OLEH Anggawira (Ketua Umum ASPEBINDO)

Pelantikan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah pada 2 Oktober 2026 membawa ingatan saya kepada persahabatan panjang dengan tiga tokoh pergerakan: Syahganda, Jumhur Hidayat, dan Ferry Juliantono. Kini ketiganya berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebuah posisi yang sekaligus membuka ruang untuk menguji bagaimana pengalaman panjang dalam pergerakan diterjemahkan menjadi kebijakan.

Hubungan saya dengan mereka telah terjalin lebih dari 27 tahun, mendekati tiga dekade. Saya mengenal mereka sejak masa mahasiswa, kemudian semakin dekat dalam berbagai dinamika pergerakan pada era 2000-an. Percakapan, perdebatan, dan kerja organisasi menjadi bagian dari hubungan yang terus terpelihara hingga hari ini.

Bagi saya, mereka adalah trio aktivis Bandung. Sebutan itu merangkum akar pergerakan yang mempertemukan mereka, meskipun masing-masing kemudian menempuh jalur berbeda.

Jumhur banyak bergelut dengan gerakan buruh, Ferry dengan organisasi petani dan koperasi, sementara Syahganda menekuni pemikiran serta kajian kebijakan publik. Perjalanan ketiganya menunjukkan bahwa keberpihakan kepada masyarakat tidak cukup berhenti pada gagasan, tetapi membutuhkan pengetahuan, organisasi, dan pada akhirnya kemampuan menerjemahkannya menjadi kebijakan.

Warisan pemikiran Adi Sasono

Salah satu benang merah dalam perjalanan ketiganya adalah pengaruh pemikiran almarhum Adi Sasono. Kedekatan dengan beliau ikut membentuk perhatian mereka terhadap ekonomi rakyat. Jumhur pernah bergerak melalui Partai Daulat Rakyat yang terkait erat dengan Adi Sasono. Ferry mendapat bimbingan beliau dalam perjalanan perkoperasian, sedangkan Syahganda pernah menuliskan pengalamannya bekerja bersama Adi Sasono dan pelajaran yang diperolehnya mengenai moral politik.

Benang merah lainnya terlihat dalam kiprah mereka di Center for Information and Development Studies (CIDES), lembaga kajian di lingkungan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Jejak tersebut membentang sejak sebelum hingga sesudah Reformasi. Jumhur bergabung sejak 1993 dan pernah menjadi Direktur Eksekutif. Ferry menjabat Kepala Departemen Pengembangan Masyarakat pada 1997-1999, sedangkan Syahganda menjadi Direktur Eksekutif pada 2004-2009.

Pengalaman di CIDES memperlihatkan pertemuan antara aktivisme, kajian pembangunan, dan pengembangan masyarakat. Tradisi semacam ini relevan ketika aktivis memasuki pemerintahan karena keberpihakan harus bertemu dengan kemampuan membaca persoalan, merumuskan kebijakan, dan menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan.

Dalam tulisannya mengenai moral politik, Syahganda mengenang bagaimana Adi Sasono mengajarkannya untuk menggalang rakyat sekaligus menjaga perjuangan dari kepentingan materi pribadi. Pesan tersebut justru semakin relevan ketika seorang aktivis memperoleh kewenangan negara. Kekuasaan memberikan kesempatan untuk mewujudkan gagasan, tetapi pada saat yang sama menghadirkan ujian yang tidak ditemui ketika berada di luar pemerintahan.

Warisan pemikiran Adi Sasono, dalam pandangan saya, terutama terletak pada penguatan kemampuan ekonomi rakyat. Petani membutuhkan posisi tawar dalam perdagangan hasil panen. Pekerja membutuhkan perlindungan dan penghidupan yang layak.

Koperasi membutuhkan kelembagaan yang sehat agar manfaatnya benar-benar sampai kepada anggota. Tantangannya adalah bagaimana gagasan tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang bekerja, bukan berhenti sebagai jargon keberpihakan.

Dari aktivisme ke pemerintahan

Perjalanan Jumhur erat dengan kehidupan buruh. Ia membangun gerakan melalui Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo), kemudian menempuh perjalanan panjang dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Pengalamannya sebagai Kepala BNP2TKI juga mempertemukannya secara langsung dengan persoalan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri.

Kini, sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, pengalaman sosial tersebut berhadapan dengan persoalan yang konkret. Pekerja dan masyarakat di sekitar kawasan industri kerap menjadi kelompok yang langsung merasakan dampak pencemaran.

Karena itu, kebijakan lingkungan membutuhkan penegakan aturan, keberanian menghadapi kepentingan yang beragam, serta kemampuan memastikan kegiatan ekonomi tidak mengorbankan kesehatan dan penghidupan masyarakat.

Dengan Ferry, saya memiliki pengalaman kerja organisasi. Saya pernah menjalankan amanah sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Tani bersama Ferry, kemudian melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum ASPEBINDO. Pengalaman itu memperlihatkan kepada saya bahwa organisasi tidak cukup dibangun melalui kedekatan, tetapi membutuhkan kepercayaan, tata kelola, dan kemampuan memperjuangkan kepentingan anggota.

