JOMBANG -- Besarnya populasi pengguna internet membuat isu kedaulatan digital semakin strategis bagi Indonesia, tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguasaan data, perkembangan kecerdasan buatan (AI), hingga kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi. Penguatan ekosistem digital membutuhkan keterlibatan pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat agar transformasi digital tidak sekadar memperluas konektivitas.

Berdasarkan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2025, penetrasi internet Indonesia mencapai 80,66 persen. Jumlah pengguna internet tercatat 229.428.417 jiwa dari total populasi 284.438.900 jiwa.

Besarnya ruang digital tersebut sekaligus membawa tantangan baru. Penyalahgunaan AI, kesenjangan literasi digital, perlindungan data pribadi, serta kemampuan Indonesia menjaga kedaulatan di ruang digital menjadi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Isu tersebut mengemuka dalam Forum Diskusi Aspirasi Pemuda Nahdliyin bertema “Kedaulatan Digital Indonesia: Infrastruktur, Kedaulatan Digital, dan Transformasi Publik” yang digelar di Panggung Teras BUMA, PP Nur An-Najiyah Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Jumat (28/8/2026). Forum yang dimulai pukul 15.00 WIB itu digelar Gerakan Pemuda (GP) Ansor bersama Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Forum mempertemukan pemuda Nahdliyin, pemerintah, akademisi, dan pelaku industri digital untuk membahas arah penguatan kedaulatan digital nasional. Kegiatan tersebut juga dihadiri para peserta Muktamar yang berlangsung di Jombang.

Kepala Badan Siber PP GP Ansor Ahmad Luthfi mengatakan, kedaulatan digital tidak dapat dipandang sebatas persoalan teknologi. Kemampuan mengelola data dan ruang informasi juga menentukan posisi Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi.

"Kedaulatan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi soal kemampuan bangsa menjaga data, ruang informasi, dan masa depan generasi mudanya. Pemuda Nahdliyin harus ikut mengambil peran," kata Ahmad.

Persoalan kedaulatan digital semakin kompleks seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi. Infrastruktur menjadi fondasi awal, tetapi ketersediaan jaringan perlu diikuti kemampuan masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan ekosistem digital secara produktif.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kemenkomdigi Sonny Hendra Sudaryana menilai pemerataan infrastruktur perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan pelaku usaha. Kolaborasi dengan berbagai kelompok masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat ekosistem tersebut.

"Ekosistem digital yang kuat membutuhkan infrastruktur yang merata, UMKM yang berdaya, dan kolaborasi dengan organisasi kepemudaan seperti GP Ansor," ujar Sonny.

Forum tersebut juga membahas posisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perkembangan ekonomi digital. Kemampuan UMKM mengakses dan menggunakan teknologi menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah perluasan infrastruktur digital dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih merata.

Selain infrastruktur, tata kelola data menjadi perhatian dalam diskusi. Data Scientist Hukumonline.id Rudi Kurniawan mengulas tata kelola data dan kedaulatan digital, termasuk peran data science dalam transformasi hukum dan pelayanan publik.

Perkembangan teknologi membuat data semakin penting dalam pengambilan keputusan dan penyediaan layanan. Pada saat yang sama, pemanfaatannya memunculkan kebutuhan terhadap tata kelola yang mampu menjaga keamanan dan perlindungan data.

Aspek lain yang dibahas adalah transformasi pelayanan publik. CEO Alvara Research Hasanudin Ali menyoroti digitalisasi sektor publik, e-government, serta partisipasi masyarakat di tengah semakin luasnya penggunaan teknologi.

Transformasi digital pada sektor publik tidak berhenti pada pemindahan layanan dari sistem konvensional menuju platform digital. Perubahan tersebut juga menuntut layanan yang semakin mudah diakses sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan aspirasi langsung kepada para narasumber. Pada akhir forum, sejumlah isu utama dirangkum, termasuk kebutuhan memperkuat infrastruktur, tata kelola data, kapasitas masyarakat, serta keterlibatan generasi muda dalam ekosistem digital.

Forum kedaulatan digital tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang berlangsung di Jombang pada Jumat (28/8/2026). Sebelumnya, pada pagi hari digelar peluncuran sejumlah produk PT BUMA Bintang Perkasa, yakni BUMA Logistic & Energy, BUMA Agriculture & Food, Benih Semesta 35, Marketplace Zarfix, Asuransi TAKA Indonesia, dan BUMA Paint, dengan sambutan Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin.

Penguatan kedaulatan digital pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak masyarakat yang terhubung dengan internet. Tantangan berikutnya adalah memastikan konektivitas tersebut ditopang tata kelola data, literasi, infrastruktur, dan kapasitas masyarakat yang memadai sehingga perkembangan teknologi memberikan manfaat yang lebih luas.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat