik dari pertanyaan tersebut.
Cukup dengan menunjukkan bahwa mereka menawarkan narasi alternatif mengenai tatanan dunia—terutama narasi tentang kedaulatan, nonintervensi dan kritik terhadap dominasi Amerika—maka perang Gaza menjadi bagian dari kompetisi lebih besar mengenai siapa yang menentukan aturan dunia.
Dampak politik Gaza bahkan lebih luas. Di banyak negara Asia, Afrika dan Amerika Latin, Palestina menjadi simbol persoalan ketidakadilan dalam sistem internasional.
Afrika Selatan memainkan peran sangat aktif melalui ICJ. Negara-negara Amerika Latin mengambil sejumlah langkah diplomatik terhadap Israel. Negara-negara Asia dan Afrika memperkuat dukungan terhadap Palestina di forum internasional.
Dengan demikian, Gaza ikut memperkuat politik Global South.
Bukan berarti seluruh negara Global South memiliki posisi yang sama. Tetapi ada satu titik temu yang semakin terlihat: keinginan agar tatanan internasional tidak ditentukan secara eksklusif oleh negara-negara Barat.
Dampak Gaza juga masuk ke dalam negeri negara-negara Barat.
Demonstrasi pro-Palestina berkembang menjadi gerakan politik yang besar. Di Eropa, ACLED mencatat peningkatan tajam demonstrasi pro-Palestina pada 2025. Isu Gaza juga berkelindan dengan politik komunitas Muslim, hak asasi manusia, antisemitisme, Islamofobia dan perdebatan mengenai kebijakan luar negeri. Artinya, Gaza tidak lagi menjadi isu luar negeri semata. Ia menjadi isu politik domestik.
Dan ini penting karena kebijakan luar negeri negara demokrasi pada akhirnya dipengaruhi oleh perubahan opini publik, pemilih dan tekanan masyarakat sipil.
Akhirnya, 7 Oktober 2023 telah mengakhiri sebuah era. Gaza tidak hanya mengubah peta konflik Timur Tengah. Gaza ikut membuka pertarungan yang lebih besar mengenai keamanan, energi, hukum internasional, diplomasi, dan siapa yang berhak menentukan aturan dalam dunia yang semakin multipolar.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Opini | Berlangganan
Mungkinkah Rocky Gerung Menjadi Devil’s Advocate Istana?
Nasional | Berlangganan
Putusan MK Jadi Akhir Polemik Ijazah Gibran?
Login Gmail
Login Facebook