Jalur Ferry melalui Dewan Tani Indonesia dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) kini bertemu dengan tanggung jawabnya sebagai Menteri Koperasi. Tantangannya juga konkret. Petani dan pelaku usaha kecil masih menghadapi persoalan modal, akses pasar, dan lemahnya posisi tawar. Koperasi seharusnya menjadi instrumen untuk mengatasi persoalan tersebut, bukan sekadar memperbanyak kelembagaan.

Karena itu, keberhasilan penguatan koperasi tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk. Ukurannya perlu bergeser pada usaha yang benar-benar berjalan, tata kelola yang terbuka, kemampuan memenuhi kewajiban, serta manfaat ekonomi yang dirasakan anggota. Anggota juga harus tetap mempunyai suara dalam menentukan arah koperasi.

Syahganda menempuh jalur yang berbeda melalui pemikiran dan kajian, antara lain melalui Sabang Merauke Circle dan GREAT Institute. Jalur ini tetap bersinggungan dengan persoalan sosial, termasuk kesejahteraan buruh. Pengalaman lapangan menyediakan bahan bagi kajian, sedangkan kajian semestinya membantu mempertajam pilihan kebijakan.

Saya masih mengingat ketika pada 2005 Syahganda mengajak saya ke Medan untuk berdiskusi mengenai persoalan sawit. Kesempatan itu memperluas pemahaman saya mengenai sektor yang mempertemukan kepentingan petani, pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Kini, ketika sawit semakin berkaitan dengan hilirisasi dan energi, kompleksitas hubungan antarkepentingan tersebut semakin terlihat.

Pengalaman itu sekaligus mengingatkan saya pada pentingnya regenerasi. Ruang diskusi antara senior dan generasi yang lebih muda diperlukan untuk membangun pengetahuan sekaligus keberanian mengambil tanggung jawab. Hubungan seperti itulah yang saya rasakan dalam perjalanan persahabatan kami.

Sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda kini menghadapi posisi yang berbeda dibandingkan ketika berada di luar kekuasaan. Tugasnya bukan hanya menjelaskan arah kebijakan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga memastikan komunikasi tidak terputus dari persoalan yang dirasakan publik. Komunikasi yang dapat dipercaya membutuhkan fakta yang jelas, konsistensi, serta kesediaan mengakui persoalan ketika kebijakan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Pengalaman sebagai pengkritik justru menjadi modal sekaligus ujian. Seseorang yang pernah berada di luar pemerintahan memahami mengapa publik mempertanyakan kebijakan. Ketika berada di dalam pemerintahan, tantangannya adalah menjaga kepekaan terhadap pertanyaan yang dahulu juga diajukan kepada penguasa.

Ujian idealisme

Di dalam kekuasaan, idealisme menghadapi bentuk ujian yang berbeda. Ia tidak lagi hanya terlihat dalam keberanian menyampaikan kritik, tetapi juga dalam cara menentukan prioritas, menggunakan anggaran, mendengar suara yang berbeda, serta memperbaiki kebijakan yang tidak berjalan sesuai tujuan.

Di titik inilah perjalanan trio aktivis Bandung menarik untuk diperhatikan. Jumhur menghadapi persoalan lingkungan yang sering mempertemukan kepentingan masyarakat dan industri. Ferry berhadapan dengan tantangan membangun koperasi yang benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi anggota. Syahganda menghadapi kebutuhan menjaga komunikasi pemerintah tetap terbuka dan kredibel.

Ruang kerja ketiganya bahkan saling beririsan. Koperasi dapat membantu petani dan pelaku usaha menerapkan praktik produksi yang lebih bertanggung jawab. Kebijakan lingkungan membutuhkan organisasi masyarakat yang mampu berpartisipasi. Sementara komunikasi pemerintah diperlukan untuk menjelaskan kebijakan sekaligus menangkap persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Persahabatan hampir tiga dekade tentu membuat saya melihat perjalanan mereka dengan kedekatan personal. Namun, kedekatan tidak seharusnya menghilangkan ruang untuk memberikan catatan kritis.

Memasuki pemerintahan bukanlah akhir dari perjalanan seorang aktivis. Justru di sanalah konsistensi gagasan diuji karena keputusan tidak lagi berhenti pada wacana, tetapi membawa konsekuensi bagi masyarakat.

Sebagai sahabat, saya tentu berharap Jumhur, Ferry, dan Syahganda berhasil menjalankan tanggung jawab masing-masing. Tetapi ukuran keberhasilan itu pada akhirnya bukan pada latar belakang aktivisme mereka ataupun kedekatan dengan kekuasaan. Ukurannya adalah seberapa jauh kebijakan yang mereka kerjakan mampu menjawab persoalan masyarakat yang dahulu menjadi alasan mereka turun ke jalan.

Barangkali di situlah ujian idealisme yang sesungguhnya: ketika orang yang dahulu mengkritik kekuasaan kini ikut memegangnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat